Wali Kota Malang Sutiaji (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Wali Kota Malang Sutiaji (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Malang Raya, mal atau pusat perbelanjaan di Kota Malang dilarang beroperasi penuh. Sedangkan supermarket dan minimarket bisa tetap buka dan beroperasi.

Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan, mal yang memiliki supermarket atau tempat menjual bahan pokok diperbolehkan buka. 

Baca Juga : Harga Spesial Corona Town House The Kalindra Cuma Rp 800 Juta

Namun, untuk tenant yang tak menjual bahan dan kebutuhan pokok dilarang beroperasi selama masa PSBB berlangsung.

"Seperti di Malang Town Square (Matos) yang bisa operasi hanya Hypermart aja, kalau Matahari dan tenant lain atau mal lain yang tak menjual kebutuhan pokok tidak boleh buka," katanya.

Selanjutnya untuk jam operasi tidak akan berlangsung seperti sebelumnya. 

Selama masa PSBB, supermarket, minimarket, dan mal yang menjual kebutuhan pokok hanya boleh buka hingga pukul 21.00 WIB.

Pasalnya, setelah itu akan diberlakukan jam malam. 

Kota Malang harus sudah steril dari berbagai aktivitas dengan diberlakukannya jam malam, mulai dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB. 

Setelah itu, jalanan bisa kembali beroperasi dengan ketentuan yang berlaku selama PSBB.

Sutiaji menegaskan, aturan itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 itu juga dijelaskan jika setiap kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya akan tetap berjalan.

Baca Juga : Hanya Rp 800 Juta Dapat Town House The Kalindra untuk Investasi Properti yang Pasti Naik

Namun memang harus sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. 

Seperti pada perusahaan dan kantor swasta misalnya, tetap diperbolehkan beroperasi dengan jumlah minimum karyawan dalam upaya pencegahan Covid-19.

Termasuk pada moda transportasi yang barang boleh keluar masuk adalah yang menyuplai bahan pokok, kebutuhan medis, pengedaran uang, BBM, keperluan ekspor-impor, kurir, jemput karyawan.

Sebagai informasi, bagi masyarakat yang melanggar ketetapan dalam PSBB maka akan mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam Perwal. 

Di antaranya, denda administratif, senilai Rp 500 ribu bagi seorang yang tidak mengenakan masker di tempat umum.

Kemudian Rp 200-500 ribu bagi pengemudi moda transportasi, ataupun pengendara kendaraan pribadi yang tidak menerapkan physical distancing.

Denda senilai Rp 1 juta atau bisa pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan pembatasan jam operasional. Hingga, teguran dan atau dilakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan).