JATIMTIMES - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Deni Wicaksono buka suara terkait wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung. Sebagai kader PDIP, ia menyatakan menolak rencana tersebut, sebagaimana sikap partai yang telah disampaikan secara terbuka.
Deni menilai, pemilihan gubernur dan bupati/wali kota oleh DPRD merupakan kemunduran demokrasi. Karena itu, pihaknya dengan tegas menolak rencana tersebut.
Baca Juga : Profil Ratchaburi FC, Wakil Thailand yang Bakal Jadi Lawan Persib di ACL 2
"Ini kemunduran demokrasi. Ketika kemudian kita sudah maju ke depan, harus mundur kembali dengan dasar argumentasi yang menurut saya hari ini belum clear," ucap Deni Wicaksono, Selasa (30/12/2025).
"Sebelum kita masuk ke sistemnya seperti apa, kita lihat dasarnya apa sih, alasannya apa sih. Mengapa kemudian partai-partai mendorong untuk pemilihan oleh DPRD. Alasannya kan pilkada berbiaya mahal. Apakah kemudian dengan biaya mahal sistemnya diubah? Kan tidak seperti itu. Perbaiki dong mekanismenya, penyelenggaranya, teknisnya, aturannya. Kan di situ poinnya," lanjutnya.
Sekretaris DPD PDIP Jatim itu menyebut, salah satu alasan penting penolakannya adalah mengenai suara rakyat. Meski DPRD merupakan wakil rakyat, bukan berarti rakyat bisa satu suara dalam hal memberikan suaranya untuk pemilihan kepala daerah.
"Ketika aspirasi puluhan ribu rakyat kemudian diwakilkan ke satu orang untuk memilih seseorang, itu saya rasa keterwakilannya kurang pas juga. Saya tidak bisa menjamin. Perolehan suara saya kemarin 91 ribu. Nah 91 ribu orang yang kemarin memilih saya apakah semuanya bersepakat untuk kemudian memilih satu orang?" ucapnya.
Kendati demikian, Deni menegaskan bahwa PDIP tetap menghargai proses dan dinamika yang terus berkembang saat ini. Sejauh ini, beberapa partai telah menyatakan persetujuan terbuka terhadap wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung.
"Ya ini kan dinamika ya. Masing-masing partai punya pandangan sendiri-sendiri. Tapi PDI Perjuangan tetap melihat bahwa ini salah satu amanat reformasi untuk demokrasi langsung itu harus tetap dijaga. Salah satunya untuk memilih kepala daerah. Bahwa kepala daerah dipilih rakyat itu masih menjadi salah satu amanat reformasi yang kita perjuangkan bersama," tegasnya.
Baca Juga : Fraksi PKS DPRD Jatim Dorong Pelindungan Perempuan dan Anak Lebih Progresif dan Berkeadilan
Ia pun mengaku tak masalah jika nantinya PDIP kalah dalam pengambilan keputusan akhir. Yang jelas, menurut dia, PDIP telah menyatakan sikapnya dengan tegas dan jelas.
"Biarkan rakyat mencatat bahwa PDI Perjuangan punya sikap dan pandangan yang tegas terhadap ini. Tapi dinamika nanti berjalan seperti apa, ya kita harus menerima kalau memang kemudian kami kalah," urainya.
"Misalnya kalau musyawarah mufakat tidak terbentuk, kemudian harus voting, kami kalah, ya kita pasti akan mengakui undang-undang yang berlaku, yang menjadi kesepakatan. Tapi sikap PDI Perjuangan dalam hal ini tegas bahwa untuk pemilihan kepala daerah tetap menggunakan sistem pemilihan langsung oleh rakyat," pungkasnya.
