Soeharto mengunjungi SD Inpres. (Foto: Soeharto.co)
Soeharto mengunjungi SD Inpres. (Foto: Soeharto.co)

MALANGTIMES - Rupanya, sebagian besar SD (Sekolah Dasar) di Indonesia saat ini masih jauh dari standar untuk basic education. SD-SD di Indonesia masih SD-SD warisan Presiden Indonesia kedua, Soeharto, yang lebih menekankan pada Pemberantasan Buta Huruf (PBH).

Hal ini sempat dinyatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, beberapa waktu yang lalu saat ditemui di Universitas Negeri Malang (UM). "SD kita itu sebenarnya dulu didesain bukan untuk pendidikan dasar, bukan basic education. Itu untuk pemberantasan buta huruf. Untuk calistung zaman Pak Harto," ucapnya.

Upaya pemberantasan buta huruf ini dilakukan di era orde baru Presiden Soeharto dengan mencanangkan SD Inpres (Sekolah Dasar Instruksi Presiden) di tahun 1974.

Muhadjir menegaskan, SD warisan Soeharto tersebut bukanlah basic education. Melainkan hanya untuk pemberantasan buta huruf saja. "Sebetulnya SD Inpres itu bukan untuk basic education standarnya. Untuk PBH saja. Sing penting bisa baca, tulis, hitung," jelasnya.

Nah, kini tingkat literasi di Indonesia sudah cukup tinggi yakni di atas 98 persen. Sehingga angka buta huruf atau buta aksara tersisa sekitar 1 persen saja dari total penduduk Indonesia. 

Untuk itu, Muhadjir menilai, sistem SD Inpres sudah tidak lagi relevan. Tugas pemerintah ialah bagaimana menyelaraskan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman yang ada saat ini.  "Jadi sebetulnya SD-SD sekarang ini sudah kelewat tidak memenuhi standar untuk basic education," tegasnya.

Baginya, ini adalah persoalan mendasar bagi pemerintah. Sebab SD-SD saat ini sudah tidak relevan kalau digunakan standar pendidikan dasar untuk anak-anak milenial. Untuk itu, tugas pemerintah adalah meningkatkan peranan pendidikan dasar abad 21.