JATIMTIMES - Pada awal abad ke-20, Batavia menggeliat dalam ritme baru. Jalan-jalan diperlebar, trem listrik menghubungkan kota tua dan Weltevreden, sementara iklan-iklan berbahasa Belanda mulai menghiasi halaman surat kabar seperti De Locomotief dan Bataviaasch Nieuwsblad. Di tengah geliat modernitas kolonial itu, muncul gagasan yang tampak remeh namun sesungguhnya sarat makna politik: pariwisata.

Di bawah panji Ethische Politiek, pemerintah kolonial berusaha menampilkan Hindia Belanda bukan lagi sekadar ladang eksploitasi ekonomi, melainkan juga “taman tropis” yang menunggu dikagumi dunia. Jawa, dengan pemandangan sawah berundak, candi purbakala, dan gunung-gunung berapi yang menjulang, dipromosikan sebagai surga eksotis bagi wisatawan Eropa. 

Baca Juga : Mimpi Global Dua Siswa SMA Taruna Nusantara, Dimulai dari Dialog dengan Rektor UB

Namun, di balik aroma rempah dan bunga kamboja yang digambarkan dalam brosur, terselip ambisi kekuasaan: menjadikan perjalanan sebagai instrumen pembenaran kolonialisme.

Dalam konteks inilah, pada dekade 1910-an hingga 1920-an, berdiri sebuah lembaga kecil di jantung Batavia yang kelak menandai babak baru dalam sejarah promosi wisata Nusantara: Biro Informasi Resmi Wisatawan, beralamat di Noordwijk 36, Batavia. Dari sinilah, untuk pertama kalinya, kolonial Belanda secara sistematis memasarkan Nusantara kepada dunia.

Lahirnya Biro Wisata Noordwijk 36 Batavia

Biro ini dibentuk sebagai lembaga nirlaba di bawah pengawasan langsung pemerintah Hindia Belanda. Lembaga tersebut berfungsi memberikan informasi, bantuan administratif, serta menyusun rencana perjalanan bagi wisatawan asing maupun pejabat kolonial yang berkeliling Nusantara. Lebih dari sekadar pusat informasi, Noordwijk 36 merupakan laboratorium ideologi, tempat citra Jawa sebagai pulau eksotis dibentuk, dikurasi, dan disebarluaskan.

Dalam brosur resminya disebutkan bahwa biro ini menyediakan daftar lengkap lebih dari 200 hotel di Pulau Jawa, mulai dari penginapan mewah di kota-kota besar seperti Batavia, Bandung, dan Surabaya hingga losmen sederhana di daerah pedalaman. Informasi mengenai harga, fasilitas, dan izin perjalanan dapat diperoleh secara cuma-cuma. Selain itu, tersedia pula daftar pesanggrahan, yaitu rumah peristirahatan milik pemerintah yang semula dibangun untuk para pegawai kolonial, tetapi dapat diakses oleh wisatawan dengan izin khusus dari pejabat setempat, mulai dari Residen Asisten hingga Wedana.

Akomodasi yang ditawarkan di pesanggrahan biasanya sederhana, terdiri atas satu kamar tidur, makanan ala pribumi, dan harga yang terjangkau. Namun terdapat aturan ketat, izin tidak akan diberikan apabila di tempat tersebut sudah berdiri hotel komersial. Hal ini menunjukkan adanya kebijakan ekonomi kolonial yang berpihak pada investasi swasta sekaligus menandakan bahwa pariwisata telah menjadi bagian dari sistem kapitalisme kolonial yang terstruktur.

Di bawah koordinasi biro ini, segala hal yang berkaitan dengan perjalanan di Hindia Belanda diatur secara rapi, mulai dari transportasi kereta api, rute kapal, izin perjalanan, hingga daftar harga sewa mobil. Seluruh keperluan wisatawan dikonsentrasikan pada satu titik administratif, menjadikan Noordwijk 36 simbol koordinasi modern antara birokrasi kolonial dan industri wisata yang sedang berkembang.

“Come to Java”: Propaganda Tropis di Balik Brosur

Puncak aktivitas Biro Wisata Noordwijk 36 adalah penerbitan sebuah brosur yang legendaris: “Come to Java”. Diterbitkan dengan harga 1,25 florin, brosur ini dikirim ke Eropa, Amerika, dan Australia, sebagai undangan resmi bagi wisatawan dunia untuk mengunjungi Hindia Belanda. Narasinya menonjolkan pesona tropis, keindahan lanskap, dan eksotisme budaya lokal.

Dalam bahasa yang indah, brosur itu menulis, “Jawa adalah tanah pribumi yang elok dan tua, tempat adat istiadat kuno diwariskan dari generasi ke generasi.” Di dalamnya tercantum pula rekomendasi wisata: 12 hari di Jawa, 5 hari di Bali, dan 10 hari di Sumatera, sebuah skema perjalanan yang memadukan keindahan alam, peninggalan purbakala, serta pengalaman budaya masyarakat setempat.

