Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sodikul Amin (pegang mickrofon) saat menggelar audiensi dengan peserta unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Malang (Foto : Dokumen MalangTIMES)
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sodikul Amin (pegang mickrofon) saat menggelar audiensi dengan peserta unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Malang (Foto : Dokumen MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Malang Sodikul Amin, mengaku sudah menandatangani berkas administrasi terkait aspirasi massa yang menggelar demo di depan Gedung DPRD Kabupaten Malang, Jumat (9/10/2020) siang.

”Karena kemarin kita juga sudah menerima SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) sebagai bagian dari buruh, kemudian tadi dari teman-teman pergerakan mahasiswa. Alhamdulillah secara administrasi tadi sudah kita tanda tangani,” kata Amin saat ditemui media online ini usai aksi unjuk rasa berakhir, Jumat (9/10/2020).

Baca Juga : Ketakutan, Peserta Pameran UMKM Batik Sembunyi Saat Situasi Gedung DPRD Kota Malang Ricuh

Seperti yang sudah diberitakan, aksi unjuk aspirasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Kabupaten Malang, sejatinya sudah dimulai sejak kemarin (Kamis 8/10/2020). Pada gelombang pertama tersebut, SPSI memilih untuk melakukan audiensi ketimbang turun ke jalan.

Gelombang kedua, giliran mahasiswa gabungan dari HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) yang mengatasnamakan aliansi Cipayung meluruk gedung DPRD Kabupaten Malang.

Tidak jauh dengan gelombang unjuk aspirasi pertama, pergerakan mahasiswa yang berjumlah sekitar 40 orang itu berjalan damai. Setelah ditemui Plt DPRD Kabupaten Malang, untuk mengelar audiensi, puluhan mahasiswa mengelar doa bersama sebelum akhirnya membubarkan massa.

”Kita bersyukur sebagai wakil rakyat bisa menerima teman-teman dari HMI dan PMII yang tergabung dalam aliansi Cipayung Kabupaten Malang,” ujar Amin.

Dalam aksi masa yang sempat diajukan dari jadwal yang sudah ditetapkan dan hanya berlangsung sekitar 1 jam ini, disampaikan Amin, secara garis besar yang disampaikan adalah sama dengan aksi SPSI sebelumnya. Yakni menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

”Ada beberapa tuntutan dari teman-teman, tapi pada intinya secara garis besar mereka berharap kita mendukung untuk menolak Omnibus Law. Jadi mereka berharap kita untuk segera menyampaikan ke DPR RI,” ucapnya.

Meski mengaku berkas administrasi sudah ditandatangani dan siap dikirim ke badan legislatif pusat, yakni DPR RI. Namun, menutur Amin, ada beberapa prosedur yang harus dilewati terkait tuntutan massa mengenai Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.

Baca Juga : Banyak Fasilitas Umum Rusak, Wali Kota Malang Sesalkan Aksi Demo Berujung Ricuh

”(Berkas administasi siap, red) Untuk segera dikirim ke DPR RI, itu bagian dari pertanggungjawaban kami di DPRD Kabupaten Malang. Tapi karena ini sudah disahkan, jadi harus dipahami bahwa mekanisme pembatalan itu tentu ada. Di atur dalam Undang-undang Nomor 12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Salah satu politisi partai NasDem ini menjabarkan, jika dalam ketetapan perundang-undangan Nomor 12 tersebut, menyatakan, jika ada beberapa opsi jika Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disahkan itu hendak “dibatalkan”.

Diantaranya adalah dibuatkan peraturan pengganti Undang-Undang oleh presiden. Kemudian opsi kedua, adalah dilakukan uji materi, dalam hal ini Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

”Itu ruang yang bisa dilakukan warga masyarakat dalam rangka perubahan atau pembatalan sebuah produk hukum. Tetapi sekali lagi saya mengapresiasi teman-teman pergerakan dari aliansi Cipayung ini, karena di Kabupaten Malang bisa berjalan kondusif,” pungkasnya.