JATIMTIMES - Dalam arus deras sejarah Perang Jawa (1825–1830), nama Sentot Alibasyah Prawirodirdjo atau Abdul Mustopo menjadi ikon ambivalen antara perlawanan dan kompromi.

Sebagai panglima muda yang karismatik dan salah satu senopati utama Pangeran Diponegoro, keputusan Sentot untuk "menyerah" pada pemerintah kolonial Belanda pada 24 Oktober 1829 tidak serta-merta mengakhiri perjuangannya. 

Baca Juga : Pasutri di Lawang Ditemukan Tewas Misterius: Suami Gantung Diri, Istri Tertusuk

Sebaliknya, dalam lorong-lorong sunyi historiografi, justru mulai tersingkap babak baru: strategi terselubung, perlawanan terselubung, dan manuver politik yang cerdas. Dari Jogjakarta, Salatiga, Batavia hingga Sumatera Barat, kisah Sentot adalah kisah tentang bagaimana seorang tokoh yang tampaknya takluk justru memainkan peran ganda dalam panggung kekuasaan kolonial.

Tanggal 24 Oktober 1829 menjadi penanda formal transisi Sentot dari pemberontak menjadi bagian dari struktur kolonial. Masuknya ia ke Jogjakarta dikawal dengan "beberapa penghormatan militer", bukan sebagai tawanan, melainkan sebagai tamu yang membawa kekuatan simbolik. 

Dalam kerangka ini, Letnan Jenderal De Kock tidak gegabah memperlakukan Sentot sebagai orang kalah. Dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal Du Bus, De Kock menulis bahwa syarat yang diminta Sentot untuk menyerah tidaklah berlebihan. Ia menambahkan, apabila permintaan itu ditolak, dikhawatirkan Sentot akan kembali ke gunung untuk melanjutkan perlawanan yang berpotensi menguras tenaga pasukan kolonial di musim hujan.

Dengan pangkat Letnan Kolonel, Sentot diberi komando atas tiga pangeran, empa tumenggung utama, 37  tumenggung, dan 600 prajurit. Ia bahkan didampingi oleh seorang penasihat militer khusus, Letnan De Leau, yang ditugaskan sebagai “mentor” untuk membimbingnya masuk ke dalam sistem komando kolonial. Ini bukan sekadar simbol kooptasi militer, melainkan bentuk nyata kooptasi politik: menjinakkan seorang pejuang dengan mengangkatnya sebagai alat kekuasaan.

Setelah Diponegoro ditangkap pada 28 Maret 1830, Sentot tidak lagi berada di jantung perlawanan. Pada Mei 1831, ia tercatat telah dipindahkan ke Salatiga. Dalam surat Kolonel Cochius kepada Gubernur Jenderal, disebutkan bahwa Sentot akan segera dipindahkan ke Batavia. Rencana ini adalah bagian dari strategi “mengasingkan” sisa perlawanan dengan memindahkan mereka dari pusat kekuasaan politik dan sosialnya: Jawa Tengah. Cochius juga menyampaikan bahwa Sentot tidak keberatan, asalkan ia dan para pemimpinnya diberikan tambahan tunjangan karena biaya hidup tinggi di Batavia.

Permintaan itu dikabulkan. Namun, di balik kebijakan itu, tersembunyi niat kolonial untuk memutuskan Sentot dari basis kekuatannya. Dengan memindahkannya ke Batavia, pemerintah Hindia-Belanda berharap dua hal: memanfaatkan pasukannya bila diperlukan, dan sekaligus mengawasi serta membatasi ruang geraknya. Permintaan Sentot agar delapan anggotanya yang dihukum tidak dikirim ke Fort Oranje melainkan tetap bersamanya juga dikabulkan — sebuah kelonggaran yang mengindikasikan bahwa pihak kolonial masih menganggapnya berharga.

Di Batavia, Sentot tidak menjadi simbol militer seperti semula, melainkan seorang perwira eksotik yang diawasi. Namun demikian, ia masih menyimpan daya tawar yang tinggi. Ia bukan hanya panglima yang pernah menggentarkan pasukan kolonial, tapi juga representasi dari "pribumi terkooptasi", wajah yang bisa ditampilkan sebagai keberhasilan kolonialisme dalam “menjinakkan pemberontakan”.

