Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George da Silva saat ditemui di Kantor Bawaslu Kabupaten Malang. (Foto: Dok. JatimTimes) 
Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George da Silva saat ditemui di Kantor Bawaslu Kabupaten Malang. (Foto: Dok. JatimTimes) 

MALANGTIMES - Selama 61 hari masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang mencatatkan ada 10 dugaan pelanggaran. Sebanyak 10 dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh masing-masing pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang. 

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George da Silva mengatakan bahwa dari 10 dugaan pelanggaran yang telah masuk di Bawaslu Kabupaten Malang berdasarkan temuan dan laporan dari masyarakat. "Total 10 (dugaan, red) pelanggaran itu diantaranya hasil temuan kami sekaligus laporan dari masyarakat," ungkapnya ketika ditemui awak media di Kantor Bawaslu Kabupaten Malang. 



Dari 10 dugaan pelanggaran yang tercatat oleh Bawaslu Kabupaten Malang, George merinci bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut terbagi pada masing-masing paslon. 

"10 (dugaan, red) pelanggaran itu diantaranya pelanggaran administrasi sebanyak 4 perkara, kode etik 1 dan pelanggaran hukum lain sebanyak 5 perkara. Tapi tidak semua dapat kami proses lebih lanjut akibat kurangnya data dan bukti-bukti," jelasnya. 

Dari 10 dugaan pelanggaran yang tercatat oleh Bawaslu Kabupaten Malang, disampaikan George hanya ada 3 dugaan pelanggaran yang dapat diproses lebih lanjut pada tahapan di pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Malang. 

"Hanya ada 3 perkara (dugaan, red) pelanggaran yang bisa dilanjutkan. Dua di antaranya dugaan pelanggaran ASN (Aparatur Sipil Negara, red) yang dilakukan oleh istri dari dua Calon Wakil Bupati Malang," jelasnya. 

George mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan tahapan demi tahapan untuk melakukan proses penanganan terhadap 3 dugaan pelanggaran tersebut. "Tiga dugaan pelanggaran ini, kita memberikan surat rekomendasi kepada KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara, red) untuk memrosesnya. Jika proses KASN lama, maka kita akan bersurat ke Kemenpan RB," tandasnya. 

Maka dari itu, George selaku perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Malang untuk terus mengimbau kepada seluruh paslon agar mematuhi peraturan yang telah ditentukan dan disepakati bersama. 

Agar proses berjalannya tahapan demi tahapan dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020 dapat berjalan dengan lancar dan kondusif hingga hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2020. Bahkan hingga penetapan paslon harus sama-sama menjaga kondusifitas masing-masing masa paslon.