MALANGTIMES - Tahun 2018 merupakan tahun yang pikuk dengan perpolitikan. Dari pemilihan kepala daerah sampai proses penilihan legislatif dan presiden yang nantinya dihelat tahun 2019.

Baca Juga : Ini Jawaban Ustaz Yusuf Mansur saat Ditanya Apakah Dukung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Para politikus tentunya pada 2018 ini cukuplah padat kegiatannya sebagai petugas partai politik (parpol). Baik yang berada di struktur keparpolan maupun yang ada di berbagai lembaga dewan rakyat. Tak terkecuali dengan yang menimpa para politikus di Kabupaten Malang yang menjadi para wakil rakyat. 

Kondisi tersebu tentunya membuat masyarakat ketar-ketir dengan salah satu tugasnya,  yaitu dalam urusan legislasi. Pasalnya,  ada sekitar 14 rancangan peraturan daerah (ranperda) yang wajib diselesaikan tahun ini. 

Dengan target setiap dua bulan ranperda selesai dibahas dan kini telah menyelesaikan sekitar enam ranperda,  waktu para wakil DPRD Kabupaten Malang yang akan habis masa tugasnya tahun ini terbilang mepet. 

Tapi,  kekhawatiran tersebut secara tegas ditampik Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko. Dia menyatakan,  pihaknya optimistis bisa menyelesaikan tugas tersebut. "Selesai lah kalau cuma segitu tahun ini semua. Walau ini tahun politik,  tugas tetap wajib diselesaikan," kata Hari kepada MalangTIMES,  Selasa (14/8/2018). 

Disinggung mengenai kesibukan para wakil dewan dalam menghadapi kesibukan pemilu,  politikus asal PDI-Perjuangan ini,  kembali secara tegas menyatakan tidak ada masalah. "Urusan itu di luar kegiatan kami sebagai wakil rakyat. Optimis kami bisa menyelesaikannya. Semua sudah menyepakati dan kami berada di rel yang telah ditentukan untuk hal ini," ujarnya. 

Baca Juga : Dewan Dorong Pemkot Malang Salurkan Bantuan Sembako bagi Warga Terdampak Covid-19

Hari juga menyampaikan,  seluruh anggota DPRD Kabupaten Malang juga telah melakukan beberapa langkah dalam persoalan tersebut. Baik adanya penambahan panitia khusus (pansus) yang biasanya hanya empat pansus untuk 4 ranperda menjadi 6 pansus untuk menyelesaikan 4 ranperda tersebut. 

"Aturan ketat juga telah kami sosialisasikan. Sehingga pansus wajib lapor mengenai progres pembahasan ranperda tersebut," imbuh Hari. 

Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris DPRD Kabupaten Malang Helijanti Koentari juga menyatakan optimistis bahwa DPRD mampu menyelesaikan sisa ranperda yang belum dilakukan pembahasan atau tindaklanjutnya. "Kalau dilaksanakan sesuai dengan jadwal,  saya yakin bisa diselesaikan sesuai dengan target," ujarnya. (*)