Massa aksi saat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MOR-RI menuntut dicabutnya RUU HIP dari Prolegnas dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja agar dihentikan pembahasannya. (Istimewa)
Massa aksi saat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MOR-RI menuntut dicabutnya RUU HIP dari Prolegnas dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja agar dihentikan pembahasannya. (Istimewa)

MALANGTIMES - Gabungan massa dari seluruh ormas dan elemen masyarakat yang menolak dan menuntut dicabutnya RUU (Rancangan Undang-Undang) HIP (Haluan Ideologi Pancasila) dan omnibus law RUU Cipta Kerja akan melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR/MPR-RI, Kamis (16/7/2020). 

Aksi demonstrasi tersebut dilangsungkan bersamaan dengan momentum di forum DPR-RI yang pada hari ini (16/7/2020) akan melaksanakan rapat paripurna untuk memutuskan beberapa RUU yang telah disusun DPR-RI.

Perihal aksi demonstrasi yang dipusatkan di depan gedung DPR/MPR-RI pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Dia  menyatakan bahwa pihaknya telah menerima surat pemberitahuan serta akan mengamankan jalannya aksi demonstrasi. 

"Surat pemberitahuan sudah masuk ke Polda Metro Jaya. Kami sudah menyurat ke Mabes Polri. Kepolisian siap mengamankan dan mengawal," ujarnya, Rabu (15/7/2020). 

Jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyiapkan anggotanya sebanyak 300 personel untuk mengatur rekayasa lalu lintas. Sedangkan untuk pengamanan massa aksi demonstrasi, telah disiapkan sebanyak lebih dari 3.000 personel. 

Yusri pun mengimbau kepada seluruh massa yang turut serta dalam aksi demonstrasi di gedung DPR/MPR-RI  agar mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan covid-19 yang telah disepakati bersama. 

Dalam aksi demonstrasi tersebut, terdapat unsur penolak RUU HIP. Yakni dari Aliansi Nasional Anti-Komunis (ANAK) NKRI yang menuntut dicabutnya RUU HIP dari Porgram Legislasi Nasional (Prolegnas). Aliansi tersebut merupakan gabungan dari 174 organisasi kemasyarakatan (ormas). Salah satunya yakni Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif mengatakan bahwa pada hari ini akan digelar sidang paripurna yang pastinya akan memutuskan beberapa RUU yang telah dibahas anggota DPR-RI.

"Tanggal 16 adalah sidang paripurna untuk penutupan masa sidang DPR/MPR. Kesempatan itu pasti akan dipergunakan oleh DPR untuk mengambil keputusan-keputusan," ungkapnya dalam keterangan resmi saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Terkait aksi demonstrasi tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI (Majelis Ulama Indonesia) Din Syamsuddin mengatakan bahwa dirinya mendorong dan mendukung penuh terkait aksi penuntutan agar segera dicabutnya RUU HIP dari Prolegnas karena itu dianggap wajar serta sesuai konstitusional.

"Saya pribadi khususnya mendorong, mendukung. Wajar adanya dan sangat bersifat konstitusional karena kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD 1945," katanya dalam konferensi pers melalui daring penyampaian hasil rapat pleno Wantim MUI, Rabu (15/7/2020).

Din pun mengimbau kepada seluruh massa aksi agar tidak tersulut provokasi yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab serta harus menahan diri untuk tidak terlibat dalam kekisruhan yang dikhawatirkan muncul dalam aksi tersebut. 

Sementara itu gabungan massa dari elemen buruh, mahasiswa dan masyarakat sipil juga akan menggelar aksi demonstrasi menuntut agar Omnibus Law RUU Cipta Kerja untuk segera dihentikan karena dinilai banyak prosedur yang dilanggar serta bermasalah secara substansi.

Ketua Umum Konfederasi KASBI (Kongres Aliansi Buruh Seluruh Indonesia) Nining Elitos menuturkan bahwa aksi demontrasi yang digelar secara damai ini merupakan peringatan kepada pemerintah dan wakil rakyat agar mendengar penderitaan rakyat yang mengalami PHK (pemutusan hubungan kerja) serta menjadi korban pembiaran perampasan tanah dimana-mana.

"Kami ingin pemerintah fokus atasi covid-19 dan memastikan perlindungan kesejahteraan, menegakkan keadilan, serta menghormati demokrasi," ujarnya dalam keterangan resmi pada hari Rabu (15/7/2020).

Aksi demonstrasi ini dikatakan Nining tidak hanya digelar di Jakarta melainkan juga digelar serentak di sejumlah daerah, yakni di Jawa Timur, Jawa Barat dan Batam. Dalam aksi-aksi yang dilakukan sejumlah daerah, Nining mengingatkan agar aparat tidak melakukan tindakan represif kepada massa aksi yang tengah menyuarakan aspirasi untuk kepentingan bersama.