MALANGTIMES - Buntut pernyataan Wali Kota Malang Sutiaji perihal penutupan akses keluar-masuk Kota Malang sebagai salah satu uapaya pencegahan penyebaran penularan virus Corona atau Covid-19 menimbulkan polemik.

Sebab, wartawan yang memberitakan hal itu pada16 Maret 2020 lalu seakan digiring opini kepada publik jika membuat berita palsu. Sehingga, forum Jurnalis Malang Raya menuntut Wali Kota Malang Sutiaji meminta maaf dan diadakan pertemuan pembahasan di Balaikota Malang, Rabu (18/3).

Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan batasan akses keluar masuk ke Kota Malang sebelumnya bukanlah penutupan akses secara total. Tetapi, hanya berlaku bagi tamu kunjungan pemerintah daerah ataupun yang akan melakukan study banding.

Hal inilah, yang dianggapnya apa yang dituliskan wartawan ditangkap sebagai hal berbeda. "Di rekaman itu saya tidak bilang ada lock down. Nah ini dia maksud saya mungkin ada dari teman media yang tidak mendengar konstruksi pernyataan dari awal. Bahwa yang dimaksud bukan menutup akses total," jelasnya.

Dijelaskannya lebih lanjut, pernyataan awal dia berawal dari pertemuan bersama Forkopimda saat pembahasan status darurat Corona di Kota Malang. Di mana, ada salah satu perangkat daerah (PD)yang menanyakan nasib para tamu daerah yang sudah menjadwalkan kunjungan.

Dasar pernyataan itu yang diputuskan untuk memberi tenggat waktu kunjungan bagi tamu daerah hingga hari ini. Kemudian setelahnya untuk menghentikan jadwal kunjungan baik keluar dan masuk ke Kota Malang.

Meski begitu ia tetap memberikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada awak media yang mau mengonfirmasi ulang pernyataan awal untuk dapat diluruskan.

"Sekali lagi saya minta maaf. Konstruksi yang dibangun harus sama. Saya tidak punya maksud apapun untuk mencari musuh. Terima kasih untuk awak media, pentahelix harus tetap dikuatkan," jelasnya.

Karenanya, berkaitan dengan keresahan tersebut ia mengembalikan persepsi yang dalam konstruksi berita. Tuntutan permintaan maaf dari awak media ia menyerahkan sepenuhnya kepada Kabag Humas Pemkot Malang. Termasuk, dalam sementara waktu berkaitan dengan pertanyaan apapun akan diserahkan di satu pintu.

"Untuk sementara ini semua pertanyaan soal apapun saya serahkan satu pintu ke Humas Pemkot Malang. Karena isu virus Corona ini jujur saya jadi banyak pikiran," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Malang, Zainul Arifin mengungkapkan keresahan awak media saat ini bukanlah berkaitan dengan pemberitaan lagi. Melainkan, perihal kurang bijaknya seorang Wali Kota yang menyatakan klarifikasi via media sosial setelah berita muncul.

Terlebih, pernyataan dari media sosial tersebut membuat opini warganet yang seolah-olah wartawan bekerja tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik yang ada.

"Bagaiamana sebenarnya mekanisme klarifikasinya. Saya dapat broadcast di grup grup medsos bahwa berita teman media adalah hoaks dan salah kutip. Maka jelas ada pola komunikasi yang tidak efektif," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Setiawan, perwakilan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Malang. Di mana, pernyataan Wali Kota Malang melalui akun instagram pribadinya saat itu menimbulkan polemik berkepanjangan.

Hal inilah yang memunculkan opini publik seolah mendiskreditkan profesi wartawan karena tidak menyertai alasan jelas pokok klarifikasi yang dilakukannya. 

"Ya ini kenapa kami minta pak wali meminta maaf juga. Karena dari medsos ini kita seakan-akan bikin berita palsu. Hoaks," tegasnya.

Sebelumnya, pernyataan sikap dari Forum Jurnalis Malang Raya telah dibuat untuk tuntutan itu. Lantaran, pernyataan Wali Kota Malang Sutiaji di akun Instagram-nya @sam.sutiaji itu seakan membuat media memberitakan hal palsu.

"Saya tidak akan me-lockdown Kota Malang. Lockdown adalah kewenangan Presiden. Sutiaji Wali Kota Malang. Terima kasih rekan-rekan media yang mengklarifikasi berita yang benar," kata Sutiaji dalam postingannya.