Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Malang, KH. Fadhol Hija saat ditemui awak media di kediamannya, di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Senin (6/7/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)
Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Malang, KH. Fadhol Hija saat ditemui awak media di kediamannya, di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Senin (6/7/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)

MALANGTIMES - Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020, terdapat nama dr. Umar Usman yang akan maju menjadi calon bupati dan rencananya akan diusung oleh PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).

Meski demikian, Umar Usman harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Tanfidziyah PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Kabupaten Malang.

Baca Juga : Wacana Golkar-PKB Berkoalisi Usung Umar-Siadi di Pilkada 2020, Bisakah Terwujud?

Hal itu mengacu pada aturan pedoman organisasi dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah disahkan dalam Muktamar ke-28 di Krapyak Yogyakarta pada tahun 1989 yang lalu.

Secara tegas jika tidak mengundurkan diri sebagai ketua atau rais, dalam pedoman organisasi pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa jika ketua atau rais mencalonkan atau dicalonkan sebagai pejabat publik yang dipilih melalui suara rakyat, yang bersangkutan telah melanggar larangan sebagai ketua atau rais, serta telah mengkhianati kontrak jam'iyyah.

Selain dalam pedoman organisasi, pada AD/ART Bab 16 pasal 51 ayat (4) telah dijelaskan bahwa ketua atau rais mencalonkan jabatan publik maka harus mengundurkan diri. Sedangkan pada pasal 51 ayat (7) disebutkan, jika hingga batas waktu yang ditentukan yang bersangkutan belum mengundurkan diri maka secara otomatis telah menanggalkan jabatannya di struktural NU setelah penetapan calon secara definitif.

Rais Syuriyah PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Kabupaten Malang, KH. Fadhol Hija pun angkat bicara soal status Umar yang hingga sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Malang, tetapi sudah hampir pasti menjadi calon bupati Malang dari PKB.

"Jika yang bersangkutan (Umar Usman) mencalonkan atau dicalonkan harus mengundurkan diri dari PCNU Kabupaten Malang," ujarnya ketika dikonfirmasi MalangTIMES.

Nantinya, jika Umar telah ditetapkan sebagai calon bupati Malang secara definitif dan telah mengundurkan diri, jajaran petinggi PCNU Kabupaten Malang telah menyiapkan pengganti Umar di posisi Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Malang.

Baca Juga : Marak Isu Bakal Gantikan Erick Tohir, Ahok Jawab Pakai Dua Kata

"Nanti kalau ketua ini sudah tanggal, karena sudah definitif menjadi calon. Maka urutan yang kedua setelah pak dokter yang akan menjadi ketua. Itu Kyai Imam Ma'ruf," ucap sosok pria yang juga menjadi sesepuh wilayah Ngajum ini. 

Kyai Fadhol mengatakan, jika nantinya sosok KH. Imam Ma'ruf tidak bersedia menjadi pengganti Umar sebagai Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Malang, akan dilakukan mekanisme lanjutan untuk memilih calon lainnya untuk mengisi posisi tersebut dengan melakukan rapat bersama syuriyah dan tanfidziyah.

Dirinya pun telah mempersiapkan pengganti Umar karena proses yang dilalui Umar dalam tahapan Pilkada Kabupaten Malang 2020 sejak awal dianggap serius dengan dimulai mendaftarnya Umar ke PDIP, Partai NasDem, hingga berakhir ke PKB. Namun masih belum mendapat rekomendasi dari DPP PKB.

"Tapi kalau ini kan (Umar Usman) mencalonkan, karena prosesnya sudah pernah ikut di PDIP, pernah ikut di NasDem, kemudian diusung oleh (PKB) rencananya ini, kan belum keluar ini (surat rekomendasi) nanti tanggal 10 Juli ini kemungkinan jadi atau nggak kan ini masih dalam proses," pungkasnya.