Bupati Malang HM. Sanusi saat memaparkan perkembangan terkait Covid-19 di Kabupaten Malang dalam rangka evaluasi masa transisi New Normal Life di Bakorwil Malang, Sabtu (20/6/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)
Bupati Malang HM. Sanusi saat memaparkan perkembangan terkait Covid-19 di Kabupaten Malang dalam rangka evaluasi masa transisi New Normal Life di Bakorwil Malang, Sabtu (20/6/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)

MALANGTIMES - Malang Raya, khususnya Kabupaten Malang harus melanjutkan masa transisi New Normal. Selain masih cukup tingginya angka positif Covid-19 dan meluasnya penyebaran virus di wilayah terluas kedua di Jawa Timur (Jatim). Masa transisi yang akan kembali diberlakukan di Kabupaten Malang merupakan arahan Gubernur Jatim.

Kabupaten Malang bisa memasuki New Normal bila telah menjadi zona hijau. Hal ini juga terkait erat dengan dua wilayah lainnya, yaitu Kota Malang dan Kota Batu.

Kondisi ini membuat Bupati Malang Sanusi menyampaikan, bahwa untuk saat ini wilayah yang berada di zona merah di Kabupaten Malang berkurang. Awalnya 19 Kecamatan sekarang menjadi 3 kecamatan yang masih menjadi wilayah zona merah dengan jumlah total pasien positif Covid-19 di atas 10.

"Kita buktikan bahwa 14 yang hijau sampai sekarang hijau. 19 merah, tetap 3 yang merah dan 16 kuning. Ini adalah kerja keras dari semua lapisan masyarakat dan juga para relawan yang membantu agar Covid-19 ini bisa terselesaikan di Kabupaten Malang," jelasnya saat rapat koordinasi evaluasi masa transisi New Normal Life di Bakorwil, Sabtu (20/6/2020). 

Baca Juga : Bersama Komunitas dan Elemen Masyarakat, Divisi Infanteri 2 Kostrad Bagi 3250 Sembako

Penjelasan Sanusi itu, tak mampu membuat wilayah Kabupaten Malang menerapkan New Normal hingga saat ini.

Berbagai capaian atas pengurangan wilayah yang menjadi zona merah dengan terbentuknya gerakan kampung tangguh semeru yang tersebar luas di wilayah Kabupaten Malang hingga masuk ke wilayah desa-desa yang pelosok. Belum mampu merubah status Kabupaten Malang dan siap untuk New Normal.

Hal ini juga didasarkan pada jumlah angka pasien positif Covid-19 yang terus mengalami penambahan setiap harinya. Walau Sanusi mengklaim keberhasilan menurunkan jumlah wilayah yang jadi episentrum Covid-19.

Terkait hal itu Sanusi juga tak menampiknya. Dirinya menyebutkan, melawan Covid-19 memang tak mudah.

"Namun demikian, Ibu Gubernur bersama kita sampaikan bahwa ternyata melawan Covid ini tidak mudah. Ketika sudah normal sudah bagus, tahu-tahu ada orang pulang dari Surabaya dan ternyata positif," ungkapnya. 

Hal-hal seperti ini yang menurut Sanusi menjadi kesulitan tersendiri dalam membendung arus keluar masuk masyarakat. Apalagi jika nantinya setelah masa transisi, petugas tidak dapat memfilter masyarakat Kabupaten Malang yang dari luar kota.

Sanusi juga meminta arahan ke Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang  pada tanggal 15 Juni 2020 telah mengeluarkan kebijakan pondok pesantren sudah dapat dibuka.

Baca Juga : Pemberlakuan Protokol Kesehatan Covid-19, Panglima TNI: Sampai Ketemu Obatnya

"Yang kedua ibu Gubernur, kita mohon karena tanggal 15 itu ada Ibu menyampaikan pondok pesantren dapat kembali beraktivitas. Di kabupaten Malang ada 48.200 ponpes. Mohon nanti arahan, menjamin tidak membawa virus di Kabupaten Malang," pintanya.

Hal ini pula menjadi kontradiktif, saat dirinya secara optimis menyampaikan ke masyarakat, bahwa seluruh ponpes di Kabupaten Malang telah menerapkan protokol kesehatan. Serta telah menjadi Ponpes Tangguh, beberapa waktu lalu. 

Terpisah, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat menambahkan, bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Malang menjadi zona hijau, pihaknya terus mengerahkan satgas yang telah dibentuk untuk terus menekan angka persebaran Covid-19.

"Target saya satgas ini kita pantau terus agar berjalan. Tapi yang jelas kita selalu evaluasi, kalkulasi, mana yang kurang kita berikan pemahaman apa yang harus kita lakukan lagi nanti kita lihat hasil evaluasinya," pungkasnya.