JATIMTIMES - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Pemerintah Republik Indonesia mengkaji ulang keterlibatan dalam Board of Peace Gaza. Bahkan, MUI secara tegas mendorong agar Indonesia mempertimbangkan opsi untuk menarik diri dari forum internasional tersebut.

Sikap itu muncul setelah Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza, sebuah inisiatif yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keputusan bergabung ditandai dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran dewan itu di sela World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Baca Juga : Terjadi 377 Gempa di Penghujung Januari, Rusak Sejumlah Rumah di 2 Desa Kabupaten Malang

Dalam forum tersebut, Prabowo hadir bersama perwakilan dari 21 negara lain. Para delegasi menandatangani piagam Dewan Perdamaian sebagai bentuk komitmen awal terhadap stabilitas global, khususnya di Gaza, Palestina.

Namun, langkah itu memantik sorotan keras dari berbagai pihak. Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menilai bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace sebagai keputusan yang janggal.

Dia menegaskan bahwa forum tersebut tidak menunjukkan keberpihakan kepada perjuangan rakyat Palestina.

"Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," kata Waketum MUI KH Cholil Nafis dalam akun X pribadinya, dikutip Sabtu (31/1/2026). 

Cholil pun meminta Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan langkah mundur dari keanggotaan.

Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat itu menjelaskan salah satu kejanggalannya adalah Board of Peace digagas Trump dan melibatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Padahal, Netanyahu selama ini disebut sebagai pihak yang melakukan penjajahan terhadap Palestina. Lebih ironis lagi, Palestina justru tidak masuk dalam daftar anggota.

"Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina," ujarnya.

Selain komposisi anggota, Cholil Nafis juga menyoroti adanya biaya keanggotaan yang tetap dibebankan kepada Indonesia.

Menurutnya, hal ini menambah keanehan keputusan bergabung dalam forum tersebut. "Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri aja," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, juga melontarkan kritik. Ia menilai Board of Peace merupakan bentuk nyata dari langkah neokolonialisme dalam kemasan diplomasi.

"Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme. MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar," tegasnya.

Baca Juga : Mutasi Besar di Polres Tulungagung, Kapolres AKBP Ihram Beri Pesan Pentingnya Jaga Profesionalitas

Sudarnoto menegaskan, persoalan Palestina bukan konflik biasa, melainkan penjajahan yang sistematis dan pelanggaran hukum humaniter internasional.

"MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekedar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional," kata Prof Sudarnoto.

Ia juga menolak konsep “perdamaian semu” yang tidak berpijak pada keadilan.
Menurut MUI, setiap inisiatif perdamaian yang tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama justru berpotensi melanggengkan kolonisasi dalam bungkus perdamaian.

Meski menghargai niat pemerintah Indonesia untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia, MUI mengingatkan adanya bahaya besar jika keterlibatan itu tanpa garis merah yang jelas.

"Namun MUI juga mengingatkan bahwa keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina," tegasnya.

MUI menegaskan, dalam pandangan Islam dan nilai kemanusiaan universal, penjajahan adalah bentuk kezaliman yang wajib dihentikan.

"Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati," kata dia.

Di tengah polemik ini, sentimen publik juga menguat setelah presentasi konsep “New Gaza” beredar luas. Banyak warganet menafsirkan konsep Board of Peace tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap agenda komersialisasi tanah Palestina.

Narasi yang muncul di ruang publik seolah menggambarkan adanya proyek “jualan properti” di atas penderitaan rakyat Gaza.