JATIMTIMES - Kondisi Sungai Brantas di wilayah Kota Malang kembali menjadi sorotan. Lembaga pemerhati lingkungan ECOTON (Ecological Observation and Wetlands Conservation) bersama jaringan komunitas JEJAK (Jaringan Gen Z Jawa Timur Tolak Plastik Sekali Pakai) dan Komunitas Brantas Mboiz menggelar aksi di bantaran Sungai Brantas, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Minggu (9/11/2025).
Aksi yang dilakukan dengan para aktivis lingkungan membentangkan berbagai poster dengan beragam pesan tegas. Di antaranya, Sungai Bukan Tempat Sampah, Tolak Tas Kresek Sekali Pakai, dan Selamatkan Sungai Brantas.
Baca Juga : Sapa Mas Wali, Terobosan Baru Wali Kota Blitar Mas Ibin untuk Aspirasi Tanpa Batas
Aksi tersebut bukan sekadar simbolis, melainkan bentuk kritik terbuka terhadap lemahnya sistem pengelolaan sampah di Kota Malang yang berdampak langsung pada kualitas air sungai.
Dalam aksi tersebut, ECOTON menyampaikan empat tuntutan utama, di antarany Gubernur Jawa Timur segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung terkait pemulihan Sungai Brantas dan penanganan kasus ikan mati massal. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang diminta memperketat pengawasan terhadap industri di sepanjang DAS Brantas.
Pemerintah Kota Malang segera menerbitkan Perda atau Perwali Pembatasan Plastik Sekali Pakai. Pemkot Malang perlu memperbaiki tata kelola persampahan dan menciptakan kawasan percontohan zero waste di sepanjang jalur Brantas.
Menurut pantauan ECOTON, pencemaran di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas terus meningkat. Setiap musim hujan, warna air berubah keruh pekat dan menimbulkan bau menyengat.
Kondisi itu diperparah oleh kebiasaan sebagian warga dan pelaku usaha yang masih membuang sampah dan limbah domestik langsung ke sungai tanpa pengolahan.
Juru Kampanye Komunitas Jejak, Dialan Blak, menyebut masalah ini menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap industri dan tata kelola sampah masyarakat.
“Setiap musim hujan, pencemaran Brantas selalu berulang. Air berubah warna dan bau, limbah industri dilepas tanpa pengolahan, dan masyarakat masih membuang sampah ke sungai. Padahal Mahkamah Agung sudah memerintahkan Gubernur Jawa Timur dan kementerian terkait untuk memulihkan Brantas,” tegas Dialan.
Baca Juga : Wamen Kebudayaan Dorong Pemkot Batu Ajukan DAK untuk Pengembangan Taman Budaya
Sementara itu Koordinator Ronda Sungai ECOTON, Alaika Rahmatullah, menilai perubahan warna dan bau air sungai menjadi indikasi tingginya kandungan bahan organik dan kimia berbahaya. Kondisi ini tak hanya merusak ekosistem perairan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat karena air Brantas menjadi bahan baku PDAM di sejumlah daerah.
“Kalau kualitas air terus menurun, dampaknya bukan cuma ikan mati. Ini bisa mempengaruhi kualitas air minum warga. Sungai adalah sumber kehidupan, bukan tempat pembuangan,” ujar Alaika.
Sedang pendiri ECOTON, Prigi Arisandi, menegaskan bahwa masalah sampah dan limbah di Brantas bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga hak dasar warga atas udara dan air bersih.
“Kami tidak ingin sungai terus diabaikan. Ini bukan hanya soal sampah, tapi soal hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan layak,” ujarnya.
Pihaknya berharap langkah nyata segera diambil oleh Pemkot Malang dan Pemprov Jatim sebelum kualitas air Brantas semakin memburuk dan berdampak pada wilayah hilir seperti Kota Surabaya, yang menggantungkan sumber air bakunya dari sungai tersebut.
