Ilustrasi (Istimewa)
Ilustrasi (Istimewa)

MALANGTIMES - “Ku hamil duluan, sudah tiga bulan. Gara-gara pacaran tidurnya berduaan. Ku hamil duluan, sudah tiga bulan. Gara-gara pacaran suka gelap-gelapan,” penggalan lirik lagu berjudul Hamil Duluan, yang dipopulerkan Tuty Wibowo ini, sepertinya pantas untuk menggambarkan fenomena miris yang terjadi di Kabupaten Malang.

Bagaimana tidak, berdasarkan data yang dihimpun Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang, di awal tahun 2019 ini. 

Sudah lebih dari seratus anak di bawah umur, mengajukan dispensasi nikah. 

“Sejak bulan Januari hingga Maret tahun ini, Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah menerima pengajuan dispensasi kawin sebanyak 113 berkas,” kata Panitera Muda hukum PA Kabupaten Malang, Widodo Suparjiyanto.

Jika ditelusuri lebih teliti, bulan Januari lalu menjadi moment dimana puluhan remaja “menggeruduk” kantor PA Kabupaten Malang, guna mengajukan surat dispensasi nikah. Yakni sebanyak 47 berkas. 

Bergeser sebulan kemudian, terdapat 36 berkas yang diterima PA Kabupaten Malang di bulan Februari. 

Terakhir, dibulan Maret lalu, sedikitnya ada 30 anak di bawah umur yang ngebet nikah dan mengajukan dispensasi.

Motif yang mendasari ratusan remaja mengajukan dispensasi nikah, kebanyakan karena sudah hamil duluan, atau yang dikenal dengan istilah MBA (married by accident). 

“Iya, memang benar. Penyebab utama pengajuan dispensasi kawin didominasi karena hamil sebelum pernikahan,” sambung Widodo.

Sebagai informasi, merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batas minimal usia pernikahan memang sudah ditentukan. 

Yakni 16 tahun untuk perempuan, dan 18 tahun untuk laki-laki. 

Artinya, ketentuan ini menunjukkan jika remaja yang mengajukan dispensasi nikah, merupakan remaja putri yang berusia di bawah 16 tahun.

Widodo menambahkan, dari 113 berkas dispensasi nikah yang diajukan pemohon tidak semuanya berakhir dengan putusan. 

Sebab PA Kabupaten Malang, juga mempertimbangkan banyak hal sebelum memberikan surat “sakti” tersebut.

Salah satu pertimbangannya, masih adanya pihak orang tua yang berpandangan jika seorang perempuan harus segera dinikahkan. 

Mereka berdalih, agar putri mereka tidak terseret ke pergaulan bebas yang melanggar ketentuan norma adat dan agama.

Faktor semacam ini memang tidak mendominasi maraknya dispensasi nikah yang diajukan pemohon. 

Sebab dari catatan PA Kabupaten Malang, faktor tersebut hanya berkisar kurang dari 10 persen.

Hal inilah yang seolah menjadi pertimbangan khusus, sebelum akhirnya memberikan putusan terkait dispensasi nikah yang sudah diajukan.

“Hingga saat ini (Januari - Maret), Pengadilan Agama hanya memberikan putusan sebanyak 89 berkas dari 113 yang sudah diajukan,” imbuh Widodo.

Jika di flash back sejenak, fenomena miris semacam ini juga marak terjadi di tahun-tahun sebelumnya. 

Pada 2018 lalu misalnya, kantor yang beralamat di Jalan Mojosari, Kecamatan Kepanjen ini, juga disibukkan dengan ratusan berkas pengajuan dispensasi nikah.

Rinciannya, pada bulan Januari 2018, pengadilan agama Kabupaten Malang menerima 51 berkas, Februari 47 laporan, Maret 32, April 21, Mei 24, Juni 13, Juli 44, Agustus 34, September 15, Oktober 37, November 61, dan terakhir di bulan Desember terdapat 20 berkas pengajuan dispensasi nikah.

“Tahun 2018 lalu, kami (pengadilan agama) menerima 398 berkas dispensasi kawin. Penyebabnya masih sama, yakni didominasi karena faktor kehamilan diluar nikah,” ujar Widodo.