Namun dalam praktiknya, Sentot tetap mengatur pasukannya dengan disiplin, menjaga wibawa dan martabatnya. Ketika delapan anak buahnya dijatuhi hukuman oleh pengadilan militer, ia memohon agar mereka diizinkan tetap bersamanya untuk membantu tugas ringan. Permohonan itu dikabulkan melalui keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 22 Mei 1832 nomor dua. Keputusan ini menunjukkan bahwa, dalam batas tertentu, Sentot masih memiliki pengaruh administratif sekaligus sosial.

Tahun 1832 menjadi masa penentu. Pemerintah kolonial menghadapi pemberontakan masyarakat Tionghoa di Krawang, disusul gejolak yang mengguncang Sumatera Barat. Dalam laporan Resident Sumatra’s Westkust, disebutkan bahwa Sentot tampak bersedia menetap di Sumatera, sebuah pernyataan yang sarat makna. Ada indikasi kuat bahwa pemindahan ini bukan semata demi stabilitas, melainkan bagian dari strategi kolonial untuk mengisolasi pengaruh Sentot dari tanah Jawa.

Namun, ada kejanggalan. Ketika dikirim ke Sumatera Barat, Sentot tidak membawa seluruh pasukannya. Apakah ini bentuk "lijdelijk verzet" — perlawanan pasif? Atau strategi untuk mengamati situasi terlebih dahulu? Surat tanggal 9 Juli 1832 dari Resident Batavia kepada Gubernur Jenderal mencatat bahwa ia hanya membawa sebagian pasukannya. Langkah ini dapat dibaca sebagai bentuk kompromi: ia tidak menolak perintah, tetapi juga tidak menyerahkan seluruh kekuatannya.

Di Sumatera Barat, Sentot bukan sekadar dikirim untuk mengamankan wilayah, tetapi juga sebagai bagian dari eksperimen politik kolonial. Penempatan elite perlawanan di daerah yang jauh dari basis lama mereka, bukan hanya memutus jaringan, tetapi juga menjadi laboratorium kolonial untuk menguji loyalitas dan kemampuan adaptasi mereka.

Namun, keberadaan Sentot di Sumatera Barat menimbulkan kecurigaan.  Ia diduga menjalin hubungan dengan para pemimpin Kaum Padri, termasuk Tuanku Imam Bonjol.  Belanda mencurigai bahwa Sentot berencana untuk mendirikan kerajaan sendiri di Minangkabau dengan dukungan lokal.  

Karena kecurigaan tersebut, pada Maret 1833, Sentot ditarik kembali ke Batavia dan kemudian diasingkan ke Bengkulu pada Agustus 1833.  Sebelum menjalani pengasingan, ia diizinkan menunaikan ibadah haji ke Makkah.  

Di Bengkulu, Sentot menghabiskan sisa hidupnya dengan mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat setempat.  Ia wafat pada 17 April 1855 dan dimakamkan di Bengkulu, di tempat yang kini menjadi cagar budaya.  

Dalam narasi kolonial, Sentot sering digambarkan sebagai sosok yang menyerah dan kemudian bekerja untuk pemerintah. Namun dalam narasi historiografi kritis, khususnya dalam tradisi sejarah perlawanan rakyat, Sentot adalah simbol ambiguitas kolonialisme: bahwa dalam kondisi serba terjepit, pilihan menyerah bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan permulaan bentuk baru perlawanan yang lebih subtil.

Penerimaan Belanda terhadap permintaan-permintaannya — dari gaji tambahan, izin atas pasukan terhukum, hingga toleransi atas kekurangan pasukan saat ke Sumatera — menunjukkan bahwa Sentot masih dianggap sebagai ancaman potensial. Pemerintah kolonial memilih untuk melunakkan, bukan menyingkirkan.

Historiografi juga menunjukkan bahwa posisi Sentot serupa dengan banyak tokoh Nusantara lainnya yang “ditaklukkan” tetapi kemudian diangkat menjadi alat kekuasaan. Namun bedanya, Sentot tetap menjaga identitas perlawanan dalam ruang gerak yang terbatas. Ia tidak menjadi alat yang sepenuhnya tunduk; ia menjadi sosok yang menegosiasikan kekuasaan.