Citra Jawa dalam brosur tersebut dibangun dengan pola pikir kolonial yang khas. Orang Jawa digambarkan sebagai sosok yang ramah, patuh, dan penuh spiritualitas, sementara alamnya ditampilkan sebagai surga tropis yang menanti untuk dijelajahi. Gambaran semacam ini meneguhkan apa yang disebut Edward Said sebagai orientalisme, yaitu cara pandang Barat terhadap Timur sebagai sesuatu yang indah sekaligus dianggap inferior.

Bagi pemerintah kolonial, promosi semacam ini memiliki dua fungsi strategis. Pertama, memperkuat citra Hindia Belanda sebagai koloni yang makmur, aman, dan teratur, jauh dari gambaran liar dan berbahaya. Kedua, membuka pasar baru bagi industri pariwisata, termasuk transportasi, hotel, serta perdagangan kerajinan yang sebagian besar dikendalikan oleh pengusaha Eropa dan Tionghoa peranakan.

Infrastruktur dan Ekonomi Wisata Kolonial

Pertumbuhan pariwisata di Hindia Belanda tidak dapat dipisahkan dari ekspansi infrastruktur kolonial. Jalur kereta api yang dibangun sejak tahun 1860-an, menghubungkan Batavia, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta, menjadi tulang punggung utama mobilitas wisatawan. Di sepanjang jalur tersebut muncul berbagai hotel baru, tempat peristirahatan di dataran tinggi, serta fasilitas olahraga seperti lapangan golf dan kolam renang.

Di Bandung, misalnya, berdiri Preanger Hotel yang dikelola oleh jaringan Belanda dan menjadi simbol kemewahan kolonial. Di Malang, berdiri Splendid Inn yang menawarkan udara sejuk dan pemandangan gunung Arjuno. Di antara keduanya, sistem “rumah peristirahatan pemerintah” atau pesanggrahan melengkapi jejaring akomodasi yang memungkinkan perjalanan jarak jauh bagi pejabat dan pelancong.

Namun, pariwisata kolonial bukan semata urusan rekreasi. Kegiatan ini juga memperlihatkan dinamika ekonomi rasial, di mana pengusaha Eropa mengelola hotel-hotel kelas atas, sementara pekerja pribumi menempati posisi rendah sebagai porter, tukang kebun, atau pemandu lokal. Dalam sistem semacam itu, perjalanan menjadi bentuk baru hubungan sosial, tempat perjumpaan antara Barat dan Timur berlangsung dalam bingkai ketimpangan.

Biro Noordwijk 36 memainkan peran penting dalam mengatur relasi ekonomi ini. Ia tidak hanya mendistribusikan informasi, tetapi juga menstandarkan harga, memantau izin, dan memastikan stabilitas pelayanan. Dengan demikian, pariwisata menjadi bagian dari sistem administratif kolonial yang rapi, efisien, dan terkontrol.

Tubuh Wisatawan dan Diskursus Kesehatan Kolonial

Salah satu tema menarik dalam sejarah pariwisata Hindia Belanda adalah kaitannya dengan kesehatan. Brosur promosi sering menekankan aspek iklim dan sanitasi, dua hal yang menjadi obsesi masyarakat Eropa di wilayah tropis. Iklim tropis dianggap berbahaya bagi tubuh orang Eropa, namun sekaligus memikat karena menjanjikan petualangan dan keindahan.

Pemerintah kolonial sadar bahwa agar wisata bisa berkembang, mereka harus menaklukkan ketakutan terhadap tropisitas. Karena itu, promosi wisata menonjolkan narasi higienis: udara pegunungan yang sejuk di Lembang dan Tosari, pemandian air panas di Garut dan Kaliurang, serta hotel-hotel dengan sistem sanitasi modern. Kesehatan tubuh kolonial menjadi alat untuk menegaskan kekuasaan atas ruang tropis.

Baca Juga : 5 Wisata Gratis di Kota Batu yang Seru dan Hits, Nomor 2 Cocok untuk Healing Alam

Penulis menyebut fenomena ini sebagai colonial comfort, yaitu upaya kaum kolonial untuk menciptakan kenyamanan bagi diri mereka sendiri di tanah jajahan. Dalam konteks pariwisata, kenyamanan tersebut diubah menjadi komoditas: wisatawan Eropa tidak hanya menjelajahi Hindia, tetapi juga membuktikan bahwa mereka mampu hidup dan bahkan menikmati iklim tropis yang sebelumnya dianggap mematikan.

Tubuh wisatawan menjadi simbol keberhasilan kolonialisme dalam menjinakkan alam. Dalam setiap perjalanan, setiap foto di kaki Borobudur, setiap golf di dataran tinggi Priangan, tersirat pesan politik: bahwa Hindia telah “disulap” menjadi taman milik Eropa.

