Pengamat Pendidikan sekaligus Direktur Pascasarjana IKIP Budi Utomo Malang, Sakban Rosidi saat pertemuan Zoom dengan wartawan media ini. (Foto: Ima/MalangTIMES)
Pengamat Pendidikan sekaligus Direktur Pascasarjana IKIP Budi Utomo Malang, Sakban Rosidi saat pertemuan Zoom dengan wartawan media ini. (Foto: Ima/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim telah meluncurkan "Merdeka Belajar Episode 5: Guru Penggerak" melalui Webinar dan disiarkan langsung di YouTube Kemendikbud RI, Jumat (3/7). Program Guru Penggerak merupakan program identifikasi, pelatihan, dan pembibitan calon pemimpin pendidikan di masa depan.

"Guru Penggerak adalah ujung tombak perubahan transformasi pendidikan kita," ujar pria yang akrab disapa Mas Menteri tersebut.

Baca Juga : Kemendikbud: Jika Masih Ada Siswa Tak Dapat Sekolah, Kepala Dinas Wajib Mencarikan

Jalur karir lulusan pendidikan Guru Penggerak dalam program Merdeka Belajar V sudah pasti. Mereka akan diprioritaskan menjadi kepala sekolah, pengawas, hingga instruktur pelatihan guru.

"Guru penggerak adalah agen-agen perubahan yang di masa depan yang akan menjadi calon-calon kepala sekolah, calon-calon pengawas sekolah, dan calon-calon pelatih-pelatih program pelatihan guru," tuturnya.

Selain itu, Guru Penggerak juga harus memiliki karakteristik 6 profil Pelajar Pancasila. Di antaranya beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia; kreatif; gotong royong; berkebhinekaan global; bernalar kritis; dan mandiri.

"Profil Pelajar Pancasila ini adalah objektif atau tujuan utama capaian Merdeka Belajar dan Guru Penggerak pun harus memiliki karakteristik 6 profil Pelajar Pancasila ini," katanya.

Pernyataan Nadiem soal guru penggerak yang akan diprioritaskan menjadi kepala sekolah, pengawas, hingga instruktur pelatihan guru tersebut sempat menuai kritikan tajam. Salah satunya oleh pengamat dan praktisi pendidikan, Indra Charismiadji.

Ia menilai, wacana soal guru penggerak menjadi jalur untuk menjadi calon kepala sekolah, pengawas, dan mentor, dinilai mengada-ada dan gimmick saja. Sebab, untuk penentuan kepsek dan pengawas menjadi kewenangan kepala daerah. Ia berpendapat kalau Nadiem seharusnya paham soal tata birokrasi sebelum meluncurkan program. "Memangnya sekolah itu punya Kemendikbud sampai harus menentukan jalur penentuan kepsek," ujarnya.  

Pengamat Pendidikan sekaligus Direktur Pascasarjana IKIP Budi Utomo Malang, Sakban Rosidi, berpendapat lain. Tidak masalah dari mana dan dengan cara apa penetapan kepala sekolah, asal memenuhi kriteria tertentu. Namun, ia mengungkapkan bahwa dirinya khawatir alumnus dari diklat Guru Penggerak malah melahirkan orang-orang yang mengklaim dirinya paling Pancasila.

Wartawan media ini bergabung dalam zoom meeting Sakban di sela dirinya menghadiri Seminar Hasil Penelitian Tesis, Selasa (7/7/2020).

"Dari mana pun dan dengan cara apa pun penetapannya, seorang kepala sekolah harus memenuhi kriteria ideologis, manajerial, dan fungsional sebagai duta pembaharu (agent of change)," tegasnya.

Pria yang gemar melahap buku filsafat tersebut menyampaikan bahwa seorang kepala sekolah adalah seorang manajer. Bahwa pemimpin pendidikan adalah manajer yang memiliki dua macam sumber daya. Sumber daya yang pertama adalah manusia. Sumber daya yang kedua adalah non manusia.

"Oleh karena itu setiap pemimpin harus memiliki dua kecakapan. Yang pertama kecakapan untuk mengelola manusia, itulah yang disebut leadership atau kepemimpinan," ucapnya.

Leader atau pemimpin adalah orang yang memberikan pengaruh baik kepada orang lain, khususnya yang dipimpin. Oleh karena itu, leader sejatinya adalah melakukan apa-apa yang baik, bukan melakukan apa saja dengan baik.

"Jadi, pemimpin tolak ukurnya yang pertama adalah moralitas. Ini sejalan dengan pengertian saya bahwa leader is a good influencer," terangnya.

