Balai Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Balai Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pemerintah daerah (pemda) di Malang Raya telah sepakat bersinergi untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Tiga kepala daerah Malang Raya, yakni Wali Kota Malang Sutiaji, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, serta Bupati Malang Sanusi, sebelumnya telah membahas persiapan awal PSBB dalam rapat dengan  perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur di Kantor Bakorwil III Malang, Selasa malam (28/4).

Langkah ini diambil sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran covid-19. Mengingat, jumlah kasus positif semakin hari semakin meningkat.

Di Kota Malang sendiri, pasien positif covid-19 meningkat hingga 16 orang. Sebanyak 8 pasien telah dinyatakan sembuh dan 8 lainnya masih dalam perawatan. Belum lagi, kategori lainnya yang hingga kini juga mengalami peningkatan.

Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan, Pemkot Malang telah menyiapkan beberapa hal untuk penerapan PSBB. Di antaranya, penguatan posko pantau dan check point di setiap pintu perbatasan ke Kota Malang.

Titik-titik tersebut yakni di kawasan perbatasan kota di Graha Kencana  (Hawai Water Park), Terminal Landungsari, Terminal Arjosari, Stasiun Malang, kawasan Kacuk Barat, dan exit tol Madyopuro. Pemkot melibatkan TNI/Polri untuk memantau keamanan semua pergerakan di area perbatasan.

"Mekanismenya bagaimana, ini akan kami bicarakan bersama (tiga kepala faerah Malang Raya). Sehingga berkaitan dengan keamanan ini, parameternya akan sama," ujar Sutiaji.

Kemudian berkaitan dengan sarana prasarana fasilitas kesehatan, Pemkot Malang tidak hanya menyiapkan rumah sakit rujukan, tetapi  rumah sakit non-rujukan juga disiapkan untuk menangani persoalan covid-19. "Rumah sakit sudah siap semua dan sudah terstandardisasi (sesuai SOP covid-19) dari Kementerian Kesehatan," jelas Sutiaji.

Persiapan lainnya  berkaitan dengan rumah karantina atau tempat transit bagi pendatang yang terdeteksi berpotensi rawan atau resisten covid-19. Yaitu, Balai Diklat Provinsi di Jl Raya Langsep, rusunawa milik Unikama (Universitas Kanjuruhan Malang), rusunawa bantuan dari Kementerian PUPR di Tlogowaru, dan satu guest house khusus bagi petugas medis. Secara akumulasi, penampungan mencapai lebih dari 1.000 orang.

Hal lainnya juga menyangkut jaring pengaman sosial (JPS) yang akan dibagikan kepada warga terdampak covid-19. Pemkot Malang juga menyiapkan 57 kelurahan tangguh yang melibatkan RT/RW di Kota Malang hingga anggaran penanganan covid-19 yang diperkirakan bakal mencapai Rp 100 miliar lebih.

"Ketika nanti berlaku PSBB, bagaimana keberlangsungan para karyawan di pabrik, baik di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, juga perlu bersama-sama dibahas. Dan kami (Pemkot Malang) juga telah menyiapkan RW tangguh di semua kelurahan," tandas Sutiaji.

Diketahui, penambahan kasus covid-19 per 28 April 2020 di Kota Malang juga terjadi pada jumlah ODR (orang dalam risiko) yang mencapai 1.910 orang. Kemudian OTG (orang tanpa gejala) ada 174 orang.

Sedangkan ODP (orang dalam pantauan) sebanyak 699. Rinciannya, 231 orang dalam masa pemantauan dan 468 orang sudah selesai tahap pemantauan.

Sementara untuk PDP, totalnya 163 orang. Rinciannya, yang meninggal dunia sudah 9 orang dan 64 orang telah selesai pengawasan. Sedangkan 90 lainnya masih menjalani perawatan.