Najwa Shihab. (Foto: instagram @najwashihab).
Najwa Shihab. (Foto: instagram @najwashihab).

MALANGTIMES - Wacana kebijakan menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait pembebasan narapidana koruptor sebagai langkah untuk menghambat penyebaran Covid-19 menuai kritikan dari berbagai pihak.

Presenter Najwa Shihab misalnya, yang ikut memberikan kritikan dan menilai rencana pembebasan narapidana koruptor karena Covid-19 ini terkesan mengada-ada. Hal itu ia tuangkan dalam channel youtub pribadinya 'Najwa Shihab'.



Potongan video tersebut tersebar di media sosial twitter yang diunggah akun @pendakibudiman. Video ini menjadi perbincangan warganet, 'Mbak Nana' nangkring dideretan trending, lantaran banyak dari mereka yang merasa apa yang disampaikan oleh presenter Mata Najwa ini mewakili rakyat.

"terima kasih mbak @NajwaShihab sudah bersuara dengan lantang," tulisnya.

Dalam video singkat berdurasi sekitar 1.38 menit tersebut, Nana menyatakan jika dari 250.000 napi di seluruh negeri, tercatat napi koruptor hanya sekitar 1,8 persen atau 4.500-an saja. Karenanya alasan pembebasan napi koruptor dianggap tidak relevan.

"Dari hampir 250 ribu napi di seluruh negeri, yang napi koruptor jumlahnya sekitar 4.500-an. Berarti itu sekitar 1,8 persen dari total napi. Jadi pembebasan napi koruptor dengan tujuan menghambat penyebaran Covid-19 di lapas menjadi tidak relevan. Karena angkanya sangat kecil dibandingkan dengan napi kejahatan lain hanya 1,8 persen," jelasnya.

Dijelaskan pula, wacana dari Menteri Hukum dan HAM terkait hal itu sangat wajar dicurigai oleh aktivis pegiat anti korupsi. Banyak yang menilai, kebijakan ini bentuk akal-akalan dengan memanfaatkan situasi Covid-19 di Indonesia.

Terlebih, ini bukan kali pertama Menteri Hukum dan HAM berusaha untuk meringankan hukuman para koruotor dengan merevisi peraturan perundang-undangan.

"Catatan ICW misalnya, selama 2015-2019 menteri Yasona sudah empat kali mengatakan mau merevisi PP 99 th 2012 tentang syarat dan hak napi di lapas. Jadi tidak heran kalau ada yang berpikir bahwa rencana pembebasan napi koruptor ini sekadar memanfaatkan isu Covid-19 utk memuaskan keinginan lama. Mempermudah, remisi bagi koruptor," lanjutnya.

Di akhir video itu, ia berpesan kepada Menteri Hukum dan HAM agar membuat kebijakan yang tidak menbuat publik curiga. Dengan menyertakan bukti narapidana kasus korupsi di dalam lapas apakah memang bergerombol dan berkerumun bahkan bingga berdesakan, yang mana dapat menyebabkan penyebaran Covid-19, hingga harus mendapat keringanan hukum.

Ia juga menyindir, agar pengecekan napi koruptor dibuka ke publik terkait kegiatan di sel. Apakah memang benar-benar di dalam lapas, atau malah plesiran makan nasi padang.

"Jadi, pak menteri yang terhormat, supaya kita tidak curiga macam-macam coba dibuka dulu ke publik, narapidana kasus korupsi apa dan di mana yang menempati sel berdesak-desakan seperti napi umum pencuri ayam yang bahkan harus tidurnya bergantian. Oiya, sekalian kalau memang mau cek lapas koruptor titip cek lagi, sel papa Setya Novanto dan kawan-kawannya di Suka Miskin. Lagi di sel nonton netflix atau lagi plesiran makan di warung padang ya," tutupnya.

Hingga sore ini, 'Mbak Nana' sudah mendapat beragam pendapat dari warganet. "I stand for you Mba Nana," ungkap akun @deppiandrianie.

"Mbak Nana ini nyawanya ada berapa ya? Semoga sehat selalu mbak Nana," tulis @mochgraha.

Lain halnya dengan pernyataan @TanyaRindu_ , jika memang mau membebaskan napi loruptor disarankan untuk jadi relawan uji vaksin Covid-19.

"Boleh aja sih. Cuma saran lebih baik, napi koruptor yg keluar, jadi relawan untuk uji coba vaksin Covid-19.. gimana? Bersedia?," katanya, dan masih banyak cuitan lainnya.

Bagaimana menurut kalian? Haruskan napi koruptor mendapat keringanan hukuman di tengah pandemi Covid-19?.