Aksi AMM saat turun ke jalan demi tolak RUU Omnibus Law (Amin/MalangTimes)
Aksi AMM saat turun ke jalan demi tolak RUU Omnibus Law (Amin/MalangTimes)

MALANGTIMES - Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law kembali menuai penolakan. Kali ini massa yang mengatasnamakan Aliansi Malang Melawan (AMM) menyuarakan aspirasinya di depan Gedung Balai Kota Malang, Kamis (16/7/2020).

Juru bicara (Jubir) Koordinator lapangan (Korlap) unjuk rasa AMM, Ramli Abdul Rajak mengatakan, bahwa aksinya turun ke jalan hari ini dengan satu tuntutan bersama yaitu menolak Omnibus Law. 

Baca Juga : Mayoritas Pengangguran Ingin RUU Cipta Kerja Segera Disahkan Agustus

"Kami mengimbau agar DPR RI membatalkan dan mencabut untuk tidak lagi membahas rancangan undang-undang Omnibus Law," tegas Ramli.

Upaya pemerintah dalam melahirkan RUU Omnibus Law tidak terlepas dari pengaruh situasi ekonomi politik internasional. Di mana persekongkolan jahat antara kekuatan politik nasional dengan lembaga imperialisme seperti IMF, WTO dan lain sebagainya, terjadi.

Hal ini kemudian mendorong negara dunia ketiga termasuk Indonesia sebagai jawaban terhadap lemahnya pertumbuhan ekonomi dunia dan PDB dunia yang kian hari tidak menentu. 

Alih-alih dalam menciptakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, pemerintah berupaya untuk menjawab keresahan impealisme tersebut.

"Kita tahu sendiri bahwasanya ini tidak dilihat sebatas Omnibus Law. Tapi ini adalah rentetan sejak reformasi di korupsi kemarin. Yang mana gelombang rakyat baik dari mahasiswa, buruh, tani dan lain sebagainya menolak adanya rancangan undang-undang yang bermasalah. Baik itu sektor ketenagakerjaan, sektor pertanahan, pertanian dan lain-lain," ujar Ramli.

Tahun ini masih menurut Ramli, Omnibus Law akan diwacanakan dalam satu kemasan. Di mana menjadi RUU yang menggabungkan berbagai macam jenis Undang-Undang dalam satu kluster untuk dijadikan satu payung hukum.

"Segala macam isi muatan bermasalah, jangankan isinya, prosedurnya pun dilakukan secara diam-diam atau tidak terbuka terhadap akses publik. Sehingga ini dianggap tidak demokratis dalam proses penyusunannya," ujarnya.

Pemerintah Indonesia dalam percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi mengajukan lima program utama ke depannya. Salah satu yang menjadi prioritas ialah penyederhanaan perizinan investasi melalui regulasi Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca Juga : Lokasi Langganan Pelanggaran Lalin, U-Turn Jalan Veteran Dipasangi Water Barrier

Hal tersebut yang hari ini menjadi pertanyaan di dalam lapisan masyarakat. Apakah Omnibus Law ini akan berpihak terhadap rakyat atau akan berpihak terhadap para investor.

"RUU Cipta Kerja memang dirancang untuk menjadi jalan pintas atas berbagai permasalahan yang telah ada pada beberapa undang-undang sebelumnya dengan membentuk satu undang-undang baru," ungkapnya.

RUU Cipta Kerja sendiri menyentuh begitu banyak sektor sehingga sulit untuk memastikan bahwa rancangan undang undang ini taat pada asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Partisipasi masyarakat dari segala sektor adalah kata kunci jika rancangan undang undang ini tidak ingin dianggap sebagai akal-akalan pemerintah demi memanjakan kelas investor besar.

"Sejauh ini kita tidak melihat partisipasi secara aktif. Bagaimana gerakan rakyat baik buruh, tani nelayan ikut terlibat dalam pembahasannya. Ketika itu sudah menjadi draft dan diajukan kepada DPR untuk dibahas, baru kemudian pemerintah melakukan sosialisasi terhadap gerakan rakyat. Itu yang membuat kami menganggap secara prosedural saja omnibus law sudah tidak demokratis," jelasnya.