SPSI Kabupaten Malang Desak DPRD Dukung Pernyataan Sikap Penolakan Omnibus Law 

Oct 08, 2020 14:39
Proses Audiensi antara DPC K.SPSI Kabupaten Malang bersama perwakilan anggota DPRD Kabupaten Malang, Kamis (8/10/2020) (Foto: Tubagus Achmad/ MalangTIMES) 
Proses Audiensi antara DPC K.SPSI Kabupaten Malang bersama perwakilan anggota DPRD Kabupaten Malang, Kamis (8/10/2020) (Foto: Tubagus Achmad/ MalangTIMES) 

MALANGTIMES - Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Kabupaten Malang melakukan audiensi dengan jajaran perwakilan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Malang pada hari Kamis (8/10/2020). 

Audiensi tersebut bertujuan untuk mendesak DPRD Kabupaten Malang mendukung upaya K.SPSI bersama kawan-kawan kelompok pekerja lainnya untuk mencabut RUU Omnibus Law Cipta Kerja kalster ketenagakerjaan yang telah disahkan pada hari Senin (5/10/2020) di Rapat Paripurna DPR-RI. 

Baca Juga : Tolak UU Cipta Kerja, Polres Malang Persilakan Buruh Pasang Spanduk di Perusahaan

Ketua DPC K.SPSI Kabupaten Malang, Kusmantoro Widodo yang datang bersama puluhan pekerja yang berasal dari berbagai Perwakilan Unit Kerja (PUK) SPSI di masing-masing perusahaan mengatakan bahwa kedatangannya ke gedung DPRD Kabupaten Malang untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. 

"Di dalam Undang-Undang Omnibus Law ini beberapa hal yang menjadi catatan serikat pekerja se Indonesia terkait dengan hak-hak perlindungan buruh yang kelihatannya dikurangi," ungkapnya ketika ditemui awak media, Kamis (8/10/2020). 

Dengan dikuranginya hak-hak dari perlindungan pekerja dan buruh maka disampaikan oleh Widodo bahwa K.SPSI masing-masing di daerah yang ada di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur untuk mendesak DPRD di masing-masing daerah melanjutkan tuntutannya ke DPR-RI. 

Widodo menuturkan bahwa terdapat beberapa poin tuntutan K.SPSI yang terdapat pada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. 

"Di antaranya pesangon, kemudian hak perlindungan terhadap tenaga kerja kontrak maupun outsourching. Kemudian cuti yang memang tetap ada, tetapi hak atas uang pengganti cuti itu tidak ada," ujar pria mantan anggota DPRD Kabupaten Malang ini. 

Dalam pertemuan audiensi tersebut juga dilakukan pembubuhan tanda tangan oleh 15 Ketua Perwakilan Unit Kerja (PUK) SPSI di Kabupaten Malang dan juga disertai oleh tandatangan perwakilan anggota DPRD yakni dari Plt. Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sodikul Amin dan Hadi Mustofa dari Partai Demokrat. 

Menanggapi audiensi yang dilakukan oleh DPC K.SPSI Kabupaten Malang, Sodikul selaku Plt. Ketua DPRD Kabupaten Malang mengapresiasi langkah yang diambil dengan cara elegan dan tidak mengarah ke tindakan yang anarkis. 

"Kita tadi bersyukur penyampaian aspirasi dari teman-teman SPSI Kabupaten Malang secara elegan telah hadir melaksanakan audiensi dengan kami DPRD. Kaitannya dengan penetapan Omnibus Law khususnya pada Undang-Undang Cipta Kerja," ujarnya. 

Politisi Partai NasDem ini juga mengatakan bahwa saat dilakukan audiensi juga terdapat keluhan-keluhan dari para anggota serikat pekerja yang dirasa ke depan akan sangat memberatkan. 

Baca Juga : Geger soal Pengesahan UU Cipta Kerja, Video Lawas Ceramah Cak Nun Kembali Viral

"Artinya jika itu dilaksanakan akan ada situasi yang merugikan. Baik itu secara ekonomi ataupun merugikan di bidang yang lain," ungkapnya. 

Terkait harapan dari kawan-kawan DPC K.SPSI Kabupaten Malang di mana mendesak DPRD Kabupaten Malang yang merupakan representasi masyarakat Kabupaten Malang agar terus memback-up tuntutan dari para serikat pekerja. 

"Mereka berharap kepada kita untuk membackup apa yang mereka tuntut untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja," tuturnya. 

Dikatakan Sodikul bahwa dengan sudah ditetapkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang maka terdapat beberapa mekanisme yang harus dilakukan jika melakukan penolakan. Salah satunya juga melalui komunikasi lebih lanjut dengan anggota DPR-RI dari Dapil Malang Raya.

"Karena ini sudah ditetapkan sebagai Undang-Undang. Salah satunya adalah kita akan komunikasi dengan anggota DPR RI Dapil Malang Raya secara hati ke hati," ungkapnya. 

Dalam waktu dekat, lanjut Sodikul bahwa tuntutan dari DPC K.SPSI Kabupaten Malang yang telah diserahkan kepada DPRD Kabupaten Malang akan segera dilanjutkan kepada anggota DPR-RI dalam waktu dekat. 

"Dalam waktu dekat, paling tidak minggu depan lah harus segera dikirim. Kita juga tidak mau menunda-nunda, karena nanti akan berdampak kurang baik terhadap tanggung jawab ini," pungkasnya. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru