Petugas gabungan Satgas Covid-19 Kabupaten Malang bersama gugus tugas di tingkat desa dan kecamatan dalam rangka penertiban masyarakat yang tak terapkan protokol kesehatan Covid-19, Rabu (8/7/2020). (Istimewa)
Petugas gabungan Satgas Covid-19 Kabupaten Malang bersama gugus tugas di tingkat desa dan kecamatan dalam rangka penertiban masyarakat yang tak terapkan protokol kesehatan Covid-19, Rabu (8/7/2020). (Istimewa)

MALANGTIMES - Petugas gabungan di Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Malang yang kini telah bekerja sama dengan perguruan tinggi  memberikan sanksi bersifat edukatif kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan covid-19.

Sebelumnya memang  telah diterapkan sanksi-sanksi  sosial kepada para pelanggar protokol kesehatan covid-19. Namun, hingga kini, sanksi itu dianggap masih belum efektif memberikan efek jera kepada masyarakat. 

Mayoritas pelanggar protokol kesehatan covid-19 merupakan masyarakat yang tidak menggunakan masker. Mereka telah diberi sanksi sosial seperti menyapu fasilitas publik, menyanyikan lagu nasional, hingga hukuman secara fisik semisal disuruh push-up.

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang Firmando Hasiholan Matondang mengungkapkan bahwa per hari ini secara resmi telah diterapkan sanksi baru kepada pelanggar protokol kesehatan covid-19. Yakni saling memberikan pemahaman terkait covid-19 antar-sesama pelanggar. 

"Mereka (para pelanggar) diwajibkan untuk ikut memberikan pemahaman kepada pelanggar protokol kesehatan lainnya. Ini masukan dari perguruan tinggi," ujarnya, Rabu (8/7/2020).

Camat Dau Eko Margianto mengatakan bahwa sanksi edukatif berupa pemahaman covid-19 tersebut pertama dilakukan di wilayah Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Sanksi tersebut telah diberlakukan sejak Senin (6/7/2020) oleh satpol PP beserta gugus tugas desa dan kecamatan. 

"Kami sudah mulai Senin. Untuk hari ini saja, di Desa Tegalweru ada 56 pelanggar. Kami setiap hari ada operasi masker gabungan, satpol PP, gugus tugas desa dan kecamatan," ucapnya. 

Eko menganggap selama ini sanksi yang diterapkan masih kurang efektif sehingga para pelanggar harus memberikan pemahaman antarsesama pelanggar untuk sanksi edukatif yang efektif.

"Pelanggar itu harus memberikan pemahaman kepada dua orang pelanggar lain. Dua pelanggar itu harus memberikan pemahaman kepada empat orang dan seterusnya. Jadi, seperti MLM (multi level marketing)," ujarnya.

Saat pelanggar memberikan pemahaman covid-19 secara edukatif kepada para pelanggar yang lain, itu tidak serta merta ditinggalkan tanpa adanya pendampingan dan pengawasan. Petugas gabungan dari satpol PP serta gugus tugas desa dan kecamatan memberikan pendampingan dan pengawasan agar tidak terjadi misinformasi. 

"Jadi, pelanggar itu kami jadikan petugas. Kami catat KTP-nya, kami pakaikan rompi khusus pelanggar. Dia harus cari pelanggar lain untuk diberi edukasi. Saat memberikan pengarahan, kami dampingi. Tidak kami  lepas sendiri," tandas Eko.

Lebih lanjut Eko berharap, dengan dilibatkannya para pelanggar untuk memberikan pemahaman terkait protokol kesehatan covid-19 kepada pelanggar lainnya, itu otomatis akan memberikan efek malu yang pada akhirnya menjadi taat menerapkan protokol kesehatan.