MALANGTIMES - Rasio gini Kota Malang mencapai angka 0,42 persen dan menjadi yang tertinggi di Jawa Timur pada 2017 lalu. Angka itu terus meningkat tiga tahun terakhir, tepatnya 0,38 persen para 2015 dan 0,41 pada 2016 silam. Kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang agar jurang yang ada tidak semakin melebar.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang M Sarjan mengungkapkan, ada sejumlah faktor yang memengaruhi tingginya rasio gini. "Rasio gini itu ketimpangan antara yang paling miskin dan kaya. Ada banyak faktornya di Kota Malang mulai dari IPM (indeks pembangunan manusia) tinggi, inflasi rendah, kemiskinan rendah, dan pertumbuhan ekonomi tinggi," urainya.
Baca Juga : Ekonomi Digital Indonesia Berkembang, Malang Masuk Diantaranya
MalangTIMES mencatat, posisi IPM Kota Malang bertengger di angka 80,46 persen dan melampaui angka Jawa Timur maupun nasional. Sementara inflasi 2017 tercatat di angka 3,75 alias di batas aman inflasi tahunan. Tingkat kemiskinan sendiri berkurang hingga angka 4,17 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,69 persen. "Gini rasio terbesar itu lumrah. Pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasi rendah, makanya ketimpangan melebar," sebutnya.
Sarjan mengungkapkan, tingginya rasio gini di Kota Malang melebihi rerata nasional yang berada di angka 0,40 persen. Sebagai ilustrasi, perbedaan antara ukuran miskin di daerah Pacitan dan Ponorogo dengan Kota Malang itu sama. Namun, ukuran orang kaya di daerah-daerah itu jauh berbeda dengan Kota Malang.
Sarjan menguraikan, para 2017 lalu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau kue pembangunan Kota Malang mencapai Rp 70 triliun. Kue pembangunan itu hanya dinikmati oleh sekitar 20 persen masyarakat kelas atas saja. "Dilihat dari statistik, konsumsi kue 10 persen penduduk kelas bawah itu hanya sekitar 2,41 persen. Sementara 20 persen masyarakat kelas atas mengonsumsi sekitar 34 persen dari Rp 70 triliun itu. Itu yang menjadi dasar perhitungan rasio gini," paparnya.
Ditanya terkait peran pemerintah terhadap tidak meratanya pembagian kue pembangunan, Sarjan enggan berkomentar. Dia menyebut, kinerja pemerintah sudah bisa mengubah orang miskin terentaskan menjadi tidak miskin. "Knsumsi pemerintah hanya sebagian dari kue pembangunan itu, sekitar 3,3 persen," terangnya.
Baca Juga : Bebas Macet dan Penuhi Kebutuhan, Apartemen The Kalindra Malang Pas Jadi Hunian Milenial
Namun, pengentasan kemiskinan itu tidak berdampak pada pertambahan konsumsi. Sebab BPS mencatat konsumsi masyarakat miskin tetap sedikit. Kalau dibandingkan, lanjut Sarjan, pertumbuhan ekonomi menengah ke atas lebih cepat. "Yang bisa dilakukan pemerintah bukan menyetop pertumbuhan ekonomi si kaya, tetapi lebih pada percepatan pengentasan kemiskinan atau percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah," pungkasnya. (*)
