Ilustrasi Map Kabupaten Malang (Ist)
Ilustrasi Map Kabupaten Malang (Ist)

MALANGTIMES - Atmosfer perebutan kursi bupati dan wakil bupati di Malang sudah tak sepanas dulu lagi. Itu seiring dengan keputusan KPU RI yang memutuskan untuk menunda pilkada. Namun, bukan berarti suasana politik pemerintahan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang adem ayem.

Baca Juga : Kursi Sekda Habis Juni, Bola Kekuasaan Menggelinding Kemana?

Di tengah pandemi Covid-19 ini, pertarungan memperebutkan kursi sekretaris daerah (sekda)-tahta ASN tertinggi di Kabupaten Malang- terlihat mulai menyengat. 

Disinyalir, ada dua kubu yang bertarung sangat ketat dalam perebutan singhasana tersebut. Yakni kubu Bupati Sanusi dan kubu Sekda Didik Budi Muljono.

Jabatan Didik sebagai Sekda akan berakhir pada 31 Mei 2020 mendatang. Seharusnya, dua atau tiga bulan sebelum jabatan berakhir, Didik sudah mempersiapkan panitia seleksi (pansel) untuk mencari penggantinya. Namun, hingga saat ini, sebulan sebelum masa lengsernya, Didik yang merupakan ketua tim baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan), masih belum membentuk pansel.

Kondisi Pemkab Malang pun kembali bergemuruh setelah sempat mereda pasca keputusan pilkada ditunda. Sebelumnya, atmosfer di Pemkab Malang memanas. Itu karena Sanusi dan Didik sama-sama ingin bertarung memperebutkan kursi Pringgitan. Saat itu, ASN terbagi menjadi dua kubu besar. Yakni yang mendukung Sanusi dan kubu lawannya yang mendukung Didik. 

"Awal-awal dulu, kedua kubu sama-sama kuatnya. Sekarang kondisinya sudah berubah. Kini kubu Sanusi yang lebih kuat di ASN," ujar salah satu kepala dinas di lingkungan Pemkab Malang yang minta namanya dirahasiakan.

Menguatnya kubu Sanusi karena saat ini dia sudah mendapatkan rekom dari PDIP sebagai bupati. Sanusi digandengkan dengan Didik Gatot Subroto yang saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Malang. 

Baca Juga : DPRD Siap Fasilitasi Aduan, Sekda Tetap Bilang Sah Proses Mutasi

Sebaliknya, Didik Budi Muljono tersingkir dari pencalonannya di PDI Perjuangan yang diharapkannya. Hingga kini, Didik Budi masih belum mendapatkan rekom. "Selain belum mendapatkan rekom, jabatan Didik sebagai sekda juga akan segera berakhir. Jadi para loyalisnya juga sudah banyak yang bergeser," tambah pejabat lainnya.

Namun, terangnya, bukan berarti Didik dan para loyalisnya akan diam saja. Mereka kini bergerak untuk mengamankan posisi sekda. Didik ingin posisi sekda diisi oleh orangnya. Sebaliknya, Sanusi sangat ingin posisi sekda diisi oleh orang-orangnya juga.

"Karena posisi sekda sangat strategis. Sebab, dengan jabatan sebagai tim anggaran, program dan keuangan bisa digunakan untuk kepentingan politik mendukung calon bupati," paparnya.

Saat ini, sambung dia, kedua kubu sama-sama mendekat ke provinsi Jawa Timur (Jatim). Bahkan berkembang informasi, kedua kubu itu pun mulai aktif melakukan komunikasi di provinsi. Sebab penentuan jabatan sekda di kabupaten merupakan wewenang gubernur. Belum tentu calon sekda pilihan bupati bisa disetujui oleh gubernur.