Mulai Soeharto hingga Jokowi, Siapa Sesungguhnya "Bapak Utang" Luar Negeri Indonesia?

Aug 30, 2020 10:02
Soeharto dan Jokowi (Foto: Tagar)
Soeharto dan Jokowi (Foto: Tagar)

MALANGTIMES - Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim mendadak membahas soal utang pemerintah dari masa ke masa. Dia membahas mulai zaman Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo.

Pembahasan ini disampaikan Rustam Ibrahim melalui akun Twitternya @RustamIbrahim. Bicara soal utang pemerintah, lantas siapa sih sebenarnya "bapak utang" luar negeri Indonesia?

Baca Juga : 50 Koperasi Dapat Bantuan Rp 750 Juta, 1.274 Koperasi Lain Cuma Bisa Gigit Jari

 

Melalui cuitannya, Rustam menyebut jika bapak utang luar negeri Indonesia ialah Presiden Soeharto. Ia pun lantas mengungkap alasan mengapa Soeharto disebut sebagai bapak utang luar negeri.  

"Kalau mau jujur bernarasi, sebetulnya bapak utang luar negeri Indonesia adalah Presiden Soeharto. Untuk pembangunan beliau berutang sejak 1967 dan menambah utang setiap tahun sampai lengser pada 1998. Presiden-presiden berikutnya hanya meneruskan menambah utang sambil membayar cicilan dan bunga utang," kata Rustam.

 

 

Rustam juga menambahkan untuk menjamin rezim Orde Baru bisa diberi utangan. Bahkan sejak tahun 1967 telah dibentuk konsorsium negara-negara pemberi utang yang tergabung dalam Intergovernmental Group on Indonesia yang disingkat IGGI.  

Di dalam konsorsium itu terdapat sejumlah negara dan lembaga keuangan seperti Bank Dunia, IMF dan ADB. Ia lantas mengatakan jika IGGI telah bubar pada tahun 1992 yang kemudian dibentuk lagi kelompok negara-negara pemberi utang dengan nama baru yakni Consultative Group on Indonesia (CGI) yang berakhir pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1998.  

Rustam menilai dengan utangan setiap tahunnya, Soeharto bisa membangun Indonesia. Hasilnya pun selama 32 tahun tentunya cukup banyak.  

Dari langkah itu jumlah orang miskin di Indonesia berkurang dan pendapatan per kapita rakyat Indonesia naik sekitar 20 kali lipat.

"Kalau mau jujur bernarasi, melonjaknya utang Indonesia dalam rupiah, terjadi menjelang akhir pemerintahan Soeharto, yakni tahun 1998 setelah terjadi krisis moneter. Nilai tukar rupiah terjun bebas dari Rp2.500 menjadi sekitar Rp15.000 per 1 dollar AS (anjlok 600 %)," kata dia.

Baca Juga : Belum Terima BLT Rp 600 Ribu dari Jokowi? Mungkin Ini Jadi Penyebabnya

 

Lebih lanjut, Rustam menekankan jika masa Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi hanya meneruskan dalam arti menambah utang atau membayar cicilan plus bunga dalam dollar AS.  

 

 

Hal ini tentu membutuhkan rupiah yang lebih banyak karena nilai tukar uang saat ini yang merosot. Kendati demikian, sejak Habibie hingga Jokowi, Rustam mengatakan jika kesejahteraan rakyat juga meningkat.  

Selama 1998-2019 PDB per kapita telah meningkat empat kali lipat dari 1000 jadi 4000 dollar AS. Meski jika dilihat secara persentase lebih rendah dari era Soeharto, secara absolut naiknya jauh lebih besar yakni mencapai 3000 dollar AS.

"Katanya penambahan utang LN masa Jokowi sangat besar. Tapi juga pembangunan infrastruktur masa Jokowi mungkin lebih banyak dibanding masa Soeharto 32 tahun. Misalnya panjang jalan tol dan rel KA, pembangunan bandara dan pelabuhan baru, pembangunan listrik pedesaan dan lain-lain," katanya. 

Topik
Presiden Jokowiutang luar negeriAnalis politik dan ekonomiRustam Ibrahimutang pemerintah

Berita Lainnya

Berita

Terbaru