MALANGTIMES - Janji akan menggratiskan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) kepada siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mulai tahun ini yang digembar-gemborkan Bupati Malang HM Sanusi memang layak jadi bahan pergunjingan publik. 

Pasalnya, daerah lain di Jawa Timur, kebijakan menggratiskan SPP bukan lagi sekadar angin surga seperti yang terjadi di Kabupaten Malang. 

Hampir seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur selain Kabupaten Malang menurut penelusuran wartawan JatimTIMES Grup ternyata sudah lama menggratiskan SPP untuk siswa SD-SMP sesuai instruksi pemerintah pusat. 

Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu daerah di Jawa Timur yang sejak 2005 lalu sudah menggratiskan SPP bagi siswa SD - SMP. 

Tidak hanya itu, sejak 2018 lalu kabupaten terluas  (5.782 kilometer persegi) di Jawa Timur tersebut juga menganggarkan uang saku dan transport untuk siswa tidak mampu. 

“Setidaknya negara hadir, karena permasalahan pendidikan bukan hanya soal biaya tetapi juga tentang siswa minder tidak mau ke sekolah karena tidak bisa jalan dan tidak punya uang saku,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat memberikan uang saku secara simbolis kepada siswa miskin belum lama ini. 

Bahkan, tetangga terdekat Kabupaten Malang yakni Kota Malang dan Kota Batu juga sudah sejak lima tahun lalu menggratiskan SPP untuk siswa SD - SMP. 

Baca juga : Obral Janji SPP Gratis, Pungli di Sekolah Justru Kian Merajalela di Era Bupati Sanusi 

Pemkot Batu misalnya sudah menggratiskan SPP untuk siswa SD - SMP sejak 2015 lalu. Bahkan, di masa pandemi Covid 19 ini, Pemkot Batu tetap berkomitmen menggratiskan biaya pendidikan kepada warganya. 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Dr Eny Rachyuningsih menyatakan karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar maka Pemkot Batu berkomitmen seluruh biaya pendidikan dasar warga Batu ditanggung APBD. 

Pendidikan gratis tersebut diberlakukan untuk siswa sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, SMP, dan madrasah tsanawiyah. 

"Sejak 2015 sampai saat ini masih gratis. Kecuali, pada 2019, SMA, SMK dan SLB tidak bisa lagi mendapatkan Bosda dari Kota Batu. Karena sudah kewenangan Provinsi," ujar Eny.

Hal yang sama juga dilakukan Pemkot Malang. Sejak 2014 lalu, Pemkot Malang yang saat itu dipimpin Wali Kota Malang Moch Anton sudah berkomitmen menggratiskan SPP untuk SD dan SMP. 

“Sekolah negeri, khususnya SD dan SMP tidak boleh menarik biaya apapun dari siswa. Semua ditanggung Pemkot Malang, harus gratis tidak boleh sekolah membebani biaya apapun dengan alasan apapun,” ujar Wali Kota Malang Moch Anton saat itu. 

Daerah lain di Jawa Timur yang juga sudah memberlakukan SPP gratis adalah Kota Blitar dan Kabupaten Lumajang. 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang Drs Agus Salim MPd mengatakan Pemkab Lumajang sejak 10 tahun lalu sudah berkomitmen menggratiskan SPP bagi siswa SD-SMP. 

“Kami kira pemberlakukan SPP gratis untuk SD - SMP sudah kewajiban pemerintah daerah sesuai instruksi undang-undang dan peraturan pemerintah. Jadi, kami heran kalau masih ada daerah yang belum memberlakukan ketentuan itu,” jelas Agus Salim.

Hal serupa juga dilakukan Pemkot Blitar. Selain menggratiskan SPP, Pemkot Blitar juga memberikan seragam gratis untuk siswa SD - SMP.

Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Blitar Santoso menegaskan pandemi Covid 19 jangan sampai mempengaruhi dan mengganggu kebijakan pendidikan gratis di Kota Blitar.

“Ini adalah komitmen kami mewujudkan APBD pro rakyat dan pendidikan gratis sehingga bukan sekadar wacana dan janji belaka. Kami benar-benar menjalankan komitmen itu secara bertanggungjawab,” jelas Santoso.