Kecakapan kedua yang harus dimiliki kepala sekolah adalah mengelola sumber daya yang bukan manusia (entah barang atau uang) untuk diadministrasikan. "Diadministrasikan artinya mengatur lokasi dan alokasi dengan tepat," imbuhnya.

Selain itu, yang diharapkan dari seorang kepala sekolah bukan hanya memimpin sekolah, tapi juga menjadi agen perubahan. "Kalau memang diharapkan lulusan diklat Guru Penggerak itu menjadi agen pembaharu maka ia harus diajarkan empat hal," katanya.

Baca Juga : Buat Video hingga Animasi, Kreativitas SD-SD di Kota Malang untuk Pembelajaran Jarak Jauh

Seorang agen perubahan, kata pria yang cukup lama mengajar filsafat, linguistik, dan cultural studies di Program Studi Sastra Inggris ini, memiliki empat peran. Pertama, ia harus menjadi seorang katalis. Yakni orang yang mempercepat proses tapi tidak merusak hasil.

"Pertama, you have to be a catalyst. Di dalam perubahan sosial, katalis itu adalah orang yang membantu kamu merasa tidak puas dengan keadaanmu sekarang, and then you have a will to make it better," paparnya.

Sehingga, seorang katalis menjadi pendorong untuk melakukan perbaikan. Maka, seorang Guru Penggerak harus membuat sekolahnya, gurunya, orang tuanya, hingga muridnya tidak puas dengan keadaannya saat ini untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi.

Nah, apabila orang sudah bisa terdorong untuk berubah, agen perubahan juga harus membantu mereka. Maka, fungsi yang kedua dari agen perubahan adalah process helper atau pembantu proses.

"Jadi mereka yang berada dalam proses belajar ini kemudian saya bantu. Saya investasikan diri saya untuk membantu mereka. Pemimpin agen perubahan seperti itu. Membantu proses mereka melakukan perubahan," tuturnya.

Setelah itu, agen perubahan juga harus memiliki peran sebagai pemberi solusi (to be a solution giver). Mereka yang tidak bisa maka harus dibantu. Apabila tetap tidak bisa maka harus diberi solusi. Dan yang tak kalah penting, seorang agen perubahan harus menjadi source linker atau penghubung sumber.

"Yang dilakukan guru penggerak, mengundang orang luar untuk menjadi orang yang membantu dalam proses perubahan sekolah itu. Jadi kita perlu memobilisasi sumber-sumber yang dari luar kalau tidak bisa melakukan perubahan dari dalam. Jadi dia harus pintar networking," tegasnya.

Kesimpulannya, apabila Nadiem ingin menjadikan guru penggerak sebagai kepala sekolah maka harus memiliki dua kecakapan tadi, yaitu kecakapan leadership dan kecakapan manajerial. Kemudian, kalau ingin menjadikannya agen perubahan maka ia harus mampu untuk mengembangkan dirinya menjadi seorang katalis, pembantu proses, pemberi solusi, dan penghubung sumber.

"Jadi seorang guru, seorang kepala sekolah yang diharapkan itu ia harus seorang pemimpin transformatif, bukan pemimpin transaksional," timpalnya.

Lantas, bagaimana dengan harapan Nadiem untuk menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang dijadikan jati diri para Guru Penggerak? Nadiem menyatakan, Guru Penggerak harus mempunyai dan menghayati karakteristik profil Pelajar Pancasila.

Pria yang pernah menjabat Sekretaris Eksekutif Universitas Islam Majapahit itu khawatir jika alumnus dari diklat Guru Penggerak malah melahirkan orang-orang yang mengklaim dirinya paling Pancasila.

"Nilai-nilai itu tidak bisa dilatihkan. Jadi itu omong kosong. Nilai-nilai itu adalah bagian proses. Jadi kata-kata mau menjadikan ini penggerak Pancasila macam-macam, nggak semudah itu," ungkapnya.

"Tentang Pancasila tidak semudah itu. Saya malah kuatirnya jangan-jangan belum-belum sudah mengklaim dirinya paling Pancasila, ini celaka. Saya khawatir alumnus dari sekolah atau yang disebut dengan diklat Guru Penggerak itu malah melahirkan orang-orang yang menyebut dirinya Pancasilais," pungkas pria yang juga membina kelas Filsafat dan Metodologi Penelitian Pengembangan pada Program Pascasarjana; Psikologi Sosial, Sosiologi dan Antropologi pada Program Sarjana tersebut.