Boleh Temani Istri Melahirkan, Ini Keistimewaan Aturan Baru Cuti PNS

Jan 23, 2018 17:11
Para pejabat organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Para pejabat organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah melansir aturan baru Nomor 24 Tahun 2017 tentang cara pemberian cuti bagi aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di antaranya adalah PNS bisa mengajukan cuti untuk mendampingi istri yang rawat inap setelah melahirkan caesar. 

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang Anita Sukmawati, aturan cuti alasan penting (CAP) yang tertuang dalam peraturan baru tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang kepegawaian. Di dalamnya memuat aturan cuti, pelanggaran, serta hak dan kewajiban ASN.

Anita menguraikan, kategori CAP lainnya bisa didapatkan apabila anggota keluarga mengalami sakit keras, mengurus hak dari anggota keluarganya bilamana terdapat salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Juga bagi pegawai pemerintahan yang melangsungkan pernikahan, mengalami bencana, serta pemulihan kondisi kejiwaan dikarenakan lokasi penempatan ASN tersebut berada di zona berbahaya.

"Durasi CAP paling lama satu bulan. Untuk mendapatkannya, ASN diharuskan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti," terangnya.

Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan tetap menerima penghasilan PNS. Penghasilan sebagaimana dimaksud terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan.

"Cuti ini tidak mengurangi jatah cuti tahunan yang dipatok sebanyak 12 hari dalam setahun," ujarnya.

Anita mengungkapkan, aturan baru tersebut mulai berlaku per Januari tahun ini. "Sudah kami sosialisasikan ke seluruh jajaran, terutama prosedur dan aturan-aturan, serta hak dan kewajiban ASN itu seperti apa," sebutnya.

Adapun jenis cuti menurut peraturan ini terdiri atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama dan cuti di luar tanggungan Negara.

Berdasarkan penelurusan MalangTIMES atas aturan tersebut, berikut penjelasan terkait cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan Negara.

1. Cuti Karena Alasan Penting

Menurut peraturan ini, PNS berhak atas cuti karena alasan penting, yakni apabila ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal. Juga alasan salah seorang anggota keluarga yang dimaksud (a) meninggal dunia; atau melangsungkan perkawinan.

Selain itu, PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi cesar, menurut Peraturan ini, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.

Dalam hal PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, menurut Peraturan ini, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga.

PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan/atau berbahaya, menurut Peraturan ini, juga dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan.

Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, menurut Peraturan ini, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS, yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.

2. Cuti Bersama

Menurut peraturan ini, cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan tidak mengurangi hak cuti tahunan. Bagi PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hal atas cuti bersama, menurut Peraturan ini, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

3. Cuti di Luar Tanggungan Negara

Dalam Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 ini disebutkan, PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan Negara.

Alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud antara lain:

a. mengikuti atau mendampingi suami/istri tugas Negara/tugas belajar di dalam/luar negeri,

b. mendampingi suami/istri bekerja di dalam/luar negeri,

c. menjalani program untuk mendapatkan keturunan,

d. mendampingi anak yang berkebutuhan khusus

e. mendampingi suami/istri/anak yang memerlukan perawatan khusus dan 

f. mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur.

Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun, dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

Menurut peraturan ini, cuti di luar tanggungan Negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya, dan harus diisi.

Cuti di luar tanggungan Negara, menurut Peraturan ini, hanya dapat diberikan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
badan kepegawaian negaraBKNAturan Baru Cuti PNS

Berita Lainnya

Berita

Terbaru