JATIMTIMES – Wajah pengelolaan sampah di Kota Batu sepanjang tahun 2025 mengalami transformasi. Fokus Pemerintah Kota Batu kini bergeser ke pengolahan sampah organik di tingkat komunal yang terdesentralisasi di desa dan kelurahan. Yakni dengan keberadaan infrastruktur rumah kompos yang tersebar di berbagai titik.
Berdasarkan data Kaleidoskop Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu 2025, terjadi peningkatan infrastruktur yang sangat signifikan. Jika pada tahun 2024 Kota Batu hanya memiliki 2 unit rumah kompos, kini terbangun sebanyak 16 unit pada akhir tahun 2025.
Baca Juga : Mas Ibin Bawa Kota Blitar Masuk Top 35 Nasional, Raih Sertifikat Menuju Kota Bersih
Belasan unit tersebut telah beroperasi di 13 desa dan 2 kelurahan. Sebagian sudah memiliki dua pengolahan.
Desa dan kelurahan itu di antaranya Desa Sumbergondo, Desa Pesanggrahan, Desa Torongrejo, Desa Mojorejo, Desa Tlekung, Desa Pandanrejo, Oro Oro Ombo, Sidomulyo, Junrejo, Sumberbrantas, Pendem, dan Gunungsari.
Sedangkan satu desa yang memiliki dua rumah kompos yakni Desa Giripurno. Sementara kelurahan di antaranya Kelurahan Sisir dan Temas.
DLH membagi rumah kompos dalam dua tipe. Tipe 1 dengan luas 30 m² untuk melayani hingga 1.500 KK, serta Tipe 2 seluas 120 m² dengan kapasitas layanan hingga 3.500 KK. Dengan armada ini, Kota Batu memancangkan target produksi kompos yang fantastis: 1.728 ton per tahun.
Kepala DLH Kota Batu Dian Fachroni Kurniawan menegaskan bahwa langkah ini adalah strategi untuk menekan emisi. Diketahui, 58,72 persen sampah di Kota Batu adalah sampah organik yang jika menumpuk di TPA akan menghasilkan gas metana yang merusak atmosfer.
"Strategi desentralisasi sampah organik ini untuk memutus rantai sampah organik agar tidak sampai ke TPA. Dengan 16 unit rumah kompos dan tambahan Big Composter di Tlekung," ujar Dian Fachroni saat dikonfirmasi, belum lama ini.
Baca Juga : Buntut Pemutakhiran Data Nasional, 4.402 Peserta PBI JK di Kota Batu Dinonaktifkan
Namun, di balik angka produksi yang mengesankan tersebut, muncul tantangan baru yakni hilirisasi. Dari produksi 1.728 ton kompos yang diprediksi, menyisakan pekerjaan rumah distribusi. Sebab, tanpa adanya off-taker atau pembeli dan pengguna yang jelas, kekhawatiran bahwa rumah kompos hanya akan berubah menjadi gudang penumpukan.
Dengan potensi risiko itu, Dian menyatakan bahwa DLH sedang merancang skema agar hasil kompos ini tidak mengendap. Pihaknya tidak ingin infrastruktur ini hanya menjadi tempat transit sampah. Kompos yang dihasilkan harus kembali ke tanah di Kota Batu untuk mendukung sektor pertanian dan penghijauan kota.
"Target utamanya adalah sektor pertanian organik di Kota Batu serta pemenuhan kebutuhan pupuk untuk seluruh taman kota dan hutan kota yang dikelola pemerintah," tambahnya.
