Calon Bupati (cabup) Malang, Lathifah Shohib bersama tim pemenangan Malang Bangkit saat menggelar konferensi pers di salah satu hotel di Kota Malang, Minggu (27/9/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)
Calon Bupati (cabup) Malang, Lathifah Shohib bersama tim pemenangan Malang Bangkit saat menggelar konferensi pers di salah satu hotel di Kota Malang, Minggu (27/9/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)

MALANGTIMES - Beredar klaim dukungan sepihak yang dilakukan oleh PKS (Partai Keadilan Sejahtera) kepada Pasangan Calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono (LaDub) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020.

Sejak tanggal 20 September 2020 beredar gambar logo PKS di poster bergambarkan paslon LaDub di media sosial instagram PKS Kota Malang dengan imbauan dalam kolom komentar. 

Baca Juga : Plt Ketua DPRD Sodikul Amin Harapkan PDI P Segera Usulkan Nama Ketua DPRD Definitif

 

"Untuk warga Kabupaten Malang, dalam Pilkada Serentak 2020 ini, PKS Kabupaten Malang mengusung Bu Nyai Lathifah Shohib dan Pak Didik Budi Muljono sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Malang periode 2020-2025."

Hal itu pun kemudian menjadi perbincangan di tataran elit partai politik (parpol) di wilayah Kabupaten Malang maupun masyarakat luas.

Pasalnya saat proses pendaftaran calon, parpol yang mendampingi paslon LaDub untuk mendaftar dan resmi mengusung yakni hanya PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan Partai Hanura. Terkait klaim dukungan PKS yang diberikan kepada LaDub akhirnya banyak dipertanyakan.

Menanggapi hal tersebut, Calon Bupati (cabup) Lathifah Shohib menegaskan bahwa paslon LaDub hingga pendaftaran calon di KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Malang diusung dengan kekuatan dua parpol dan tidak pernah menjalin komunikasi politik dengan PKS.

"Saya selaku calon bupati tidak pernah menjalin komunikasi politik dengan PKS," tegasnya ketika menggelar konferensi pers di salah satu hotel di Kota Malang, Minggu (27/9/2020).

Lathifah pun mempersilahkan kepada awak media maupun masyarakat luas untuk mengecek secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Malang.

"Jadi sampai saat ini mungkin bisa dicek di KPU, partai pengusungnya Malang Bangkit adalah PKB dan Hanura, tidak ada partai yang lain," ungkapnya.

Cucu dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) yakni KH. Bisri Syansuri ini juga mengatakan bahwa beberapa parpol non-parlemen juga banyak yang akan merapat dan mendukung paslon LaDub di Pilkada Kabupaten Malang 2020.

"Sebetulnya partai-partai non parlemen itu yang ingin bergabung dengan kami itu tidak hanya PKS, tapi kami tidak pernah menjalin komunikasi politik manapun termasuk dengan PKS," ucapnya.

Baca Juga : Di Tengah Pandemi Covid-19, Paslon LaDub Optimalkan Kampanye Berbasis Digital

 

Sementara itu, juru bicara media center Malang Bangkit selaku koalisi pengusung paslon LaDub di Pilkada Kabupaten Malang 2020, Anas Muttaqin juga menambahkan bahwa selain gambar poster yang beredar, juga tersebar pemberian dukungan dari PKS kepada Calon Wakil Bupati (cawabup) Didik Budi Muljono.

"Sempat beredar foto itu. Ternyata setelah kami klarifikasi, kami konfirmasi bahwa konteks Pak Didik datang itu diundang di acara internal konsolidasi partai kemudian di sana juga ada pemberian dukungan kepada pasangan LaDub," jelasnya.

Anas pun mengatakan bahwa tim pemenangan Malang Bangkit dan paslon menghormati hak politik yang dilakukan oleh PKS dengan memberikan dukungan kepada paslon LaDub atau paslon lainnya.

"Tetapi secara resmi kita juga punya pedoman yang namanya aturan main di KPU, ada partai pengusung, ada partai pendukung dan lain sebagainya," terangnya.

Lebih lanjut Anas juga menuturkan bahwa sejak pendaftaran hingga ditetapkan sebagai paslon, secara resmi parpol pengusung paslon LaDub hanya PKB dan Partai Hanura.

"Sehingga di tataran kami tidak ada partai pendukung. Di tataran tim sukses dan lain-lain sejauh ini juga secara partai kita kolaborasikan mesin politik PKB dan Hanura, hanya dua itu saja," tuturnya.

Karena menurutnya jika terdapat suatu bentuk dukungan dari partai kepada paslon harus secara resmi melibatkan partai dengan partai lainnya. "Tapi intinya kami menghormati apa yang sudah menjadi pilihan politik PKS," pungkasnya.