JATIMTIMES - Pada awal abad ke-19, Yogyakarta mengalami turbulensi politik yang begitu dinamis. Takhta Kasultanan berulang kali berpindah dari Hamengkubuwana II ke Hamengkubuwana III dan kembali lagi ke Hamengkubuwana II sebelum akhirnya berada di tangan Hamengkubuwana III untuk kedua kalinya pada 1812.
Di tengah pergolakan ini, kehidupan budaya dan adat istiadat tetap berjalan, termasuk Grebeg—upacara kebesaran yang melambangkan kesejahteraan dan legitimasi seorang penguasa. Namun, Grebeg kali ini berbeda. Tidak seperti biasanya, Putra Mahkota yang memimpin prosesi Grebeg adalah seorang mantan raja—Hamengkubuwana III yang telah dilengserkan kembali menjadi Adipati Anom.
Baca Juga : Tradisi Unik Lebaran di Berbagai Negara, Ada Yang Dirayakan sampai 3 Hari
Grebeg kali ini menjadi simbol tidak hanya kemegahan dan ketertiban adat, tetapi juga ketidakpastian politik. Bagaimana Grebeg dilaksanakan dalam situasi unik ini? Bagaimana seorang mantan raja kembali menempati posisi sebagai Putra Mahkota dalam upacara yang lazimnya menjadi perayaan seorang raja?
Historiografi Sri Sultan Hamengkubuwana III: Raja dalam Masa Peralihan
Sri Sultan Hamengkubuwana III adalah raja ketiga Kesultanan Yogyakarta yang memerintah dalam dua periode, yaitu tahun 1810–1811 dan 1812–1814. Masa pemerintahannya berlangsung dalam situasi politik yang tidak stabil, ditandai oleh perubahan kekuasaan kolonial dari Belanda ke Inggris serta meningkatnya tekanan politik dari pihak luar, termasuk konflik internal di dalam keraton.
Sebagai putra Sultan Hamengkubuwana II, Hamengkubuwana III tumbuh dalam lingkungan istana yang sarat dengan dinamika politik dan intrik kekuasaan. Ia naik takhta pertama kali setelah ayahnya dipaksa turun oleh Pemerintah Hindia Belanda, tetapi tidak lama kemudian dikudeta dan digantikan kembali oleh Hamengkubuwana II. Baru pada tahun 1812, setelah invasi Inggris ke Yogyakarta di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles, ia kembali diangkat sebagai raja dengan pengaruh Inggris yang sangat kuat.
Di balik perjalanan politiknya, Hamengkubuwana III juga memiliki peran penting sebagai ayah dari Pangeran Diponegoro, tokoh utama dalam Perang Jawa (1825–1830) yang menjadi perlawanan besar terhadap kolonialisme Belanda.
Hamengkubuwana III lahir pada 20 Februari 1769 sebagai putra dari Sri Sultan Hamengkubuwana II dan Gusti Kanjeng Ratu Kencana. Sebagai pangeran, ia mengalami pergolakan politik sejak muda, terutama dalam konflik antara Kesultanan Yogyakarta dan kekuatan kolonial Eropa.
Pada tahun 1810, ketika Belanda masih berkuasa di Hindia Timur, ia naik takhta menggantikan ayahnya yang dianggap terlalu menentang kebijakan kolonial. Namun, pemerintahannya tidak berlangsung lama. Pada tahun 1811, ia dikudeta dan digantikan kembali oleh ayahnya, Hamengkubuwana II, yang mendapatkan dukungan dari kelompok konservatif di dalam istana.
Situasi politik kembali berubah pada tahun 1812 ketika Inggris menguasai Jawa dan memimpin serangan terhadap Kesultanan Yogyakarta. Peristiwa yang dikenal sebagai Geger Sepehi ini berujung pada penangkapan dan pembuangan Hamengkubuwana II, serta naiknya kembali Hamengkubuwana III sebagai raja di bawah kendali Inggris.
Pemerintahan Hamengkubuwana III pada periode kedua (1812–1814) berlangsung dalam kondisi yang sulit. Inggris, yang menggantikan Belanda sebagai penguasa kolonial di Jawa, mengontrol banyak aspek pemerintahan di Yogyakarta. Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur Inggris di Jawa, memanfaatkan situasi ini untuk menancapkan pengaruhnya dalam sistem politik keraton.