Wisata dan Politik Pandangan: Siapa yang Melihat, Siapa yang Dilihat

Pariwisata kolonial pada dasarnya merupakan suatu sistem visual. Sistem ini mengatur siapa yang berhak melihat dan siapa yang dijadikan tontonan. Wisatawan Eropa datang untuk menyaksikan hal-hal yang dianggap “asli”, seperti ritual, tarian, dan kehidupan pedesaan, tetapi semuanya telah disusun dalam format yang terkurasi. Penduduk lokal menjadi bagian dari pemandangan, bukan subjek yang memiliki suara.

Di sinilah pariwisata beririsan dengan politik representasi kolonial. Foto-foto dalam brosur “Come to Java” memperlihatkan perempuan Jawa menumbuk padi, penari Bali di tengah upacara, atau petani yang bekerja di sawah. Semua digambarkan dalam komposisi yang indah, tenang, dan “alami”. Padahal di balik ketenangan itu, berlangsung proses eksploitasi ekonomi dan kontrol sosial yang ketat.

Pandangan wisatawan, layaknya kamera kolonial, berfungsi sebagai alat kekuasaan. Pandangan tersebut meneguhkan jarak antara Barat dan Timur, antara yang modern dan tradisional, antara penguasa dan yang dikuasai. Bahkan ketika perjalanan tampak damai dan tanpa muatan politik, sesungguhnya ia tetap melanjutkan struktur pengetahuan kolonial yang menempatkan penduduk pribumi sebagai objek eksotisme.

Namun, tidak semua dampak pariwisata bersifat satu arah. Dalam beberapa kasus, interaksi dengan wisatawan justru membuka ruang bagi masyarakat lokal untuk mengenali diri mereka dengan cara yang baru. Pemandu wisata, pengrajin, dan pemilik penginapan kecil mulai memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul. Dalam batas tertentu, hal ini dapat disebut sebagai bentuk awal resistensi kultural, ketika kolonialisme direspons bukan dengan senjata, melainkan melalui negosiasi ekonomi dan simbolik.

Dari Noordwijk ke Bali: Warisan yang Masih Hidup

Sejarah Biro Wisata Noordwijk 36 Batavia mungkin tampak seperti bab kecil dalam arsip kolonial. Namun, jejaknya panjang dan berkelindan dengan kelahiran industri wisata modern di Indonesia. Setelah 1940, ketika Perang Dunia II memutus jalur wisata internasional, brosur “Come to Java” berhenti beredar. Namun wacananya tidak pernah mati.

Setelah kemerdekaan, citra yang dibangun pada masa kolonial tentang Jawa dan Bali sebagai pulau yang eksotis dan spiritual justru diwarisi serta diperbarui oleh negara. Pada dekade 1950-an hingga 1970-an, pemerintah Indonesia melanjutkan promosi pariwisata dengan logika yang serupa, yakni menjual keindahan, ketenangan, dan keramahan tropis. Nama-nama baru bermunculan seperti Visit Indonesia Year dan Wonderful Indonesia, namun struktur pandangannya tetap sama: wisatawan Barat datang untuk melihat, sementara penduduk lokal tetap menjadi pihak yang dilihat.

Dari sinilah, kita bisa membaca kontinuitas sejarah: Biro Noordwijk 36 Batavia bukan sekadar kantor informasi, melainkan fondasi ideologis bagi pariwisata modern. Ia memperkenalkan gagasan bahwa keindahan adalah modal, bahwa ruang dan budaya bisa dikomodifikasi, dan bahwa perjalanan bisa menjadi bentuk kekuasaan.

Menafsir Ulang Warisan Perjalanan

Menulis ulang sejarah pariwisata kolonial bukan berarti menolak masa lalu, melainkan berupaya memahaminya dengan jernih. Biro Wisata Noordwijk 36 Batavia mengajarkan bahwa perjalanan selalu berkaitan dengan kekuasaan, tentang siapa yang menentukan arah pandangan, siapa yang mengatur narasi, dan siapa yang memperoleh keuntungan dari pergerakan manusia serta penyebaran citra.

Dalam dunia yang kini dikuasai industri pariwisata global, refleksi itu terasa kian relevan. Brosur “Come to Java” mungkin telah menjadi artefak museum, tetapi semangat promosi yang ia wariskan masih hidup dalam setiap poster dan video promosi wisata. Ia mengingatkan kita bahwa pariwisata bukan sekadar hiburan, melainkan medan pertemuan antara sejarah, ekonomi, dan ideologi.

Maka, memahami sejarah Biro Wisata Noordwijk 36 Batavia bukan sekadar menengok awal mula industri wisata di Nusantara, tetapi juga membaca ulang bagaimana modernitas kolonial membentuk imajinasi tentang “Indonesia yang indah,” sebuah imajinasi yang hingga kini masih kita gunakan tanpa selalu menyadari asal-usul kekuasaannya.