JATIMTIMES - Universitas Brawijaya (UB) memilih tidak ikut arus ketika banyak kampus berlomba membuka program studi baru sekadar demi kuota. Peluncuran Magister (S2) Ilmu Pemerintahan FISIP justru menunjukkan arah berlawanan, dimana lebih pada memperkuat basis keilmuan sekaligus menyambungkan dunia akademik dengan kebutuhan nyata tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Wakil Rektor I Bidang Akademik UB, Prof. Dr. Ir. Imam Santoso, M.P., menegaskan bahwa program magister ini lahir bukan karena tren, melainkan kebutuhan. Menurutnya, UB sedang mendorong akselerasi penguatan pascasarjana di berbagai fakultas, termasuk FISIP, agar lulusan S1 memiliki jalan lebih kokoh menuju jenjang keilmuan lanjutan.
Baca Juga : TP PKK Sampang Evaluasi 10 Program Pokok di Desa Rabasan, Penyambutan Meriah Warnai Kunjungan
“UB punya reputasi akademik yang kuat, jadi kami mengembangkan fakultas yang punya kapasitas membuka S2 dan S3. Ilmu Pemerintahan ini salah satu terobosan penting, terutama untuk menyiapkan SDM pemerintahan dengan fondasi keilmuan yang solid,” ujar Prof. Imam, usai peluncuran, Rabu, (26/11/2025).
Ia menambahkan, program ini akan dikawinkan dengan kolaborasi pemerintah daerah, bukan hanya di Jawa Timur, tapi seluruh Indonesia. Arah akhirnya jelas: keputusan publik yang lebih saintifik, lebih berbasis data, dan jauh dari pola kebijakan reaktif yang kerap tak menyentuh akar persoalan.
“Magister ini idealnya memberi referensi bagi para pembuat kebijakan. Semua keputusan harus berdasar analisis yang akurat, komprehensif, dan kuat secara ilmiah,” tegasnya.
Sementara itu, Dekan FISIP UB, Dr. Ahmad Imron Rozuli, S.E., M.Si., melihat kehadiran S2 Ilmu Pemerintahan sebagai momentum untuk memetakan ulang kebutuhan kompetensi birokrasi modern. FISIP, menurutnya, sedang merumuskan kekhasan program yang tidak hanya fokus pada pemerintah daerah di Jawa Timur, tetapi juga kawasan Indonesia Timur.
“Kami mencari karakter yang betul-betul relevan. Misalnya inovasi tata kelola, dari desa sampai level provinsi. Pemerintahan hari ini butuh cara kerja baru, lebih adaptif, lebih responsif,” ucapnya.
Program ini disiapkan sebagai ruang lintas disiplin. Tidak melulu untuk aparatur pemerintah, tetapi juga profesional korporasi, akademisi, hingga praktisi tata kelola lainnya. Bahkan FISIP tengah membangun rencana kerja sama internasional berupa joint research, joint degree, atau double degree dengan beberapa universitas di Malaysia.
Dari sisi teknis perkuliahan, FISIP menarget dua kelas pada pembukaan pertama, masing-masing berisi 15-20 mahasiswa agar proses pembelajaran tetap efektif. Pemda Merauke menjadi salah satu yang sudah mengirim calon mahasiswa, yang akan mengikuti pola perkuliahan hybrid: sebagian besar daring, beberapa sesi dilakukan luring.
Tenaga dosen pun disiapkan secara multidisiplin. Selain doktor dan profesor dari UB, program ini juga akan menggandeng praktisi dan akademisi eksternal guna memastikan cakupan keilmuannya lebih luas dan aplikatif.
Terkait perizinan, FISIP hanya menunggu proses akreditasi dari LAMS, lembaga pengganti BAN-PT. Jika sesuai rencana, pendaftaran akan dibuka pada Desember atau Januari, dan perkuliahan dimulai Februari 2026.
“Kami berharap program ini tidak hanya relevan secara akademik, tapi juga jadi magnet bagi SDM pemerintah di berbagai daerah. Kalau target awal 30 mahasiswa terpenuhi, itu sudah sangat ideal,” kata Imron.
Dengan langkah ini, total program di FISIP UB akan berkembang menjadi 12 prodi pascasarjana dan sarjana. Termasuk rencana hadirnya Prodi Kriminologi yang sedang menunggu finalisasi.