Selama masa ini, terjadi berbagai perubahan yang memengaruhi Kesultanan Yogyakarta. Kekuasaan raja semakin melemah, karena Inggris menerapkan kebijakan yang membuat Kesultanan Yogyakarta tunduk pada otoritas kolonial.
Pengaruh Inggris di dalam istana juga semakin kuat dengan masuknya penasihat-penasihat mereka dalam struktur pemerintahan keraton. Selain itu, wilayah kekuasaan Yogyakarta semakin berkurang akibat kebijakan Inggris yang merestrukturisasi daerah-daerah feodal yang sebelumnya berada di bawah kendali kesultanan.
Meskipun demikian, Hamengkubuwana III tetap berupaya menjaga stabilitas internal kerajaan, meskipun dengan keterbatasan kewenangan akibat tekanan Inggris.
Sebagai raja, Hamengkubuwana III memiliki beberapa keturunan yang kemudian berperan penting dalam sejarah Yogyakarta. Putra sulungnya dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencana, yakni Hamengkubuwana IV, kelak menggantikannya sebagai raja Yogyakarta setelah ia wafat. Selain itu, ia juga memiliki seorang putra bernama Bendara Pangeran Harya Suryadilaga, yang lahir dari Bendara Raden Ayu Rangasmara.
Di antara semua anaknya, sosok yang paling dikenal dalam sejarah adalah Pangeran Diponegoro, yang lahir dari seorang istri selir, Bendara Raden Ayu Mangkarawati. Diponegoro kemudian menjadi tokoh utama dalam Perang Jawa (1825–1830), sebuah perlawanan besar terhadap dominasi Belanda yang menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah kolonial Indonesia.
Hamengkubuwana III wafat pada 3 November 1814, menutup babak pemerintahan yang penuh gejolak. Ia digantikan oleh putranya, Hamengkubuwana IV, yang naik takhta dalam usia yang masih sangat muda.
Meskipun masa pemerintahannya berlangsung dalam tekanan kolonial, Hamengkubuwana III tetap dikenang sebagai pemimpin yang berusaha mempertahankan Kesultanan Yogyakarta dalam masa transisi dari kekuasaan Belanda ke Inggris. Peranannya dalam menjaga stabilitas kerajaan, meskipun terbatas, memberikan warisan penting bagi generasi penerusnya, termasuk Pangeran Diponegoro yang kelak mengobarkan perlawanan besar terhadap kolonialisme.
Dengan segala dinamika yang mengiringi kepemimpinannya, Sri Sultan Hamengkubuwana III tetap menjadi bagian penting dalam historiografi Yogyakarta, khususnya sebagai raja yang memerintah di bawah bayang-bayang kolonial, tetapi tetap berusaha mempertahankan martabat kerajaannya.
Hamengkubuwana III: Dari Raja ke Putra Mahkota
Hamengkubuwana III, lahir sebagai Raden Mas Surojo pada 20 Februari 1769, adalah putra Hamengkubuwana II yang pada Desember 1810 naik takhta menggantikan ayahnya atas kehendak Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels. Namun, pemerintah kolonial Belanda tidak bertahan lama.
Pada 1811, Inggris merebut Jawa dari tangan Belanda, dan di bawah pemerintahan Raffles, Hamengkubuwana II kembali ke takhta pada 28 Desember 1811, sementara Hamengkubuwana III turun takhta dan kembali menjadi Adipati Anom.
Situasi ini menciptakan dilema dalam pelaksanaan Grebeg. Upacara yang selama ini menjadi simbol kekuasaan raja harus tetap berjalan, tetapi kali ini dipimpin oleh seorang mantan raja yang turun derajat kembali menjadi Putra Mahkota.
Tata Cara Grebeg: Kesakralan di Tengah Ketidakpastian
Upacara Grebeg merupakan salah satu tradisi penting di Keraton Yogyakarta yang telah berlangsung sejak masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I. Kata "Grebeg" berasal dari bahasa Jawa "gerebeg", yang menggambarkan suara angin atau keramaian dalam suatu peristiwa. Grebeg bukan sekadar acara seremonial, tetapi juga mencerminkan kekuasaan politik, spiritualitas Islam, serta warisan budaya Jawa yang diwariskan turun-temurun.
Secara umum, Grebeg diadakan sebanyak tiga kali dalam setahun, bertepatan dengan perayaan-perayaan penting dalam kalender Islam. Grebeg Mulud dilaksanakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Grebeg Besar diselenggarakan bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Sementara itu, Grebeg Sawal diadakan bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri.
Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap ajaran Islam, Grebeg juga memiliki makna historis dan kultural. Upacara ini menegaskan kedudukan Sultan sebagai pemimpin spiritual (Sayidin Panatagama Khalifatullah) dan penerus sah Dinasti Mataram Islam.
Baca Juga : Tips Tetap Sehat meski Makan Banyak saat Momen Lebaran
Grebeg memiliki tiga makna utama bagi Kesultanan Yogyakarta. Dari segi religius, Grebeg menegaskan peran Sultan sebagai pelindung dan penyebar Islam, serta menggambarkan nilai-nilai Islam yang dipegang teguh dalam pemerintahan kerajaan.
Dari segi historis, upacara ini menjadi simbol legitimasi Sultan sebagai penerus Panembahan Senapati dan Dinasti Mataram, sekaligus mengukuhkan hubungan Keraton Yogyakarta dengan sejarah Islam di Jawa. Sementara itu, dari segi kultural, Grebeg berfungsi untuk mempertahankan nilai-nilai budaya Jawa yang telah diwariskan turun-temurun serta menjadi ajang kebersamaan antara keluarga kerajaan dan rakyat Yogyakarta.
Sumber tertulis dari Naskah No. 79 menggambarkan secara detail tata cara pelaksanaan Grebeg pada masa Hamengkubuwana III sebagai Adipati Anom Hamangkunegara. Meskipun merupakan mantan raja, ia tetap harus mengikuti tata cara tradisional yang ketat.
Naskah tersebut berisi laporan mengenai Adipati Anom Hamangkunegara sebelum ia kembali naik takhta sebagai raja Yogyakarta untuk kedua kalinya pada periode 1812–1814. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa naskah ini merupakan catatan yang disusun setelah Hamengkubuwana III turun takhta pada 1811, setelah sebelumnya berkuasa pada 1810–1811.
Pada hari Grebeg, Adipati Anom Hamangkunegara memulai prosesi dari Kadipaten. Ia mengenakan busana keprabon, persis seperti pakaian raja, tetapi dengan batasan tertentu: apabila lurik dikenakan, para pejabat di luar Keraton tidak diperbolehkan memakai lurik yang sama. Bendara Raden Ayu Adipati telah terlebih dahulu masuk ke dalam Keraton untuk menyimpan jaleran—perlengkapan upacara.
Prosesi menuju Srimanganti dilakukan dengan penuh keagungan. Adipati Anom Hamangkunegara diiringi oleh para putri yang membawa perlengkapan upacara. Upacara ampilan mendahului langkahnya, sementara prajurit pengiring telah menempati posisi di Pandhengan, utara Bangsal Pengapit Timur. Para panewu, mantri, dan klangenan menunggu dengan tenang, mencerminkan ketertiban yang tetap dijaga meskipun situasi politik sedang bergejolak.
Sesampainya di Srimanganti, prosesi berlanjut dengan penuh keagungan. Para abdi-dalem, punakawan, dan pejabat tinggi sudah menempati posisi masing-masing. Di bawah pohon jambu di halaman Keraton, para pengawal berdiri dalam formasi, sementara Samapretama yang membawa pedang menjaga ketertiban. Adipati Anom Hamangkunegara berjalan dengan selop dan dipayungi, mengarah ke Bangsal Srimanganti. Setibanya di sana, ia melepas selop, payung ditutup, dan ia duduk di tikar yang telah disiapkan di sisi tenggara bangsal.
Keparak Estri, para abdi-dalem perempuan yang bertugas dalam upacara, telah menyiapkan peralatan sirih. Para prajurit, termasuk Gunungan, telah siap untuk keluar menuju alun-alun, diiringi bunyi gamelan Monggang yang mengiringi prosesi Grebeg.
Pergeseran Kuasa dalam Grebeg
Namun, Grebeg kali ini tidak hanya sekadar prosesi ritual. Di balik kemegahan dan tata cara adat yang ketat, Grebeg ini mencerminkan ketidakpastian politik yang terjadi di Yogyakarta. Ketika Hamengkubuwana III, yang kini menyandang gelar Adipati Anom Hamangkunegara, bertemu dengan Tuan Minister—wakil pemerintahan Inggris—prosesi tersebut memperoleh dimensi politik yang lebih mendalam.
