JATIMTIMES - Konflik hukum yang terjadi antara Universitas Harvard dan Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump berdampak pada mahasiswa Internasional.
Salah satunya ada Cleo Carney putri Perdana Menteri Kanada Mark Carney, dan Putri Mahkota Belgia, Elisabeth.
Baca Juga : Rendyta Terpilih Jadi Exco PSSI, Komitmen Kembangkan Potensi Sepakbola Wanita
Cleo merupakan mahasiswa tahun pertama di program sarjana efisiensi sumber daya. Sementara Putri Elisabeth tengah menjalani program magister dua tahun di Harvard Kennedy School dan baru saja menyelesaikan tahun pertamanya.
Namun akibat kebijakan Trump, Cleo dan Putri Elisabeth terancam tidak bisa meneruskan pendidikan mereka di Harvard. Menanggapi persoalan ini, Istana Kerajaan Belgia tengah menunggu kepastian hukum dari AS.
"Kami sedang menelaah situasi ini untuk melihat dampak keputusan tersebut terhadap sang putri. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan," kata Kepala Komunikasi Istana Kerajaan Belgia, Xavier Baert, mengutip NDTV World, Senin (26/5/2025).
Ia menambahkan bahwa mereka akan menyelesaikan hal tersebut. "Banyak hal masih dapat terjadi dalam beberapa hari dan minggu mendatang," katanya.
Pada 22 Mei 2025, pemerintahan Trump mencabut hak Harvard untuk menerima mahasiswa asing baru, dan mengancam akan memperluas tindakan tersebut ke universitas-universitas lainnya. Mahasiswa asing yang kini terdaftar di Harvard terpaksa harus pindah ke kampus lain atau meninggalkan Amerika Serikat. Jika tidak, mereka akan dianggap sebagai penduduk ilegal.
Meski seorang hakim federal telah memblokir sementara keputusan tersebut, situasi tetap tidak menentu. Harvard dan sejumlah lembaga pendidikan AS lainnya terus memperjuangkan hak mahasiswa internasional melalui jalur hukum.
Universitas Harvard mengecam tindakan pemerintahan Trump sebagai ilegal dan bersifat pembalasan, menyusul penolakan universitas terhadap reformasi yang dinilai mengganggu kebebasan akademik.
Baca Juga : 7 Pelajar MTs Nurul Huda Rebut Medali di Kejurnas Silat Piala Pangdivif 2 Kostrad
Harvard pun mengajukan gugatan ke pengadilan federal di Boston terhadap beberapa lembaga dan pejabat tinggi pemerintahan, termasuk Departemen Keamanan Dalam Negeri, Kehakiman, dan Luar Negeri.
Presiden Harvard Alan Garber, menyatakan pihaknya akan terus memperjuangkan nasib mahasiswa internasional yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.
"Kami tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman terhadap kebebasan akademik dan integritas global kami," ujar Garber.
Seorang hakim federal menyatakan bahwa Harvard berpotensi mengalami kerugian yang besar dan tidak dapat diperbaiki jika larangan tersebut diterapkan sebelum proses hukum selesai. Namun, pemerintahan Trump dapat mengajukan banding, dan pertarungan hukum ini diperkirakan akan berlangsung panjang dan rumit.
