Menteri Yasonna Laoly (Foto: Suara.com)
Menteri Yasonna Laoly (Foto: Suara.com)

MALANGTIMES - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly belakangan ini telah menjadi sorotan publik. Yasonna Laoly dikecam banyak pihak karena dianggap berniat membebaskan narapidana koruptor di tengah pandemi Covid-19.

Saat melaporkan hal tersebut, ada anggota dewan yang menilai jika peraturan dan keputusan Yasonna diskriminatif. Mereka lantas menanyakan kenapa napi korupsi tak ikut diberi asimilasi.

Baca Juga : Dewan Dorong Pemkot Malang Salurkan Bantuan Sembako bagi Warga Terdampak Covid-19

Terkait pertanyaan itu, Yasonna Laoly memberikan penjelasan. Ia mengatakan bahwa ada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

PP itu mengecualikan napi kasus terorisme, narkotika, dan korupsi untuk mendapatkan asimilasi. Namun jika napi dengan tiga kategori tersebut ikut dibebaskan berarti PP-nya harus direvisi.

Diketahui, terdapat sekitar 270 ribu napi di Indonesia. Sebanyak 4.000 di antaranya adalah napi kasus korupsi yang ditempatkan bersama para napi kasus-kasus lainnya di semua Lapas di tanah air.

Lebih lanjut, Yasonna menjelaskan mengenai pembebasan para napi umum dan anak-anak di tengah pandemi Corona ini. 

Ia mengatakan hal itu dilakukan atas saran dan permintaan banyak lembaga internasional seperti Komisi Tinggi PBB untuk HAM, Sub Komite bagian Pencegahan Penyiksaan PBB, WHO, dan Unicef.

Yasonna mengaku jika ia telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar mereka yang masuk kategori miskin bisa mendapatkan bantuan sosial.

Baca Juga : Menkopolhukam Mahfud MD Tegaskan Tak Ada Remisi Bagi Koruptor di Tengah Covid-19

Sementara khusus kepada keluarga dan masyarakat yang akan menerima kembali kehadiran para napi tersebut agar tidak menstigma mereka.

Di sisi lain, Yasonna juga menyinggung nasib napi terorisme Abu Bakar Ba'asyir dan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah.

Dua napi tersebut sudah tergolong sepuh dengan kondisi kesehatan yang tak terlalu prima lagi.

Kendati demikian Yasonna mengungkap jika keduanya tak bisa mendapat pengecualian sesuai PP Nomor 99 Tahun 2012.