Raja sejatinya adalah Hamengkubuwana II, tetapi dalam Grebeg ini, Putra Mahkota-lah yang memainkan peran sentral dalam upacara, mengindikasikan adanya ambiguitas dalam legitimasi kekuasaan. Inggris, yang baru saja menguasai Jawa, ingin menunjukkan pengaruhnya dengan tetap menampilkan Hamengkubuwana III dalam upacara resmi, meskipun ia telah dilengserkan.
Tuan Minister turun dari kereta di Pacikeran dan bertemu dengan Hamengkubuwana III di bawah pohon kepel. Mereka saling memberi hormat di depan pintu gerbang Srimanganti, sebelum kemudian berjalan bersama ke Tratag Siti Hinggil.
Grebeg bukan hanya peristiwa domestik dalam lingkup keraton. Pada era Hamangkunegara, interaksi dengan kolonial Hindia Belanda—yang diwakili oleh Tuan Minister (menteri residen) dan Tuan Sekretaris—memainkan peran signifikan. Dalam upacara ini, Tuan Minister disambut dengan prajurit yang berjajar rapi sejak kedatangannya di Pacikeran, lalu berjumpa dengan Hamangkunegara di bawah pohon kepel, di mana keduanya saling memberi hormat sebelum berjalan beriringan menuju Bangsal Srimanganti.
Setelah pertemuan ini, gamelan Monggang berbunyi, mengiringi keluarnya prajurit pembawa Gunungan menuju alun-alun sebagai bagian dari ritual penyebaran berkat kerajaan kepada rakyat. Gunungan yang terdiri dari hasil bumi dan makanan ini melambangkan kesejahteraan yang diberikan oleh raja kepada kawula-nya, sekaligus menegaskan konsep "raja sebagai pemelihara dunia" (Javanese: hamemayu hayuning bawana).
Sementara itu, di dalam istana, Hamangkunegara mendapatkan aba-aba untuk mendahului kepulangan bersama Tuan Sekretaris. Dalam perjalanannya kembali ke kadipaten, ia diiringi para pengawal berkuda, prajurit bersenjata pedang, serta kerabat kerajaan. Saat rombongan tiba di loji, dentuman meriam sebelas kali dari Loji Ageng menandai penghormatan kepada putra mahkota.
Puncak Grebeg: Gunungan dan Simbol Kesejahteraan
Setelah prosesi penyambutan, gamelan Monggang kembali dimainkan, dan prajurit Gunungan keluar menuju alun-alun. Gunungan, yang terdiri dari hasil bumi dan makanan, adalah simbol kesejahteraan dan berkah dari raja kepada rakyatnya. Grebeg menjadi kesempatan bagi rakyat untuk menerima limpahan berkah dari istana, meskipun di balik itu, Grebeg kali ini lebih mencerminkan upaya mempertahankan legitimasi kekuasaan di tengah ketidakstabilan.
Saat Gunungan dibagikan, rakyat berebut bagian, sebagaimana tradisi yang sudah berlangsung turun-temurun. Namun, di balik keramaian itu, pertanyaan besar masih menggantung: siapakah pemegang kekuasaan yang sah? Hamengkubuwana II yang kembali naik takhta, atau Hamengkubuwana III yang tetap diberi posisi terhormat oleh Inggris?
Grebeg sebagai Cerminan Kekuasaan yang Berubah
Grebeg 1811-1812 di Yogyakarta adalah sebuah prosesi unik dalam sejarah kerajaan Jawa. Di satu sisi, ia adalah perayaan adat yang tetap berjalan sesuai tradisi, tetapi di sisi lain, ia menjadi simbol ketidakpastian politik di tengah pergolakan kekuasaan antara Hamengkubuwana II, Hamengkubuwana III, dan Inggris sebagai penguasa baru Jawa.
Dalam tata cara upacara yang begitu tertib, terselip pesan bahwa kekuasaan di Yogyakarta sedang mengalami pergeseran besar. Seorang mantan raja kembali menjadi Putra Mahkota, dan seorang Putra Mahkota memimpin prosesi layaknya raja. Sementara rakyat merayakan Grebeg dengan suka cita, di balik itu, intrik politik antara Kasultanan dan penguasa kolonial terus bergulir, menentukan masa depan kerajaan.
Grebeg ini bukan hanya sekadar perayaan, melainkan cerminan dari bagaimana politik, adat, dan kekuasaan saling berkelindan dalam sejarah Jawa.
