Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi NU Pertanyakan Penunjukan Lembaga Penyelenggara Diklat oleh Mendikbud yang Dikuasai Kampus Muhammadiyah

MALANGTIMES - Forum Rektor Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (FR PTNU) melayangkan surat yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI. 

Dalam surat tersebut, FR PTNU meminta penjelasan terkait Sistem Penunjukan Pendidikan Tinggi Mitra. Berikut isi dari surat tersebut.

"Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud R1 Nomor 0801/B.B1.3/HK/2019 tentang Penetapan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang Bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Tahap 3 (tahap 1 dan 2 kami tidak tahu Pendidikan Tinggi mana yang ditunjuk, sedangkan yang tahap 3 bukti Pendidikan Tinggi terlampir).

Berkaitan dengan penunjukan tersebut kami mohon penjelasan Bapak Menteri terkait tata cara, mekanisme pemilihan, indikator kelayakan, dan penetapan Pendidikan Tinggi mitra."

Dihubungi oleh MalangTIMES, Kamis (16/5), Ketua Umum FR PTNU, Prof Dr H Masykuri Bakri MSi mengaku tidak enak membahas mengenai surat tersebut.

"Nggak enak. Jangan. Itu biar diselesaikan dulu dengan baik-baik, kalau misalkan nanti tidak diselesaikan dengan baik baru tak ekspose," ujar Rektor Unisma tersebut.

Perlu diketahui, Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) tersebut ditetapkan oleh Dirjen GTK ada 14 instansi. 13 dari instansi itu adalah perguruan tinggi Muhammadiyah.

14 instansi tersebut antara lain, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Prof. Dr. HAMKA Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Muhammadiyah Medan, Universitas Muhammadiyah Sorong, Universitas Muhammadiyah Mataram, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Muhammadiyah Gresik, dan Universitas Pamulang.

Dikatakan Masykuri, ia sendiri akan diundang oleh Dirjen GTK ke Jakarta tanggal 20 Mei untuk membahas mengenai permasalahan ini.

"Nanti kita lihat seperti apa. Dari pihak Dirjen WA ke saya menanyakan kapan bisa ketemu. Saya kasih hari Senin," bebernya.

Masykuri dan semua yang tergabung dalam Forum Rektor PTNU se Indonesia sendiri nantinya ingin menanyakan dasar filosofis kegiatan pelatihan tersebut, sekaligus sistemnya seperti apa.

"Sesama rektor yang ada di dalam grup itu berbincang-bincang terkait dengan persoalan itu, apa sesungguhnya dasar filosofisnya kegiatan itu dilakukan dan kalau itu dilakukan maka perguruan tinggi seperti apa yang layak untuk menyelenggarakan itu," bebernya.

Menurutnya, penyelenggaraan ini lebih bagus jika dikompetisikan saja untuk menentukan lembaga mana yang layak.

"Tetapi di situ adalah perguruan tinggi Muhammadiyah semua yang menyelenggarakan. Emangnya negara ini milik siapa?" ungkap Masykuri.

Sementara itu, ditanya mengenai pengumuman akan perekrutan LPD tersebut, Masykuri mengaku dirinya sama sekali tidak menerima pengumuman tersebut.

"Tidak ada sama sekali. Ya memang kelihatan tertutup, tidak terbuka," pungkasnya.

Untuk itu, Masykuri menegaskan ia akan melihat dulu hasil pertemuan di Jakarta 20 Mei nanti.

Top