Sentot Alibasyah Prawirodirdjo tidak tercatat sebagai tokoh yang gugur di medan perang. Ia wafat dalam bayang-bayang sistem kolonial, tetapi dengan catatan perlawanan yang subtil, penuh simbol, dan sarat strategi. Dari Jogjakarta hingga Sumatera Barat, ia menjalani transformasi yang tidak banyak dimiliki tokoh perlawanan: dari senopati gerilya menjadi perwira kolonial yang tetap membawa bara api di dalam dada.

Baca Juga : Sarat Nilai dan Kreativitas, Matsama MTsN 2 Kota Malang Ditutup Penuh Kesan

Dalam historiografi kontemporer, Sentot adalah sosok yang mengajarkan bahwa perlawanan tidak selalu dengan senjata. Kadang, sejarah ditentukan oleh mereka yang tahu kapan harus mundur, dan bagaimana tetap bertahan dalam pengawasan. Ia bukan penghianat; ia bukan pula pahlawan murni. Ia adalah manusia sejarah, dengan segala kompleksitas yang melekat padanya.

Harimau Madiun dari Maospati: Asal-Usul dan Riwayat Singkat Sentot Alibasyah Prawirodirdjo

Dalam hamparan sejarah perlawanan Jawa terhadap kolonialisme Belanda, nama Sentot Alibasyah Prawirodirdjo muncul sebagai sosok yang kompleks. Ia adalah panglima muda yang karismatik, perancang strategi gerilya yang tangguh, sekaligus simbol ambivalensi antara jihad perlawanan dan kompromi politik. Ia dikenal dengan julukan Harimau Madiun dari Maospati, sebutan yang mencerminkan militansinya yang sulit dijinakkan oleh kekuasaan kolonial.

Sentot lahir pada tahun 1808 dengan nama kecil Raden Bagus Sentot, di lingkungan keraton Ronggo Prawirodirdjo III, Maospati, Madiun. Ia adalah putra dari Raden Ronggo Prawirodirdjo III, Bupati Madiun sekaligus wedana Bupati Mancanegara Timur Kesultanan Yogyakarta. Ia juga cucu dari Raden Ronggo Prawirodirdjo II, tokoh berpengaruh dalam sejarah istana Yogyakarta. Kakeknya merupakan menantu Sultan Hamengku Buwono I, suatu kedekatan genealogis yang tidak hanya menautkan Sentot pada struktur aristokrasi Jawa, tetapi juga menanamkan nilai perjuangan politik dalam pusaran kekuasaan istana.

Ronggo III, sang ayah, bukan tokoh sembarangan. Ia dikenal sebagai penguasa lokal yang keras kepala dan pernah memicu ketegangan terbuka dengan pihak Kasunanan Surakarta dan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada tahun 1810. Dalam berbagai laporan Belanda, termasuk Memorie van Overgave, Ronggo III adalah figur yang selalu sulit dikendalikan oleh kekuasaan kolonial. Watak keras dan independensi politik ini diwariskan ke puteranya, Sentot, yang sejak kecil tumbuh dalam pusaran konflik politik, budaya kejawen, dan doktrin jihad.

Pendidikan awal Sentot berada dalam tradisi istana Yogyakarta dan pesantren. Ia dididik dalam keilmuan agama, ilmu bela diri, dan nilai-nilai kejawen. Ia merupakan bagian dari generasi muda bangsawan priyayi yang tersentuh oleh gelombang tasawuf revolusioner yang melanda Jawa pada awal abad ke-19. Pandangan religius ini kelak menjadi fondasi utama bagi sikap politiknya saat bergabung dalam Perang Jawa di bawah panji Pangeran Diponegoro.

Ketika Perang Jawa pecah pada tahun 1825, Sentot tidak sekadar muncul sebagai prajurit. Ia tampil sebagai senopati utama dengan karisma tinggi, strategi brilian, dan kesetiaan personal yang besar terhadap Diponegoro. Usianya baru dua puluhan, tetapi dalam berbagai laporan Belanda ia digambarkan sebagai “singa muda” yang mengancam stabilitas militer kolonial. Ia memimpin barisan pasukan pilihan dengan pola gerilya yang menakutkan, memutus jalur logistik musuh, dan menciptakan kekacauan di garis belakang tentara Belanda.

