Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang H Ghufron Marzuqi (kanan depam) saat memberikan potongan tumpeng kepada Sekretaris DPC Joshua Sebayang sebagai tanda rasa syukur atas dipecatnya Subur Sembiring dari Partai Demokrat, Rabu (17/6/2020). (Foto: MalangTimes)
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang H Ghufron Marzuqi (kanan depam) saat memberikan potongan tumpeng kepada Sekretaris DPC Joshua Sebayang sebagai tanda rasa syukur atas dipecatnya Subur Sembiring dari Partai Demokrat, Rabu (17/6/2020). (Foto: MalangTimes)

MALANGTIMES - DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Demokrat Kabupaten Malang mengadakan tasyakuran atas pemecatan mantan kader Partai Demokrat Subur Sembiring, Rabu (17/6/2020). 

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang H Ghufron Marzuqi mengungkapkan bahwa Subur Sembiring sudah membuat gaduh Partai Demokrat dengan tidak mengakui kepengurusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tindakan Subur itu membuat seluruh DPC, DPD, dan DPP Partai Demokrat se-Indonesia marah.

Baca Juga : Di Tengah Pandemi Covid-19, DPD PKS Kota Malang Gelar Halal Bihalal Virtual

 

Lantas semua DPC dan DPD meminta kepada DPP untuk memecat Subur Sembiring. DPC dan DPD tak ingin ada “pengacau” di tubuh Partai Demokrat yang kini sangat solid dipimpin AHY.

Ghufron  -yang hadir dalam kongres Partai Demokrat di Jakarta dan menjadi salah satu wakil dari Jatim sebagai perumus kebijakan partai- juga membantah pernyataan Subur bahwa kepemimpinan AHY tidak sah. "Setelah semua terpilih secara aklamasi saat kongres Partai Demokrat, tidak ada satu pun yang menolak. Jadi, semuanya sepakat. Tetapi saat sudah di Kemenkum HAM, nggak tahu kok lama (keluarnya SK kepengurusan). Ternyata dia (Subur Sembiring) yang menghambat terbitnya SK kepengurusan," ujarnya, Rabu (17/6/2020).

Ghufron menambahkan, Subur Sembiring juga sempat merilis video dirinya yang memastikan SK kepengurusan DPP Partai Demokrat tidak akan keluar. Tetapi pada kenyataannya, SK Kemenkum HAM  itu akhirnya keluar tertanggal 18 Mei 2020. 

"Sejujurnya semua kader yang terlibat dalam proses kongres Partai Demokrat marah akibat ulah dia (Subur Sembiring) yang  menganggap tidak sahnya hasil kongres," tandasnya. 

Selain itu, dalam videonya, Subur menginstruksikan kepada pengurus DPC, DPD, dan Fraksi Partai Demokrat di DPR agar mengikuti perintahnya. Jika tidak melakukan instruksinya, para kader diancam dengan tindakan PAW (pergantian antar-waktu). “Ancaman itu  yang membuat seluruh DPC tergerak untuk melaporkan Subur ke polisi,” kata Ghufron.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang Joshua Sebayang menambahkan bahwa Subur sempat melakukan sejumlah trik. Antara lain menghadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dengan mengaku sebagai pendiri Partai Demokrat.

"Subur dengan menggunakan seragam kebanggaan Partai Demokrat dan mengatasnamakan dari Forum Komunikasi Pendiri Partai Demokrat (FKPPD) menyatakan kepada menkum HAM bahwa kepengurusan hasil kongres AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai ketua umum terpilih tidak sah," ucapnya.

Menurut Joshua, kegaduhan yang dibuat  Subur terjadi setelah pengumuman struktur kepengurusan DPP Partai Demokrat. Diduga Subur berulah karena namanya tidak masuk dalam struktur pengurus DPP.

Baca Juga : Prabowo Tuai Dukungan Tetap Jadi Ketum Gerindra, Bakal Nyalon Lagi di Pilpres 2024?

 

"Jadi, kegaduhan ini muncul dimulai dari Subur yang gagal menjadi anggota legislatif dari dapil Sumut I serta tidak adanya nama dia di struktur kepengurusan DPP Partai Demokrat," ungkapnya. 

Ulah Subur itu memancing amarah  seluruh kader di tingkat DPC hingga DPD. Diawali  DPC yang ada di DKI Jakarta, mereka mengusulkan kepada Majelis Pertimbangan Partai Demokrat untuk segera memecat Subur Sembiring.

"Sejalan dengan itu, DPC seluruh Indonesia juga akan melakukan pelaporan ke polres di wilayahnya masing-masing yang rencana akan dilakukan hari ini (Rabu 17 Juni 2020) karena ancaman Subur," ungkapnya. 

Tetapi seiring berjalannya waktu, Majelis Pertimbangan Partai Demokrat berherak cepat dengan mengeluarkan keputusan pemecatan Subur Sembiring. Sementara, laporan ke polisi tidak dilakukan karena Subur sudah dipecat dan bukan kader Demokrat lagi.

Menanggapi keputusan tersebutlah, akhirnya DPC hingga DPD Partai Demokrat di seluruh wilayah Indonesia mengadakan tasyakuran. DPC, DPD, dan DPP bersyukur karena semua kompak dan tidak ingin ada kegaduhan di tubuh partai.