Gubernur Jatim Khofifah
Gubernur Jatim Khofifah

MALANGTIMES - PSBB (pembatasan sosial berskala besar) bakal segera diterapkan di wilayah Surabaya Raya. Melingkupi Kota Surabaya serta sebagian Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik.

PSBB hanya berlaku di tiga daerah tersebut di Jatim karena merupakan pusat episentrum penyebaran covid-19. Sudah ada ratusan orang yang terkena covid-19 di tiga wilayah itu.

Namun, saat PSBB bukan berarti aktivitas ekonomi mati total. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa masih menjamin keberlangsungan ekonomi seperti para pedagang UMKM (usaha mikro kecil menengah).

“PSBB itu tidak melarang orang jualan. Jangan salah. Tetapi bahwa jangan ada kursi di situ. Orang boleh take away, orang boleh membeli. Kalau misalnya itu tempatnya ada gedungnya, itu drive thru. Jadi, yang kita ingin clear-kan, pembatasan sosial bukan pelarangan sosial,” jelas Khofifah saat konferensi pers (22/4/2020).

Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu berharap nantinya peran satpol PP benar-benar dimaksimalkan untuk membantu mengatur pergerakan orang di lokasi-lokasi orang jualan makanan. Dan selama bulan puasa  tetap menerapkan physical distancing (jaga jarak fisik).

Meski demikian, PSBB di Jatim ini bakal mendapatkan tantangan tersendiri. Sebab, tujuannya adalah  menekan angka penyebaran covid-19.

Provinsi Jakarta yang sebelumnya sudah menerapkan PSBB terlebih dahulu belum terbukti ampuh untuk menekan angka penyebaran covid-19. Setiap harinya masih ada ratusan orang yang terjangkiti covid-19 di wilayah ibu kota Indonesia tersebut.

Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Jatim dr Joni Wahyuhadi menyatakan ada empat tantangan jika PSBB sudah diberlakukan di Jatim nanti.  "Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 itu, ada target yang harus dicapai di sana dalam PSBB. Kemudian juga draf keputusan gubernur ada di sana. Nanti kalau sudah final, akan disampaikan," ucapnya.

Empat tantangan tersebut nanti dijadikan target. Antara lain, penurunan jumlah kasus covid-19, penurunan jumlah kematian, dan penekanan transmisi penularan. Yang terakhir adalah harus ada hasil kajian epidemiologis terhadap ketiga tren itu. 

"Kami (Pemprov Jatim) tinggal melakukan kajian berapa targetnya selama 14 hari ke depan selama berlakunya PSBB. Ini keputusan Bu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa)," kata Joni.

Tak hanya itu. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemprov Jatim maupun satgas covid-19 masing-masing kabupaten/kota juga harus melakukan kajian dampak sosial dan ekonomi. Tujuannya agar bisa mengetahui berapa banyak warga terdampak serta data dan bantuan yang harus disalurkan.

"Kami juga akan melakukan kajian apakah ada efeknya terhadap sosial, agama, budaya, dan lainnya. Jadi, intinya kami masih menunggu keputusan gubernur hingga benar-benar final," pungkas pria yang juga dirut RSUD dr Soetomo Surabaya ini.

Sementara itu, pada 22 April 2020 ada penambahan kasus covid-19 di Jatim. Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) ada 17.336 orang, 2.339 orang pasien dalam pengawasan (PDP), dan positif covid-19 (coronavirus) 637 orang.

“Hari ini (Rabu 22/4) ada tambahan 34 kasus baru. Total ada 637 orang yang positif covid-19 di Jatim. Yang sembuh tambah 11, jadi 112 orang. Yang meninggal tambah dua, jadi 60 orang,” imbuh Khofifah.