JATIMTIMES - “Masalah biaya politik bukan terletak pada sistem pemilihan langsung, tetapi pada rendahnya literasi politik masyarakat dan lunturnya semangat gotong royong".
Ungkapan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banyuwangi Ilham Layli Mursidi dalam pelaksanaan Sekolah Politik Kaum Muda (SPKM) yang digelar di Ruang Rapat Khusus DPRD Kabupaten Banyuwangi Sabtu (10/1/2025).
Baca Juga : Suasana Haru Warnai Farewell Parade Polresta Banyuwangi
Menurut Ilham apabila kesadaran politik publik kuat, politik uang dan biaya tinggi dapat ditekan secara kolektif.
Lebih lanjut dia juga mengingatkan bahwa demokrasi tidak berhenti sebatas pada bilik suara.
Ilham menambahkan pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjalankan amanat rakyat secara jujur dan berpihak. “Kekecewaan publik lahir ketika pemerintah lupa bahwa kekuasaan adalah mandat, bukan hadiah,” ujarnya.
Melalui Sekolah Politik Kaum Muda, HMI Banyuwangi berharap dapat terus menjadi ruang kaderisasi dan kritik sosial yang konsisten, sekaligus mendorong lahirnya masyarakat yang sadar politik, berdaulat dalam memilih, dan berani menuntut tanggung jawab dari para pemimpinnya.
Dalam upaya menumbuhkan kesadaran meningkatkan literasi politik, para aktifis mahasiswa dan kaum intelek muda yang tergabung dalam HMI Cabang Banyuwangi menggelar SPKM tahun 2026.
Program kegiatan yang mengambil tema Legitimasi Kekuasaan Dalam Demokrasi Perwakilan : Kritik Normatif terhadap Wacana Pilkada oleh DPRD menjadi ruang refleksi sekaligus kritik atas situasi politik mutakhir, dengan menempatkan HMI sebagai katalisator pembaruan kesadaran politik masyarakat.
Sebanyak 51 peserta dari berbagai organisasi mahasiswa, kepemudaan, dan pelajar hadir dalam kegiatan yang diinisiasi Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP) HMI Banyuwangi.
Mereka berasal dari unsur Cipayung Plus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Banyuwangi, hingga organisasi pelajar tingkat sekolah menengah.
Menurut Ketua Pelaksana SPKM, M. Fathur Rozak, persoalan utama demokrasi saat ini bukan semata-mata pada sistem atau mekanisme politik, melainkan juga pada kualitas kesadaran masyarakat sebagai pemilih.
“Demokrasi tidak akan sehat jika rakyat hanya diposisikan sebagai angka suara tanpa pemahaman politik yang memadai,” ujar M. Fathur Rozak.
Fathur menuturkan, pemuda terutama mahasiswa harus mampu mengambil peran sebagai penggerak literasi politik di tengah masyarakat, agar proses demokrasi tidak akan terus terjebak pada praktik pragmatis yang menjauh dari nilai gotong royong dan kepentingan publik.
Baca Juga : Fakta-Fakta Baru Kasus Denada Digugat Telantarkan Anak, Ini Rangkaiannya
Nara sumber pertama dalam program kegiatan SPKM adalah Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi, Untung Aprilyanto, yang menyatakan pemuda memiliki posisi strategis sebagai subjek demokrasi.
Untung menilai rendahnya partisipasi politik rakyat dan kepercayaan publik terhadap institusi politik tidak bisa dilepaskan dari lemahnya pendidikan politik yang berkelanjutan.
“Partisipasi politik yang tinggi tidak selalu berarti demokrasi berkualitas. Tanpa literasi, partisipasi bisa berubah menjadi transaksi,” kata Untung Aprilyanto.
Lebih lanjut Untung menekankan pentingnya peran dan fungsi pemuda sebagai agen moral dan intelektual yang mampu mengkritisi kekuasaan sekaligus mendidik masyarakat.
Cendekiawan Muslim Ir. Ahmad Wahyudi yang menjadi pemateri kedua dalam program SPKM menempatkan politik sebagai ruang yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial.
Menurut mantan Ketua DPRD Banyuwangi tersebut, politik sebagai ilmu tertinggi karena menentukan arah hukum, ekonomi, dan kebijakan publik.
“Pemuda tidak boleh alergi terhadap politik. Mereka bisa berperan dari luar sistem melalui kontrol sosial dan gerakan moral, tetapi juga harus berani masuk ke dalam sistem sebagai aktor politik,” ujar Ir Ahmad Wahyudi.
Dalam diskusi tersebut, HMI Cabang Banyuwangi menegaskan sikapnya mendukung pemilihan kepala daerah harus tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Melalui Sekolah Politik Kaum Muda, HMI Banyuwangi berharap dapat terus menjadi ruang kaderisasi dan kritik sosial yang konsisten, sekaligus mendorong lahirnya masyarakat yang sadar politik, berdaulat dalam memilih, dan berani menuntut tanggung jawab dari para pemimpinnya.
