Suasana konferensi pers di Kanwil DJP Jawa Timur III (Hendra Saputra)
Suasana konferensi pers di Kanwil DJP Jawa Timur III (Hendra Saputra)

MALANGTIMES - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Timur III melakukan perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan pajak.

Baca Juga : Pertama Kalinya di Malang Ada Studio Apartemen Luas Harga Termurah Hanya di Kalindra

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III Agustin Vita Avantin menerangkan bahwa, penataan KPP Pratama ini dimaksudkan untuk lebih memperluas basis perpajakan melalui kegiatan pengawasan potensi untuk mengumpulkan data lapangan.

Penataan yang dikatakan Agustin Vita Avantin itu melalui beberapa hal. Antara lain, pertama penggabungan fungsi edukasi, pelayanan dan pemrosesan permohonan wajib pajak untuk efisiensi dan perbaikan layanan. Kedua, penggabungan fungsi ekstensifikasi, pengawasan, dan pengumpulan data lapangan, serta memperbesar jumlah pegawai di area tersebut.

"Tahap berikutnya dari program penataan organisasi adalah mengubah jumlah, tugas, dan fungsi KPP Pratama dan KPP Madya. Lalu melanjutkan strategi tahap pertama, KPP Pratama akan difokuskan pada perluasan basis pajak serta peningkatan jumlah dan kualitas data lapangan," ungkapnya.

Lanjut Agustin, sejumlah KPP Madya baru nantinya akan dibentuk agar DJP dapat lebih fokus untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak strategis, dimana mereka yang memiliki dampak besar terhadap penerimaan di suatu wilayah. Tahap ini diharapkan bisa segera terealisasi pada semester II tahun 2020.

Baca Juga : Tips Aman Ambil Uang di Mesin ATM Saat Pandemi Covid-19

"Hanya perubahan internal bagaimana mengelola penerimaan pajak itu dengan membuat segmentasi WP strategis dan kewilayahan. Otomatis kami yang lebih banyak bergerak," kata dia.

Agustin juga mengimbau kepada masyarakat bisa kooperatif jika ada petugas untuk memberikan data sebenarnya. "Goalnya pasti semua bayar pajak. Kalau kemarin hanya seolah-olah yang bayar pajak ya itu-itu saja," imbuhnya.

Sebagai informasi, perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama merupakan bagian dari program penataan organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Kebijakan ini telah berlaku mulai 1 Maret 2020 dan merupakan tahap pertama dari program penataan organisasi.