MALANGTIMES - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) akhirnya buka suara terkait rencana kedatangan 500 TKA (tenaga kerja asing) China.
Baca Juga : Protes Dokter Tirta Soal Unggahan Jerinx SID yang Sebut Covid-19 sebagai Bentuk Konspirasi
Diketahui, 500 TKA China itu rencananya akan didatangkan ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Namun, rupanya kedatangan mereka ditunda oleh perusahaan pengguna.
Informasi tersebut diungkapkan oleh Plt Dirjen Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Aris Wahyudi. Aris mengungkapkan saat ini perusahaan pengguna sudah menunda kedatangan TKA tersebut.
Sebelumnya, diinformasikan 500 TKA China itu akan tiba pada 22 April lalu. Namun, masyarakat, gubernur Sulawesi Tenggara, hingga DPRD Sulawesi Tenggara menolaknya.
Dikatakan Aris, rencana kedatangan tersebut tidak bisa dilakukan dalam keadaan pengendalian transportasi saat ini. "Konon, konsekuensinya operasional perusahaan dapat terganggu dan berisiko perumahan tenaga kerja lokal," ujar Aris.
Lebih lanjut, Aris mengakui Kementerian Tenaga Kerja sudah menyetujui rencana penggunaan TKA (RPTKA) China. Dua perusahaan yang mengajukan yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel.
Bahkan surat persetujuan itu sudah terbit pada 15 April 2020 lalu dengan nomor B-3/10204/PK.04/IV/2020.
Namun, dijelaskan Aris, persetujuan itu bukan berarti buruh China akan langsung tiba di Indonesia. Tentunya kementerian berharap adanya pelaksanaan RPTKA harus mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan maupun masyarakat.
Sentilan untuk Luhut Binsar Pandjaitan
Nama Menteri Perekonomian Maritim dan Investasi (Marives), Luhut Binsar Pandjaitan rupanya ikut terkait dengan rencana kedatangan 500 TKA China ini.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bahkan melontarkan sentilan kepada Luhut. Ketua PBNU Bidang Ekonomi Umarsyah mengatakan seharusnya Luhut Binsar bisa mendengar suara dan aspirasi masyarakat Sultra yang keras menolak kedatangan TKA China.
Bahkan, Umarsyah mengatakan Luhut selama ini selalu mengambil kebijakan yang menjadi kontroversi sehingga mengabaikan perasaan rakyat yang sedang susah.
Namun jika terkait dengan TKA China, Luhut dianggap lebih getol melakukan pembelaan. Ia akan bersuara paling lantang mengatakan kedatangan TKA China sudah sesuai dengan prosedur.
“Kami mengimbau Luhut sekali waktu dengar dong suara mereka (masyarakat Sultra). Pikiran daerah itu harus jadi pertimbangan,” tegas Umarsyah.
Bagaimana tidak. Kekhawatiran masyarakat tentunya dengan mengetahui virus corona yang kini juga melanda Indonesia datang dari Negeri Tirai Bambu itu. Menurut Umarsyah, tidak ada pilihan lain selain pemerintah harus membatalkan kedatangan TKA China tersebut.
