Presiden Joko Widodo (Foto: IG  jokowi)
Presiden Joko Widodo (Foto: IG jokowi)

MALANGTIMES - Berbagai upaya dilakukan pemerintahan Joko Widodo untuk mengatasi wabah Covid-19 di Indonesia.  

Salah satunya mengenai nasib karyawan yang mendapat pemutusan hubungan kerja ( PHK) di tengah pandemi Covid-19.  

Jokowi pun melakukan upaya agar PHK bisa ditekan sekecil mungkin di situasi seperti ini. 

Dilansir melalui Kompas.com sekitar 4 juta pekerja terancam kehilangan pekerjaan akibat dampak virus Covid-19.  

Terkait hal tersebut, berikut lima upaya Jokowi untuk selamatkan nasib para pekerja selama pandemi: 

1. Kartu Prakerja 

Jokowi telah membuka pendaftaran Kartu Prakerja sejak Sabtu (11/4/2020).  

Pendaftaran Kartu Prakerja bisa dilakukan secara online. 

Nantinya peserta akan mendapatkan bantuan uang senilai Rp 3.550.000 untuk biaya pelatihan dan insentif.  

Syarat untuk mendaftar Kartu Prakerja yakni Warga Negara Indonesia (WNI) minimal berusia 18 tahun dan sedang tidak mengikuti pendidikan formal.  

2. Insentif untuk korban PHK 

Lewat BP Jamsostek, pemerintah masih menggodok skema pemberian insentif bagi pekerja korban PHK.  

Setiap pekerja korban PHK rencananya akan diberi insentif senilai Rp 1 juta hingga Rp 5 juta untuk tiga bulan.  

3. Terbitkan surat utang 

Dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani surat utang diterbitkan khusus untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha UMKM. 

Disebabkan, industri ini menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemik virus Covid-19. 

Sri Mulyani juga mengatakan obligasi negara untuk UMKM itu nantinya berfungsi untuk menambah likuiditas pelaku usaha. 

Hal itu dilakukan dengan harapan pengusaha bisa tetap menggaji karyawannya dan tidak terjadi PHK di sektor tersebut. 

4. Insentif untuk pekerja medis 

Pemerintah juga akan memberikan asuransi sekaligus insentif untuk tenaga medis yang menangani pasien Covid-19.  

Hal itu sesuai dengan pemrintaan Jokowi lantaran tenaga medis telah menjadi garda terdepan dalam kasus ini.  

Besaran insentif yang diberikan antara lain dokter spesialis Rp 15 juta, dokter umum dan gigi Rp 10 juta, bidan dan perawat Rp 7,5 juta, dan tenaga medis lain Rp 5 juta. 

5. Kepastian THR 

Aturan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, tentang Pengupahan. 

Hal itu disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah.  

Di PP itu dikatakan bahwa perusahaan wajib membayarkan THR pekerja atau buruh selambatnya 7 hari sebelum perayaan hari keagamaan. 

Namun melihat kondisi wabah Covid-19 ini, Ida menyampaikan jalan keluar untuk THR yakni berkomunikasi antar pengusaha dengan para pekerja atau buruh. 

Sebelumnya, disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan agar pengusaha untuk membayarkan THR. Sebab, membayar THR merupakan kewajiban perusahaan yang tertuang di dalam undang-undang. 

Disebabkan, THR merupakan kewajiban perusahaan yang tertuang di dalam undang-undang. 

Hingga kini pemerintah diketahui masih terus menggodok sejumlah skema stimulus yang bisa diberikan ke pengusaha agar bisa menjaga kemapuannya membayar kewajiban kepada karyawan, salah satunya keringanan pajak.