Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko (tiga dari kiri) saat bersama Forkopimda di Alun-Alun Kota Batu, Senin (24/8/2020) (Foto : Irsya Richa/MalangTIMES)
Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko (tiga dari kiri) saat bersama Forkopimda di Alun-Alun Kota Batu, Senin (24/8/2020) (Foto : Irsya Richa/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pemkot Batu sudah sejak lama tidak ingin biaya sekolah menjadi sebuah penghalang bagi pelajar yang ingin menempuh bangku sekolah di Kota Batu. 

Karena itu sejak kepemimpinan Eddy Rumpoko tepatnya tahun 2015, meskipun sudah mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS) nasional, Pemkot Batu menganggarkan Bosda dari Anggaran Pendapataan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun. 

Sekolah gratis itu mulai diberikan kepada pelajar sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP), dan madrasah tsanawiyah (MTs). 

“Bosnas, Bosda tetap diberikan meskipun pandemi Covid-19,” ungkap Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko.

Baca juga : Janji Bupati Sanusi Cairkan Bosda Tak Ditepati, Pungli Semakin Tak Terkendali

Meskipun pembelajaran selama pandemi berlangsung di rumah, lanjutnya, bosda bisa dimanfaatkan untuk membeli kuota. Sebab kuota itu untuk keberlangsungan proses belajar mengajar secara daring/online

“Bosnas dan bosda tetap diberikan sehingga proses belajar mengajar dari sekolah ke rumah lewat daring berjalan lancar dengan menyiapkan bantuan kuota paket data yang cukup,” imbuhnya saat ditemui di Alun-Alun Kota Batu, Senin (24/8/2020).

Kuota itu diberikan sebagai salah satu pengganti program pemberian nutrisi tambahan yang biasanya diberikan Pemkot Batu kepada seluruh sekolah dalam bentuk susu dan makanan sejak tahun 2015. 

“Kalau tahun ini karena ada pandemi jadi program ini tidak ada diganti dengan kuota itu, kalau tahun depan memungkinkan tentunya program itu tetap berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya untuk menunjang gizi pelajar,” terang istri Eddy Rumpoko ini.

Selain itu, setiap tahun Pemkot Batu berupaya menunjang sarana dan prasarana di masing-masing sekolah melalui renovasi fisik. Bahkan, pada akhir tahun dan tahun mendatang, Pemkot Batu juga berencana menambah satu SMP negeri sesuai kebutuhan masyarakat.

Tentunya hadirnya sekolah ini untuk menunjang pelajar agar tidak menempuh jarak cukup jauh untuk ke sekolah. Sedangkan untuk sekolah gratis SMA/SMK sudah tidak dapat diberikan lagi, sebab sudah diambil alih oleh provinsi Jawa Timur.

“Pendidikan gratis sudah dari dulu, bukan hal yang baru. Sudah merupakan sebuah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah. Tadinya kita memfasilitasi SMA/SMK juga, tapi sekarang sudah jadi kewenangan pemerintah provinisi sehingga kami tidak perlu menganggarkan lagi di APBD Kota Batu,” tutup mantan dosen ini.

Pandemi Covid 19 bukan menjadi halangan bagi Pemkot Batu untuk terus melanjutkan program pendidikan gratis bagi SD-SMP. 

Kondisi ini berbeda dengan apa yang terjadi di Kabupaten Malang. Harapan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan gratis semakin jauh dari harapan. 

Apalagi, di masa pandemi Covid 19 ini banyak sekolah yang justru menarik pungutan liar (pungli) dalam berbagai bentuknya mulai SPP, uang gedung dan lain sebagainya dengan alasan Bosda yang dijanjikan pemerintah tak kunjung cair seperti janji Bupati Malang HM Sanusi.