Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini, saat menanggapi perubahan PKPU nomor 4 tahun 2017 (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)
Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini, saat menanggapi perubahan PKPU nomor 4 tahun 2017 (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)

MALANGTIMES - Sementara ini KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Malang terpantau masih belum menerapkan Perubahan PKPU (Peraturan KPU) Nomor 4 Tahun 2017, tentang kampanye dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah).

Menurut Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini, belum diterapkannya PKPU yang membahas perihal ketentuan bagi kepala daerah yang akan kampanye dalam pilkada, tidak diperlukan cuti namun hanya perlu izin kampanye tersebut, lantaran instruksi dari KPU pusat belum turun ke daerah.

Baca Juga : Berkas Persyaratan Bapaslon SanDi Dinyatakan Lolos Verifikasi oleh KPU Kabupaten Malang

”Karena memang untuk PKPU nomor 4 tentang kampanye kan memang sudah uji publik, tapi itu belum turun. Jadi masih menganut aturan yang lama terkait bupati yang harus ijin (selama masa kampanye, red),” ungkap Anis saat ditemui awak media usai menghadiri agenda Verifikasi Faktual (Verfak) perbaikan pasangan jalur perseorangan, yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Selasa (15/9/2020).

Belum diterapkannya perubahan PKPU Nomor 4 tahun 2017 di Kabupaten Malang itu, diperkuat dengan adanya berkas surat ijin cuti yang diserahkan Bupati Malang, HM Sanusi kepada KPU Kabupaten Malang. ”Dari pasangan SanDi (Sanusi - Didik Gatot Subroto) beliau (Sanusi, red) incumbent sudah kami terima surat ijin cutinya,” terang Anis.

Jika PKPU nomor 4 tahun 2017 itu resmi diterapkan, apakah surat ijin cuti sang petahana bisa dicabut? , Anis memgaku jika hal itu tidak perlu dilakukan oleh Bupati Malang. Sebab, menurut Anis, jika memang PKPU nomor 4 tahun 2017 diterapkan, maka dengan sendirinya surat izin cuti tersebut tidak akan berlaku lagi.

”Kalau ditarik kembali untuk apa, artinya meskipun sudah kami pegang dan katakan PKPU-nya berjalan, berarti dengan sendirinya akan menggugurkan,” jelas Anis.

Baca Juga : LIRA Sebut Ada Kompromi Loloskan Data Warga Saat Verfak, Malang Jejeg: Buktikan Saja

Terpisah, Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih dan Sumber Daya Manusia KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika, menjelaskan jika dengan belum diberlakukannya perubahan PKPU nomor 4 tahun 2017, membuat untuk sementara waktu KPU Kabupaten Malang masih menerapkan peraturan sebelum adanya perubahan. Yakni cuti selama masa kampanye, kepada kepala daerah yang kembali mencalonkan diri di daerahnya.

”Cuti di luar tangungan negara selama masa kampanye itu terhitungnya mulai tanggal 26 September sampai 5 Desember (2020),” pungkasnya.