RUU HIP (Foto:  IBTimes.ID)
RUU HIP (Foto: IBTimes.ID)

MALANGTIMES - Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) hingga kini masih belum ada kelanjutan yang jelas. Bahkan, RUU tersebut mendapatkan penolakan keras dari sejumlah elemen masyarakat di berbagai daerah.  

Selain itu, RUU HIP ini juga telah menjadi polemik di kalangan masyarakat. Penolakan RUU HIP ini rupanya membuat pemerintah memiliki usulan lain.  

Baca Juga : Pakar UB Prediksi Pilkada Kabupaten Malang Bakal Jadi Ajang Pertarungan Tiga Paslon

Seperti pada hari ini Kamis (16/7/2020) pemerintah telah resmi mengajukan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Diketahui, para menteri Kabinet Indonesia Maju yang mewakili Presiden Joko Widodo telah menyampaikan konsep RUU BPIP.  

Menteri yang hadir dalam penyerahan konsep RUU BPIP ini ialah, Menko Polhukam Mahfud Md, Mensesneg Pratikno, Menhan Prabowo Subianto, Mendagri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo.

Mereka disambut oleh DPR tampak hadir Ketua DPR Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar.  

Ketua DPR Puan Maharani menerima usul konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dari pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Kamis (16/7/2020).
Pemerintah resmi ajukan konsep RUU BPIP ke DPR (Foto: Kompas)

Puan lantas mengatakan jika kedatangan para menteri adalah untuk menyampaikan konsep RUU BPIP. Dengan adanya konsep itu, Puan berharap agar masyarakat bisa memberikan masukan.  

"Kami baru saja menerima wakil pemerintah yang dipimpin Pak Menko Polhukam untuk menyerahkan konsep BPIP," ujar Puan.  

Ia lantas mengatakan jika BPIP ini sebagai masukan kepada DPR untuk membahas dan menampung konsep yang akan dibahas. Selain itu, Puan juga memastikan jika konsep RUU BPIP ini akan berbeda dengan RUU HIP yang sempat mendapat penolakan dari masyarakat.  

Baca Juga : Sengaja Simpan Tanggapan Soal RUU HIP, Warganet Sebut SBY Pasif Agresif

Sebagai informasi, RUU BPIP terdapat tujuh bab dan 17 pasal.  

“RUU BPIP yang disampaikan berbeda dengan RUU HIP, yakni berisikan substansi yang telah ada di dalam Perpres yang mengatur BPIP dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP," pungkasnya.