Sampah plastik yang terkumpul di salah satu TPA di Kabupaten Malang. (Foto : Dokumen MalangTIMES)
Sampah plastik yang terkumpul di salah satu TPA di Kabupaten Malang. (Foto : Dokumen MalangTIMES)

MALANGTIMES - Sekitar 20 persen komposisi sampah di Kabupaten Malang berupa sampah plastik. Kondisi itu yang membuat sulit sampah diurai.

”Ya banyak (jumlah sampah plastik di Kabupaten Malang, red). Perkiraan saja sampai 20 persen dari total sampah di Kabupaten Malang,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan Sampah dan Limbah DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Malang Renung Rubiyatadji.

Sebagai sampel, komposisi sampah plastik sebanyak 20 persen dari total sampah di Kabupaten Malang itu juga ditemui di TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

”Di sana mulai dari sampah organik, anorganik, plastik, semua diolah. Untuk sampah residu (plastik, red) sendiri perkiraan ada sekitar 20 persen itu,” ucapnya.

Menurut Renung,  belum ada kebijakan pembatasan sampah plastik yang diterapkan secara masif. Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat dalam membayar iuran pengambilan maupun pengolahan sampah membuat Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Malang semakin kesulitan mengelola sampah yang membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, untuk bisa diurai tersebut.

”Kabupaten Malang kan sebenarnya sudah mengembangkan bank sampah, kemudian program 3R (reduce, reuse, recycle). Tapi kalau selama masyarakat yang mau membayar iuran itu tidak mumpuni, ya kami kesulitan untuk mengelola sampah plastik,” ungkapnya.

 Renung mengaku iuran yang dianggap mumpuni untuk pengelolaan sampah itu sewajarnya berkisar antara Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu. ”Ya tentunya segitu, atau malah di atasnya. Kalau di atas itu, insya Allah bisa. Tapi kalau masih di Rp 10 ribu, kami tidak mampu untuk mengelola sampah, termasuk sampah plastik,” ucapnya.

Iuran puluhan ribu itu, menurut Renung, digunakan tidak hanya untuk pengolahan sampah, melainkan juga untuk membayar petugas serta biaya oprasional untuk layanan pengambilan sampah door to door.

”Maksudnya (uang iuran itu, red) digunakan mulai dari bayar petugas dan untuk oprasional. Tapi sayangnya sementara ini nilai nominal masih kurang,” keluh Renung.

Guna menyiasatinya, lanjut Renung, sampah di Kabupaten Malang yang masih memiliki nilai jual akhirnya digunakan untuk menutupi biaya oprasional. 

”Makanya sampah yang mempunyai nilai jual, mulai dari sampah plastik, kertas, itu digunakan untuk tambahan oprasional. Jadi, itu menjadi tambahan pendapatan antara hasil iuran ditambahkan dengan hasil penjualan. Hasilnya bisa untuk oprasional, gaji pegawai, untuk BBM, uang makan, termasuk untuk program 3R,” ucapnya.

Sebagai solusi lain, Renung bersama unit dan dinas terkait bakal mengusulkan program edukasi sampah dan cipta kerja guna menutupi minimnya iuran sampah yang terjadi di Kabupaten Malang.

”Semua sampah akan dikelola. Yang organik bisa jadi kompos, terus sisa makanan bisa jadi pakan ternak, ikan dan sebagainya. Dengan begitu, pengelolaan sampah, termasuk untuk sampah plastik, di Kabupaten Malang juga bisa maksimal,” pungkasnya.