Petugas Polisi Militer (PM) sedang mengambil tindakan mencabut stiker dari kesatuan TNI AU yang berada di plat nomor mobil masyarakat sipil di Check Point Bakpau Telo Lawang, Minggu (17/5/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)
Petugas Polisi Militer (PM) sedang mengambil tindakan mencabut stiker dari kesatuan TNI AU yang berada di plat nomor mobil masyarakat sipil di Check Point Bakpau Telo Lawang, Minggu (17/5/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)

MALANGTIMES - Pada hari pertama penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) petugas temukan kendaraan pribadi yang di dashboard terdapat topi PM (Polisi Militer) serta pada plat nomor mobilnya terdapat stiker yang diperuntukkan untuk kendaraan dan anggota kesatuan dari TNI AU (Angkatan Udara).

Petugas dari PM langsung mengambil tindakan dengan mencopot stiker dari kesatuan TNI AU yang terdapat pada plat nomor mobil tersebut. Petugas juga memindahkan atribut TNI lainnya berupa topi di dahsboard untuk diletakkan tidak berada di atas dashboard mobil. 

Menanggapi hal tersebut, Dandim 0818 Malang-Batu Letkol (Inf) Ferry Muzawwad mengungkapkan bahwa semua hal yang menyangkut TNI sudah terdapat dalam Undang-Undang serta peraturan dari Panglima TNI. Termasuk perihal salah satu mobil pribadi dengan plat nomor sipil tetapi terdapat stiker militer, itu harus dicabut. 

"Sudah ada keterangan di peraturan panglima TNI dan perkasad itu sudah ada. Kalau mobil sipil, plat sipil ya nggak boleh ada stiker militernya, harus dicabut. Kita menyesuaikan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Polisi Militer," ungkapnya kepada MalangTimes di sela-sela agenda peninjauan check point Lawang pada hari pertama penerapan PSBB Malang Raya, Minggu (17/5/2020).

Pengemudi sempat mengatakan bahwa yang menjadi anggota TNI merupakan adiknya. Dan saudaranya itu juga yang menempelkan stiker tersebut. Terkait hal tersebut, Ferry beranggapan bahwa seharusnya jika termasuk keluarga besar dari TNI, harusnya dapat saling menjaga yang telah diatur dalam Undang-Undang. 

"Artinya bukan masalah adiknya kah, bapaknya kah, atau apa pun, peraturan harus ditegakkan. Jadi kalau dia merasa adiknya tentara, harusnya dia menjaga dong. Jangan malah adiknya dijadikan tameng, itu tidak boleh. Siapa pun harus menghormati apa yang telah ditentukan oleh pimpinan," ujarnya. 

Dalam tiga hari ke depan selama PSBB Malang Raya, kebijakan yang akan dikenakan kepada pelanggar aturan sementara waktu hanya dalam bentuk imbauan saja dengan tidak membeda-bedakan mobil dinas, mobil pribadi, mobil angkutan umum atau yang lainnya.

Sementara itu terpisah, pengemudi tersebut mengaku bahwa memang bukan dari anggota kesatuan TNI AU, melainkan adik pengemudi yang merupakan anggota kesatuan TNI AU. "Keluarga, adik. Adik saya yang masang (stiker)," ucap pengemudi pria tersebut.

Pengemudi tersebut berasal dari wilayah Purwodadi, Kabupaten Pasuruan yang akan melakukan perjalanan ke Pasar Lawang untuk pergi berbelanja. 

"Dari Purwodadi sini mau ke Pasar Lawang, mau belanja. Pasar di Purwodadi nggak ada kalau jam segini (10.30 WIB), udah tutup," ungkapnya. 

Dia mengaku bahwa tidak menerima sosialisasi dari petugas, karena memang domisili pengemudi merupakan warga Puwodadi, Kabupaten Pasuruan. Tetapi juga tidak memungkiri, pengemudi tersebut juga sudah mengetahui informasi dan berita terkait PSBB Malang Raya.