Ilustrasi para penumpang kendaraan umum yang masih nekat mudik saat lebaran dan terpaksa disuruh kembali ke daerah asal
Ilustrasi para penumpang kendaraan umum yang masih nekat mudik saat lebaran dan terpaksa disuruh kembali ke daerah asal

MALANGTIMES - Draf pengajuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kabupaten Malang masih dalam tahap penyusunan. Tapi, Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Malang, sepertinya sudah mulai menerapkan simulasi PSBB di wilayahnya.

Baca Juga : Jika Jadi PSBB, Ini Protap yang Diterapkan Polisi di Kota Malang

Terpantau, hari ini (Selasa, 28/4/2020) jajaran Forkopimda kembali melakukan pengecekan kesiapan check point, untuk menghalau kedatangan para pemudik dari daerah luar Kabupaten Malang.

”Kalau sudah dilarang mudik tapi tetap memaksa, maka akan dikembalikan. Karena larangan mudik ini merupakan instruksi Presiden, semua sudah dilarang mudik. Berarti yang mudik sudah melanggar, sesuai ketentuan para pemudik akan dikembalikan,” kata Bupati Malang, HM Sanusi saat ditemui awak media disela agenda pemerintahan beberapa hari ini.

Tidak hanya pemudik, lanjut Sanusi, masyarakat yang bekerja di luar Kabupaten Malang atau sebaliknya, warga luar Kabupaten Malang yang bekerja di Malang, juga akan dipantau oleh personel gabungan yang bertugas di posko Check Point.

”Itu bukan mudik (warga Kabupaten Malang yang bekerja diluar kota), yang mudik itu dia menetap di suatu daerah karena liburan atau ada event tertentu kemudian pulang, itu namanya mudik. Tapi kalau setiap hari pulang pergi ya kita liat dulu, kalau dia nanti ternyata berisiko ya akan kita karantina, tidak boleh keluar,” tegasnya.

Menurut Sanusi, pemantauan terhadap pekerja luar daerah selama larangan mudik tersebut, diberlakukan setelah ditemukan adanya pekerja luar kota yang masuk ke Kabupaten Malang dan ternyata positif covid-19.

”Terakhir (warga Kabupaten Malang) kerja di Surabaya, di suatu bank dan juga perusahaan BUMN, itu kena (covid-19). Ada juga dokter, ada juga tenaga kesehatan, yang paling banyak petugas haji (klaster Sukolilo),” jelasnya.

Seperti yang sudah diberitakan, pelarangan mudik selama pandemi covid-19 ini terlampir dalam Keputusan Presiden tertanggal 21 April 2020 tentang larangan mudik. Kemudian juga terlampir dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020, tentang pengendalian transportasi selama masa mudik idul fitri tahun 1441 hijriah, dalam rangka pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19).

Keputusan Presiden yang diatur secara spesifik oleh Permenhub (Peraturan Mentri Perhubungan) tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Malang, HM Sanusi. Dalam SE (Surat Edaran) Bupati Malang, nomor : 550/3210/35.07.032/2020. Menjelaskan 10 point yang pada intinya melarang kegiatan mudik.

Menanggapi hal itu, Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar mengaku sudah siap untuk menertibkan para pemudik yang masih nekat pulang ke kampung halaman selama mudik lebaran.

Baca Juga : Hari Pertama PSBB Surabaya Raya Macet Parah, Warga Masih Acuh Tak Acuh

”Ketentuan itu sudah jelas, bahwa jika ada orang melaksanakan mudik harus dikembalikan ke tempat tujuan awal,” tegas Kapolres Malang saat ditemui awak media disela agenda pemantauan disalah satu Posko Check Point, yang berlokasi di Jalan Raya Lawang, Selasa (28/4/2020).

Bagaimana cara memastikan mereka benar-benar pemudik dan pekerja dari luar kota?

Hendri mengaku jika seluruh personel gabungan yang bertugas di posko check point, akan terus memantau dan memeriksa semua kendaraan yang dilarang dalam aturan Permenhub Nomor 25 tahun 2020 tersebut.

”Iya makanya kita cek, misal KTP-nya kalau dekat sini (wilayah Kabupaten Malang) dan kita lihat di dalam mobil (kendaraan) tidak ada barang-barang seperti orang sedang mudik akan kita toleransi. Tapi nanti akan kita sampaikan agar segera kembali ke daerah tujuannya,” ucap Kapolres Malang saat menanggapi pertanyaan pendatang dari luar daerah yang bekerja atau hanya belanja di wilayah Kabupaten Malang.

Menurut Hendri, hingga Selasa (28/4/2020) siang, terpantau sudah ada lebih dari 40 kendaraan yang dihimbau untuk putar balik, karena masih nekat mudik meski sudah ada instruksi larangan dari pemerintah.

Dari pengakuannya, Hendri menjelaskan jika puluhan kendaraan yang diarahkan untuk kembali ke daerah asalnya tersebut, meliputi kendaraan umum seperti bus, hingga kendaraan pribadi yang bernopol atau berasal dari luar Kabupaten Malang.

”Penyekatan kendaraan ini akan diterapkan sampai (pandemi covid-19) selesai, atau adanya pencabutan (dari pemerintah). Jadi diperkirakan sampai 1 Juni 2020,” tutup Kapolres Malang.