Ikatan keluarganya dengan Diponegoro memperkuat posisi politiknya. Raden Ayu Maduretno, saudari Sentot, adalah istri  Pangeran Diponegoro. Maka, dalam konteks internal perlawanan, Sentot bukan sekadar panglima, tetapi juga bagian dari keluarga besar spiritual-politik Diponegoro.

Namun kesetiaan ini diuji seiring makin kompleksnya dinamika perang. Perbedaan orientasi religius dan strategi militer antara Sentot dan Diponegoro mulai mencuat, terutama saat ekskalasi kekuatan kolonial meningkat pada tahun 1828. Diponegoro, yang semakin fokus pada aspek spiritual dan kepemimpinan moral, cenderung bersikap kaku dalam menyikapi perkembangan lapangan. Sementara itu, Sentot yang berpandangan pragmatis, lebih menekankan pada taktik, fleksibilitas, dan negosiasi politik.

Pada Oktober 1829, Sentot memasuki wilayah Yogyakarta dan membuka komunikasi resmi dengan De Kock. Dalam surat-surat yang kini tersimpan di Koloniaal Archief, Den Haag, De Kock menyatakan bahwa syarat yang diajukan Sentot tidak melampaui batas. Ia juga mengakui bahwa penolakan terhadap tawaran itu bisa memicu kembali kobaran perang. Dalam situasi ketika pasukan tercerai-berai dan rakyat Jawa makin menderita, Sentot memilih jalan kompromi. Bukan dalam arti menyerah, melainkan mengambil posisi strategis di dalam sistem lawan.

Ia kemudian diangkat sebagai Letnan Kolonel dalam struktur militer Belanda, memimpin lebih dari enam ratus prajurit pribumi, dan diberi kedudukan terhormat di Yogyakarta. Bagi penguasa kolonial, ini dipandang sebagai upaya penjinakan, mengubah senopati jihad menjadi alat stabilisasi kekuasaan. Namun bagi Sentot, mungkin itu adalah strategi bertahan di tengah dunia yang makin tak berpihak.

Tahun 1832 menjadi titik balik penting. Sentot dikirim ke Sumatera Barat untuk menghadapi sisa-sisa kekuatan Perang Padri. Namun di lapangan, ia tidak serta-merta tunduk pada perintah kolonial. Dalam Verslag van den Luitenant Kolonel Elout (1833), terungkap bahwa Sentot, yang saat itu menyandang nama Islam Mohamad Ali Bassa, menjalin komunikasi intensif dengan para ulama Minangkabau. Ia bahkan berjanji akan membantu mereka mendirikan kekuasaan Islam jika kemerdekaan tidak tercapai dalam dua tahun.

Dalam berbagai pengakuan tokoh lokal, Sentot mulai disebut sebagai “Radja Djawa, Sultan Alam”—judul yang menunjukkan niatnya membentuk pusat kekuasaan baru. Ia mengambil baiat dari para pemimpin penghulu dan ulama tarekat di Minangkabau, menyusun skenario perlawanan baru, dan menyimpan bara jihad yang belum padam.

Sentot Alibasyah Prawirodirdjo adalah tokoh yang mustahil dipahami dalam dikotomi hitam-putih antara “pejuang” dan “pengkhianat”. Ia adalah produk dari zaman yang kacau, dunia yang dipenuhi ambiguitas moral, serta medan politik yang mempermainkan idealisme dan realitas.

Ia adalah senopati jihad, tetapi juga Letnan Kolonel kolonial. Ia pemimpin militan yang piawai di medan perang, tetapi juga negosiator ulung yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus menyerang lewat meja diplomasi. Dalam historiografi kolonial, ia dicatat sebagai simbol konversi politik. Dalam ingatan rakyat dan sejarah bawah tanah, ia tetap Harimau dari Maospati—tokoh yang menyimpan bara perlawanan, bahkan ketika resmi mengenakan seragam musuh.

Dan dalam pusaran sejarah perlawanan Jawa, nama Sentot terus menjadi peringatan bahwa tidak semua pejuang gugur di medan perang. Ada yang memilih bertahan dalam sistem, menyimpan luka dan dendam, menanti waktu untuk kembali menyalakan api.