Ketua PCNU Kota Malang Isroqunnajah (Foto: Ima/ MalangTIMES)
Ketua PCNU Kota Malang Isroqunnajah (Foto: Ima/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Tahun ajaran baru sekolah dimulai pada 13 Juli 2020 mendatang. Namun demikian, proses pembelajaran tetap dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Khususnya pada daerah zona merah, oranye, dan kuning.

Lantas bagaimana dengan pembelajaran di pondok pesantren? Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sempat menyampaikan bahwa khusus untuk pesantren, keputusannya diserahkan dengan masing-masing pesantren.

Baca Juga : Ponpes Segera Aktif Kembali, Wali Kota Malang: Kami Siap Sepenuhnya

"Khusus pesantren diputuskan akan diserahkan kepada kesiapan masing-masing pesantren. Dengan catatan, masih di bawah pengawasan gugus tugas dan pemerintah daerah meskipun otoritasnya dari pesantren," ujar Muhadjir dikutip dari laman Kemenko PMK beberapa waktu yang lalu.

Bagaimana dengan pesantren di Malang? Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kota Malang dr KH Isroqunnajah menyampaikan, pihaknya memberikan kemerdekaan kepada masing-masing pengasuh pesantren.

"Kami memberikan kemerdekaan kepada masing-masing pengasuh pesantren. Itu mutlak keputusan dari masing-masing pesantren, dalam hal ini pengasuhnya," katanya saat ditemui di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang) belum lama ini.

Pemerintah sendiri, dalam hal ini kementerian agama maupun gubernur hanya menyiapkan protokol kesehatannya. Nah, sebelum kembali ke pesantren, santri juga harus melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu.

"Jadi mestinya kalau mereka harus mulai pembelajaran itu harusnya ada isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu dilakukan sebelum berangkat," tuturnya.

Baca Juga : Jika Tuntutan Tak Dipenuhi, Mahasiswa UB Akan Laporkan Kampus ke Ombudsman

Selain itu, kata pria yang akrab disapa Gus Is ini, keberangkatan para santri juga harus dikoordinir.

"Keberangkatan mereka dikoordinir oleh alumni atau siapapun yang masih aktif, artinya tidak diperkenankan berangkat sendiri-sendiri sehingga mengurangi kepadatan santri di satu tempat, dan itu bergelombang," paparnya.

"Misalnya dari Jombang dulu, dari Malang berikutnya, dan itu 14-15 hari setelahnya sehingga sesuatu yang kita khawatirkan tidak terjadi," tandasnya.