JATIMTIMES – Tren program corporate social responsibility (CSR) korporasi di daerah dinilai masih sekadar menjadi aksi filantropi bagi-bagi sembako dan santunan sesaat. Pengamat mendesak pola konvensional tersebut untuk segera diubah menjadi program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal yang mandiri dan berkelanjutan.
Kritik tersebut disampaikan oleh Kusfiardi, seorang pengamat ekonomi politik yang juga merupakan co-founder dari Fine Institute sekaligus analis political ekonomi dari Klub Menteng. Kusfiardi menegaskan bahwa model penyaluran CSR yang hanya menyasar sektor konsumtif justru mengaburkan esensi utama dari tanggung jawab sosial.
Baca Juga : Graha Agung Merjosari Jadi Proyek Unggulan Tomoland, Tawarkan Kawasan Hunian dan Kos Terpadu
"CSR itu bukan sekadar menggugurkan kewajiban regulasi bursa atau pusat, lalu merilis foto seremonial penyerahan bantuan," tegas Kusfiardi kepada awak media, belum lama ini.
Ia menganalisis fenomena ekonomi politik regional. Menurut dia, esensi dari seluruh program CSR adalah akuntabilitas publik yang bisa dipertanggungjawabkan secara nyata.
Kusfiardi berujar, laporan keberlanjutan korporasi saat ini masih sering terjebak pada pemenuhan administratif (compliance-based) seperti jumlah anggaran yang habis. Indikator semacam itu dinilai semu karena gagal menyentuh akar masalah sosiologis di daerah operasional perusahaan.
Dampaknya, pola CSR dari atas ke bawah (top-down) tersebut justru melahirkan efek ketergantungan ekonomi yang destruktif bagi warga lokal. Ketika operasional perusahaan berhenti, komunitas di sekitar wilayah industri berisiko kembali jatuh ke dalam lingkaran kemiskinan.
"Publik berhak menguji apakah investasi dan operasional korporasi benar-benar linier dengan perbaikan ekologi dan penguatan struktur sosial di daerah, atau justru menciptakan bom waktu pasca-tambang atau pasca-industri," lanjutnya.
Lebih lanjut, Kusfiardi mengingatkan bahwa kelengkapan izin legal formal dari negara kini tidak lagi cukup untuk menjamin kelancaran operasional sebuah perusahaan. Korporasi membutuhkan social license to operate (SLO) atau izin sosial dari warga lokal yang tidak bisa dibeli dengan paket sembako tahunan.
Baca Juga : Distribusi Pertalite Tersendat, Lilik DPRD Jatim Ingatkan Potensi Gangguan Ekonomi Surabaya
Untuk itu, indikator keberhasilan program CSR harus diubah secara radikal. Perusahaan wajib berfokus pada kemampuan program membuka lapangan kerja baru, melibatkan UMKM lokal dalam rantai pasok, hingga melakukan pemulihan lingkungan hidup di sekitar wilayah operasional mereka.
Kusfiardi juga memperingatkan bahaya praktik kosmetik hijau atau greenwashing jika CSR terus berjalan tanpa evaluasi dampak independen. Tanpa adanya kontrol, korporasi hanya akan mendapatkan reputasi baik di atas kertas sementara masyarakat lingkar industri tetap menjadi penonton.
Dirinya menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan adalah tujuan utama dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sebenarnya. Baginya, pemberdayaan tidak akan pernah bisa diukur hanya dari seberapa banyak bingkisan sembako yang dibagikan kepada warga.
"Menyikapi hal ini, ruang redaksi media massa dan publik dituntut aktif melakukan verifikasi silang di lapangan. Setiap klaim kesuksesan program perusahaan wajib diuji secara sosiologis dan dibandingkan dengan realitas kesejahteraan warga sekitar," imbaunya.
