MALANGTIMES - Reza Trianto (55) warga Jalan Simpang Danau Maninjau Selatan, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Malang. Pengajuan kasasi itu terkait putusan pengadilan yang menetapkan dirinya melanggar protokol kesehatan dan harus membayar Rp 100 ribu saat terjaring operasi yustisi.
Sebelumnya, Reza Trianto sempat viral diberitakan media ini, dimana terjaring operasi yustisi (16/9/2020) dan berdebat dengan Wali Kota Malang, Sutiaji. Saat itu ia beradu argumen lantaran tak terima diberhentikan dan digiring ke halaman Balai Kota untuk dilakukan sidang.
"Saat itu diputuskan denda Rp 100 ribu subsider tiga hari kurungan, namun saat itu saya ajukan keberatan. Saya nggak mau bayar, KTP diminta sebagai jaminan. Saya ajukan keberatan karena memang kecewa, saya nggak didengar," jelasnya, Rabu (7/10/2020).
Lebih lanjut dijelaskannya mengenai alasan kasasi, saat itu ia yang akan pergi ke Pasar Besar menaiki mobil dan melewati Balai Kota Malang. Lantaran terdapat operasi yustisi, ia yang tak mengenakan masker dalam mobil kemudian terjaring dan diarahkan masuk ke dalam halaman Balai Kota.
"Padahal menurut saya di dalam mobil aman. Saya sendirian, mobil tertutup dan ber-Ac. Tahu-tahu saya dihentikan. Ada kerumunan banyak saat operasi itu, saya dipaksa masuk ke halaman Balai Kota. Saya kecewa padahal saya di tempat yang aman tapi malah dibawa ke tempat kerumunan yang tak menjaga protokol kesehatan, nggak ada jarak, semestinya mau masuk juga dicek suhunya, tapi itu nggak ada," bebernya.
Setelah berada di dalam, ia mencoba menjelaskan kepada wali kota dan pihak lainnya yang berada di lokasi. Namun saat itu, justru ia menganggap Wali Kota Malang menyudutkannya dan tidak mendengar penjelasan dari Reza. "Masak saya di ranah pribadi, ranah privasi (dalam mobil) digiring ke tempat kerumunan yang tanpa protokol. Semestinya kalau memang mau menindak harusnya dibuat jarak, mau masuk dicek dulu tapi ini nggak. Lah saya pada tempat aman malah dibawa ke tempat kerumunan," bebernya.
Padahal aturannya, lanjut Reza, presiden juga banyak memberikan imbauan dan menyarankan untuk menghindari berkerumun. Artinya, di sini menurutnya terdapat kekeliruan. Namun bukan pada aturannya, melainkan yang keliru adalah kebijakan wali kota.
"Ya karena membahayakan warga termasuk saya. Dari tempat yang aman pribadi dikirim ke tempat ramai yang tanpa protokol. Atas kebijakan ini, saya nyampaikan logika saya di tempat aman (dalam mobil sendiri), apakah mengganggu?. Apalagi setelah saya berdebat semua malah berkerumun, saya di situ malah merasa nggak aman, apalagi kembali lagi masuknya saja enggak diperiksa," terangnya.
Semestinya kebijakan wali kota bisa memberikan pertimbangan bahwa saat itu dalam posisi mengemudi seorang diri dalam mobil dengan posisi yang tertutup rapat adalah aman dan masih diperbolehkan.
"Semestinya kalau itu bukan kebijakan wali kota, itu yang dilakukan. Tapi faktanya saya malah diteruskan dan dianggap salah, menurut saya justifikasi. Seharusnya didengarkan dulu, baru hakim bisa mengambil kesimpulan nggak langsung tanpa didengarkan apa yang jadi keluhan bagaimana awalnya. Bagi saya bukan masalah menang kalah yang penting aspirasi saya tersalurkan," pungkasnya.
