Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Abdulrachman Saleh Marsma Pnb Andi Wijaya meminta agar rencana kenaikan status bandara Abdulrachman Saleh sebagai bandara internasional untuk dikaji ulang secara fair.
Hal itu ia sampaikan saat Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional Bandara Abdulrachman Saleh Malang antara Dishub Provinsi Jawa Timur dengan Pangkalan Udara TNI AU Abdul Rachman Saleh yang berempat di Hotel Aria Gajayana Malang, Rabu (26/12/2018).
Secara kebijakan militer, menurutnya Abd. Saleh sudah diperbolehkan menjadi area penerbangan sipil. Karena sifatnya adalah untuk mendukung pembangunan daerah di Malang Raya dan sekitarnya. Namun dia menilai, rencana untuk menjadikan Abd. Saleh sebagai bandara internasional semestinya kembali dikaji oleh para pakar secara fair.
Sebab selama ini, masa waktu untuk berlatih bagi angkatan militer udara banyak berkurang. Ketika naik status sebagai bandara internasional, secara langsung dibutuhkan jam penerbangan yang lebih banyak. Sehingga, akan memangkas lebih banyak lagi waktu untuk berlatih.
"Kami bukannya tidak setuju atau menghalangi kenaikan status Bandara Abd. Saleh sebagai bandara internasional. Tapi kami berharap ada solusi untuk ke dua belah pihak. Kajilah secara fair, dan janganlah waktu kami untuk berlatih dikurangi," katanya pada wartawan usai digelar acara.
Dia juga menyampaikan, bukan hanya jam latihan saja yang banyak dikepras, melainkan kerahasiaan pangkalan juga semakin terbuka. Sehingga dia berharap akan ada pilihan lain yang akan membuat ke dua belah pihak mendapatkan manfaatnya untuk pembangunan di Malang Raya.
"Dari sisi ketahanan dan keamanan kita semakin terbuka. Ada proxy war dan ini bukan omong kosong. Kita negara besar, tapi training area cuman tinggal dua, di Abd Saleh dan Pangkalan Udara Iswahyudi Madiun. Kalau tentara lemah semua akan masuk dan berani menekan," jelasnya.
Lebih jauh dia menyampaikan agar rencana pendirian bandara internasional di Malang Raya tidak mereduksi dengan kepentingan militer. Maka, diperlukan kajian yang benar-benar memberi jalan keluar atas kepentingan militer dan masyarakat. Dia juga menekankan jika militer tudak mempersulit keinginan untuk menjadikan Abd. Saleh sebagai bandara internasional, melainkan lebih pada penekanan asas yang diamanatkan oleh undang-undang.
"Bukan hanya profit oriented, tapi semua harus dikaji secara fair untuk kepentingan dua belah pihak," pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Malang Sutiaji yang saat itu masih menjabat sebagai Plt. Wali Kota Malang dalam keterangan tertulisnya menyampaikan jika Presiden Joko Widodo telah merestui keinginan tiga pemimpin daerah di Malang Raya untuk menjadikan Bandara Abd. Saleh sebagai bandara internasional. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan Presiden dengan Wali Kota se-Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 23 Juli 2018 lalu.
