Media sosial (Foto:  Dustin Stout)
Media sosial (Foto: Dustin Stout)

MALANGTIMES - Fitur live pada media sosial seperti Instagram, Facebook hingga YouTube kabarnya akan terancam dilarang. Hal itu terjadi apabila gugatan RCTI dan iNews TV dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).  

Kabar ini tentunya membuat timbulnya kekhawatiran masyarakat. Pasalnya, fitur live di media sosial sudah menjadi salah satu alternatif untuk bebas berekspresi. Terlebih, fitur tersebut juga digunakan oleh beberapa perusahaan untuk memasarkan atau promosi.  

Baca Juga : Instagram hingga YouTube Live Terancam Dilarang di Indonesia jika Gugatan RCTI Dikabulkan

 

Terkait kekhawatiran itu, pihak RCTI pun akhirnya memberikan penjelasan. Dikatakan oleh Corporate Legal Director MNC Group, Christophorus Taufik, uji materi UU penyiaran itu guna mendorong kesetaraan dan tanggung jawab moral konstitusional.  

Ia lantas menanggap anggapan jika masyarakat tidak bisa menggunakan fitur live di media sosial jika gugatan tersebut dikabulkan.  

"Tidak benar, permohonan uji materi itu justru dilatarbelakangi keinginan untuk melahirkan perlakuan bangsa dan perlindungan yang yang setara antara anak-anak bangsa dengan sahabat-sahabat YouTuber dan Selebgram dari berbagai belahan dunia dan mendorong mereka untuk tumbuh, meningkatkan kesejahteraan mereka dan berkembang dalam tataran kekinian," tutur Taufik melalui keterangan tertulisnya.  

Lebih lanjut, Taufik menegaskan jika RCTI dan iNews sama sekali tak berniat mematikan kreativitas pegiat media sosial. Namun gugatan itu dilakukan supaya UU Penyiaran bersinergi UU lainnya.  

"Kami mendorong agar UU Penyiaran yang sudah jadul itu untuk bersinergi dengan UU yang lain, seperti UU Telekomunikasi yang sudah mengatur soal infrastruktur, UU ITE yang sudah mengatur soal Internet, dan UU Penyiaran sebagai UU yang mengatur konten dan perlindungan kepada insan kreatif bangsa memang tertinggal perkembangannya. Hal ini yang ingin kami dorong," ujar Taufik.

Baca Juga : Nadiem Makarim Akhirnya Buat Akun Instagram, Sampai Lapor ke Joko Widodo

 

Sebelumnya, uji materi ini telah diajukan RCTI dan iNews Tv yang merupakan dua perusahaan media.  Keduanya menyebutkan jika pengaturan penyiaran berbasis internet dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dirasa ambigu dan menyebabkan ketidakpastian hukum.  

Keduanya meminta setiap siaran yang menggunakan internet, seperti YouTube hingga Netflix tunduk pada UU Penyiaran. Bila tidak, RCTI-iNews khawatir akan muncul konten yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Dilansir melalui website MK, permohonan judical review tersebut telah ditandatangani oleh Dirut iNews TV David Fernando Audy dan Direktur RCTI Jarod Suwahjo.